Sanksi Pelajar Ikut Demo Semena-mena

Beranda Pendidikan Sanksi Pelajar Ikut Demo Semena-mena

JAKARTA – Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang melibatkan para pelajar berbuntut ancaman berupa sanksi tegas dari otoritas masing-masing daerah. Kabarnya, bagi pelajar yang kedapatan ikut dalam aksi demo tersebut akan didrop out (DO) dari sekolah.

Bukan hanya didrop out, melainkan pelajar tersebut juga diancam bakal dimutasi ke pendidikan paket C dan dipindahkan ke sekolah pinggir kota.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyayangkan atas sikap yang diambil oleh beberapa otoritas daerah dalam menyingkapi peristiwa tersebut. Menurutnya, narasi yang dibuat justru membuat pelajar terbatasi hak pendidikannya.

“Menurut saya, rencana dikeluarkannya anak dari sekolah merupakan tindakan semena-mena. Ini kan akan menghambat masa depan mereka. Jadi, narasi-narasi seperti itu tidak seharusnya,” kata Retno dalam diskusi di salah satu stasiun TV swasta, Kamis (15/10).

BACA JUGA: Di Tengah Pandemi, Bea Cukai Terus Gencarkan Pengawasan di Laut dan di Darat

Retno juga menerima aduan, bahwa pelajar yang terjaring saat ikut aksi demo UU Ciptaker terancam akan mendapatkan catatan buruk yang akan tertuang dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Padahal, SKCK biasanya dibutuhkan pelajar saat ingin melamar pekerjaan dan untuk keperluan lainnya saat lulus.

“Saya menyayangkan munculnya ancaman tersebut dan menilai hal itu terlalu berlebihan. Sebab, tidak semua dari pelajar yang terjaring tersebut melakukan tindakan kriminal,” ujarnya.

Dalam melihat kasus ini, Retno meminta pihak kepolisian harus bisa memilah mana pelajar yang benar-benar melakukan pelanggaran. Artinya, jika benar ada pelanggaran yang diperbuat oleh pelajar, maka aparat mesti mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BACA JUGA: MenkopUKM Ajak Perguruan Tinggi Rancang Disain Pengembangan Start Up

“Misalnya ada anak pelaku pidana seperti pembakaran, melempar batu, silakan itu diproses secara pidana dengan peraturan perundangan yang ada,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Retno, pelajar yang melakukan demo tidak sepenuhnya bersalah. Sebab, mereka hanya sekedar menyampaikan aspirasinya melalui aksi demo tersebut.

“Kami memastikan jika anak-anak maupun pelajar yang ada di dalam aksi demo tidak digerakkan oleh pihak tertentu. Mereka bergerak atas dasar solidaritas dan pembuktian sebagai satu kelompok pertemanan,” katanya.

Menurut Retno, melihat peristiwa ini perlu dibanunnya komunikasi antara anak, orang tua serta guru. Artinya, anak harus diberi pemahaman apa itu demo atau unjuk rasa dan apa itu penyampaian aspirasi.

“Jadi ketika ada anak-anak yang ingin demo, orang tua harus dialog. Dalam hal ini peran orang tua itu besar, jadi guru dan orang tua itu berkomunikasi dengan anak,” tuturnya.

BACA JUGA: Dorong Pertumbuhan Ekspor, Bea Cukai Maumere Edukasi Pelaku UMKM Sikka

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menilai bahwa sudah selayaknya para pelajar saat ini mendapatkan pendidikan demokrasi. Menurutnya, hal ini guna menghindari aksi demo tak lagi diikuti fenomena kerusuhan di masa yang akan datang.

“Jangan pandang ini fenomena enggak baik, harus ada edukasi demokrasi politik. Sekolah harus mengambil peran tersebut,” kata Huda.

Huda melihat, bahwa untuk menyikapi aksi para pelajar tersebut, maka edukasi adalah jalan terbaik ketimbang memberikan hukuman berupa sanksi pidana.

“Kita berharap kepolisian tidak memproses ini dan serba melakukan pendekatan hukum pidana yang ini akan menjadi preseden yang tidak baik dan menjadi distrust di anak pelajar kita,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara mengenai aksi para pelajar yang ikut dalam unjuk rasa UU Ciptaker. Menurutnya, sanksi dikeluarkan dari sekolah untuk menertibkan pelajar yang bermasalah dinilai sudah tidak relevan.

BACA JUGA: Rose BLACKPINK Gak Bisa Nge-dance Saat Masih Trainee

“Kami tidak akan melakukan penertiban pada para pelajar yang ikut aksi demonstrasi, terlebih lagi sampai memberi sanksi untuk dikeluarkan dari sekolahnya,” kata Anies.

Menurut mantan Mendikbud ini, para pelajar tersebut justru harus mendapatkan banyak perhatian dari institusi sekolah agar ada yang membina mereka bahkan diberi tugas seperti mengkaji Undang-undang Cipta Kerja.

“Jadi cara mendekati anak-anak ini harus diajak dialog lebih banyak. Nanti kalau sekolahnya sudah mulai, nanti gurunya bisa kasih tugas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Sugeng Hariyanto menyebutkan, para pelajar yang diamankan karena akan melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja ke Jakarta akan direkam dan menjadi catatan kepolisian.

“Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan,” kata Sugeng.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatra Selatan, Riza Fahlevi juga mengatakan, seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi covid-19. Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut dalam rombongan massa aksi demo.

“Semuanya masih belajar daring. Kalau masih ada yang ikut (demo) ambil paket C saja. Silakan sekolah di pinggir Sumsel,” ujar Riza.

Sedankan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi juga mengatakan, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah jika ada pelajar ikut aksi demo Tolak Omnibus Law, apalagi anarkis konsekuensinya di keluarkan dari sekolah. (der/fin)

Baca Juga

Kesiapan Pemda Diragukan

JAKARTA - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021. Dalam SKB...

Peran Guru Honorer Sangatlah Vital

PAGARALAM – "Peran dari tenaga guru honorer sangatlah penting, karena sama-sama kita ketahui tidak hanya di Pagaralam, hampir di semua daerah tenaga guru masih...

Wapres Minta Kemendagri Bantu Pemda Siapkan Formasi Guru

JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Kemendagri ikut memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) dalam menyiapkan formasi kebutuhan guru di daerah. Sehingga, kebutuhan satu juta guru...

Kabar Baik, Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK Hingga Tiga Kali

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan guru honorer bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tiga...

Rekomendasi Lainnya

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy...

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Nawawi mengatakan, selain...

Feby Febiola Siap Mati

JAKARTA - Aktris Feby Febiola mengungkapkan begitu tahu dirinya divonis menderita kanker ovarium, ia langsung pasrah dan siap untuk dipanggil Sang Pencipta. Ia tidak merasa...

Nita Thalia Lebih Tenang

JAKARTA - Proses perceraian pedangdut Nita Thalia dan Nurdin Rudythia masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nita Thalia dan Nurdin sudah pisah rumah. Pelantun...

Antoine Griezmann Bela Messi

BARCELONA - Gerah dengan pemberitaan Lionel Messi akhir-akhir ini, Antoine Griezmann akhirnya angkat bicara untuk bersihkan nama sang kapten. Pemain Prancis itu tak bisa...

MotoGP Umumkan Pebalap 2021, Crutchlow Pensiun

PORTIMAO - Cal Crutchlow memutuskan pensiun dari MotoGP. Gagal finis di urutan atas, pebalap LCR Honda itu mengaku telah memberikan yang terbaik. Menghabiskan sebagian...

Protokol Kesehatan Tak Dapat Dilonggarkan

JAKARTA - Penerapan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat dilonggarkan. Meski nanti vaksin Covid-19 sudah ada, kepatuhan tersebut tetap harus dilaksanakan. "Protokol kesehatan tidak bisa dilonggarkan...

Disiplin 3M Pulihkan Pariwisata Daerah

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat memulihkan sektor...

Inter vs Madrid: Trauma Penalti

MILAN — Partai hidup mati antara Inter Milan dan Real Madrid akan tersaji pada matchday keempat Liga Champions, dini hari nanti. Inter butuh kemenangan...

Baca Juga

Kesiapan Pemda Diragukan

JAKARTA - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021. Dalam SKB...

Peran Guru Honorer Sangatlah Vital

PAGARALAM – "Peran dari tenaga guru honorer sangatlah penting, karena sama-sama kita ketahui tidak hanya di Pagaralam, hampir di semua daerah tenaga guru masih...

Wapres Minta Kemendagri Bantu Pemda Siapkan Formasi Guru

JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta Kemendagri ikut memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) dalam menyiapkan formasi kebutuhan guru di daerah. Sehingga, kebutuhan satu juta guru...

Kabar Baik, Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK Hingga Tiga Kali

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan guru honorer bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tiga...

Jangan Serahkan ke Pemda

JAKARTA - Pemerintah diminta tak menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada 2021 kepada pemerintah daerah (pemda). Harusnya pemerintah memberikan standar operasional prosedur (SOP)...

Berita Terbaru

88 Persen Perusahaan Terdampak

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir. Pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan sembilan dari...

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu...

Pesan Buya Yahya ke Presiden: Singkirkan Menteri yang Punya Syahwat Duniawi, Lapang Dada Terima Kritikan

JAKARTA- Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal Buya Yahya memberikan pesan dan risalah kepada Presiden Joko...

Menteri Edhy Prabowo Sudah Diamankan ke Kantor KPK Guna Jalani Pemeriksaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah diamankan ke Kantor KPK, Kuningan, Jakarta,...

Gisel Segera Diperiksa Lagi

JAKARTA - Gisella Anastasia bakal kembali diperiksa polisi terkait video syur mirip dirinya. Keterangan dari gisel sangat diperlukan untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Kabid Humas...

Foto-Foto

News

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...

Buya Syafiih: Mendewakan Keturunan Nabi adalah Bentuk Perbudakan Spritual

JAKARTA- Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafiih, mengkritik pihak-pihak yang kerap menganggungkan para Habaib atau tokoh yang mempunyai garis keturunan dengan nabi...

14 Larangan Polri di Pilkada

JAKARTA - Anggota Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jika ada yang tak netral, sanksi pun akan diberikan. Kadiv Humas Polri Irjen...