JAKARTA - Keterlibatan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan. Terutama dalam upaya penegakan hukum. Khususnya bagi mereka yang sengaja melanggar protokol kesehatan (prokes). Selama pelaksanaan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia, polisi sudah menjaring 5,7 juta pelanggar.
"Jumlah tindakan yang diberikan pada pelanggar mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberian sanksi denda. Operasi Yustisi ini bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan Kejaksaan setempat," kata Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di Media Center Satgas COVID-19 Graha BNPB, Jakarta, Senin (12/10).Wakil Ketua II Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mencatat ada empat kasus penegakan protokol kesehatan yang berakhir dengan kurungan penjara. Yakni di Jawa Timur.
Selain itu, sanksi denda yang dikumpulkan terhitung sejak 14 September hingga 11 Oktober 2020 mencapai Rp 3,27 miliar. "Operasi ini dilakukan dari tingkat Polda, Polres, sampai Polsek di desa-desa. Tujuannya agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Terutama disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak)," jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I Pelaksana KPCPEN yang juga KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Dia mengatakan sebanyak 62.000 jajaran TNI ADdikerahkan dalam penegakan protokol kesehatan.
"Kami terus memantau perkembangan penanganan COVID -19 melalui komunikasi dengan 10 Pangdam. Ini yang membawahi wilayah provinsi prioritas. Komunikasi dilakukan setiap pagi," tegas Andika.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Angkatan Darat. Ada 95 rumah sakit yang juga selalu dimonitor. Termasuk mengawal ketersediaan 20 Laboratorium PCR yang didukung BNPB dan 17 laboratorium serta rapid test berbasis antigen bersama Kementerian Pertahanan.
"COVID-19 ini adalah persoalan bangsa. Karena itu semua pihak harus terlibat. Kami mengimbau masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dimana pun dan kapan pun selalu ingat 3M. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penularan," papar mantan Danpaspampres ini. (rls/rh/fin)
