Waspada Puncak La Nina

JAKARTA - Puncak fenomena La Nina di Indonesia diprediksi terjadi pada Desember 2020-Januari 2021. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk mewaspadai potensi bencana yang dapat ditimbulkan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta agar seluruh elemen masyarakat mengantisipasi bencana yang timbul akibat fenomena La Nina. Puncak fenomena La Nina akan terjadi di Desember 2020-Januari 2021, yang berbarengan dengan musim hujan di Januari-Februari 2021.

“La Nina puncaknya Desember 2020. Sehingga kita perlu mewaspadai puncak La Nina dan musim hujan dalam kisaran Desember-Januari-Februari,” katanya usai rapat terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).

BACA JUGA:  Ferdinand Sindir Marissa Haque: Mirip DI/TII Bawa Isu Agama untuk Berpolitik Intoleran

Dikatakannya, meskipun puncaknya akan terjadi pada Desember, namun La Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi sudah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada Oktober 2020 ini.

"La Nina adalah fenomena alam yang terjadi karena meningkatnya suhu permukaan Samudera Pasifik timur dan tengah, kemudian menyebabkan peningkatan suhu kelembapan pada atmosfer di atas perairan. Dampaknya pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan di kawasan tersebut," terangnya.

Dikatakannya, BMKG memperkirakan dampak La Nina di Oktober 2020 akan menerpa hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera dan Papua bagian timur. Tapi, meski tanpa La Nina, Sumatera sudah mengalami curah hujan tinggi karena kondisi topografi lokal.

BACA JUGA:  Dalami Islam Setelah Mualaf, Sana Khan Putuskan Tinggalkan Dunia Hiburan

“Jadi kesimpulannya mulai Oktober-November 2020 seluruh wilayah Indonesia perlu diwaspadai. Bagaimana Desember? La Nina itu semakin menguat,” tegasnya.

Diterangkannya, sudah 73 persen wilayah di Indonesia memasuki musim hujan pada Oktober-November 2020. Sisanya sebanyak 27 persen, sudah mengalami musim hujan seperti Jawa Barat sejak September 2020, atau bahkan Papua dan Ambon sudah sejak April 2020.

Dia mengimbau agar masyarakat mengantisipasi kondisi cuaca, dengan mencari informasi melalui aplikasi BMKG. Data di aplikasi BMKG itu akan diperbarui setiap tiga jam dan dapat memprediksi kondisi cuaca untuk tujuh hari ke depan.

"Jadi hari ini 13 Oktober, kita bisa cek 19 Oktober gimana kondisi cuaca di setiap kecamatan di Indonesia untuk perkembangan setiap 3-6 jam dalam satu hari," katanya.

BACA JUGA:  Mahfud MD ke Demokrat: Klarifikasi Apa, Pemerintah tak Pernah Tuding SBY Biayai Aksi Demonstrasi

Terkait hal itu, Kementerian Sosial menyiapkan 39.000 relawan antisipasi potensi bencana akibat La Nina.

"Kemensos memastikan kesiapan dari segi logistik bantuan harus selalu dalam keadaan siap. Instruksi Presiden clear, apabila bencana datang kita harus distribusikan bantuan tersebut, sehingga kami sudah menyebar hampir 39.000 relawan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dikatakannya, relawan tersebut selalu dalam kondisi siaga satu meskipun tidak ada bencana. Sehingga begitu bencana terjadi, Kemensos tinggal menginstruksikan para relawan ke lokasi bencana dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan distribusi bantuan dan lain-lain.

Sementara akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Indra Permanajati mengingatkan upaya mitigasi bencana harus bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan.

BACA JUGA:  Diduga Hendak Ikut Aksi Unjuk Rasa, Sepuluh Remaja Diciduk

"Mitigasi bencana harus bersifat komprehensif dan holistik serta melibatkan multidisiplin keilmuan, karena hal itu meliputi berbagai tahapan yang harus dilakukan," katanya.

Koordinator bidang bencana geologi Pusat Mitigasi (Pusmit) Unsoed tersebut menjelaskan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan maka tahapan mitigasi akan berjalan efektif.

"Tahapan mitigasi itu luas mulai dari sebelum terjadinya bencana, saat bencana dan pascabencana atau pemulihan, yang keseluruhannya memerlukan pendekatan keilmuan berbeda-beda. Misalkan untuk tahapan sebelum bencana memerlukan kajian dari keilmuan geologi, geografi, geofisika, lingkungan, dan perencanaan wilayah," katanya.

Sementara saat terjadi bencana, disiplin keilmuan yang sangat berperan adalah kedokteran, keperawatan, keamanan dan keilmuan lain yang bersifat kedaruratan.

BACA JUGA:  MenkopUKM: UU Cipta Kerja Solusi Bagi Masalah KUMKM, Pengangguran, dan Kemiskinan

"Kemudian pada tahapan pascabencana bidang keilmuan yang paling berperan adalah teknik geologi, teknik sipil, psikologi dan keilmuan lainnya yang diperlukan untuk upaya pemulihan pascabencana," katanya.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi berbagai keilmuan agar upaya mitigasi dapat bersifat komprehensif atau menyeluruh.