JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD terlibat saling balas komentar di media sosial twitter.
Hal ini bermula dari cuitan Mahfud MD yang diduga menyindir kelompok tertentu. Bahwa di Bulan September kelompok ini ribut soal PKI. Sehingga pemerintah dituding pro terhadap komunis. Sementara di bulan Oktober, mereka ribut soal Undang-undang Cipta Kerja. Pemerintah dituduh pro Kapitalis.
"Ada meme; bulan September ribut-ribut Film G.30.S/PKI.Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober ribut-ribut UU Ciptaker, dituduh pro kapitalisme." Tulis Mahfud MD, Ahad (11/10).
"Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang "Prismatic Society". Sambung dia.
Cuitan Mahfud MD ini, dibalas oleh Hidayat Nur Wahid. Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, wajar jika rakyat ribut soal komunisme dan kapitalisme. Sebab, Indonesia menganut ideologi Pancasila.
"Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan atau rakyat tidak meributkan atau menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun. Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila," tulis Hidayat Nur Wahid.
Mahfud MD kemudian menilai, Hidayat gagal paham. Mahfud mengatakan, salah besar jika pemerintah dituding komunisme sekaligus kapitalisme.
"Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah. Sama dengan antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurut Anda, rezim kita ini memang komunis dan kapitalis sekaligus?" Tanya Mahfud MD.
Hidayat kemudian balik menuduh Mahfud MD yang gagal paham. Hidayat menilai, Mahfud MD seolah pelintir argumennya menjadi sebuah tuduhan. Hidayat mengatakan, wajar saja, jika ada yang bersikap kritis terhadap komunisme dan kapitalisme.
"Lho, Saya memang kritisi agar NKRI yang berpancasila juga meributkan komunisme dan kapitalisme sepanjang waktu, tapi kok diplintir jadi “tuduhan”? Antum gagal paham, Prof. Di negara demokrasi, kritik wajarnya disikapi sebagai vitamin, yang menyehatkan atau menguatkan daya tahan, untuk kebaikan bernegara," Papar Hidayat Nur Wahid. (dal/fin).
