Tantangan Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, hal tersebut disebabkan ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti politik uang. "Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Jazilul Fawaid, Jumat (9/10). Terpisah, Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi pada Pilkada 2020, masalah klasik soal politik uang atau money politic masih akan mewarnai kontestasi politik. “Pilkada 2020 tetap akan diwarnai oleh money politik. Ini seperti pada pemilihan yang sebelumnya sudah terjadi. Bilamana hal ini tidak ditanggulangi lebih awal, tentu akan berefek pada pembangunan Indonesia. Sebab dipimpin orang yang lahir bukan dari amanah murni,” jelasnya. Menurutnya, untuk menghilangkan maraknya politik uang di Indonesia sangatlah sulit. Alasannya, situasi ekonomi dan penilaian sosial yang terjadi di Indonesia membuat budaya tersebut sulit untuk tidak terjadi. Bahkan, money politik dianggap hal biasa dalam pemilu. “Di lain sisi, ekonomi di Indonesia belum mensejahterakan rakyat Indonesia. Akhirnya politik itu transaksional terjadi,” ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menyatakan keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang telah melalui kajian mendalam. Dengan catatan, penerapan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sangat ketat. Untuk itu, Agung mengingatkan penyelenggara Pilkada tahun 2020 mendatang secara khusus dalam hal ini pihak Bawaslu untuk betul-betul melakukan pengawasan protokol Covid-19 secara ketat. Pemaparan tersebut disampaikan Agung. “Komisi II dengan kajian yang mendalam, juga telah melakukan rapat dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu dan dalam rapat tersebut kami memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Tetapi, catatannya dengan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diperketat. Poin ini yang harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu,” ujar Agung. Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendorong daerah untuk melakukan simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyesuaian yang banyak dilakukan pada masa pandemi COVID-19. "Mulai Oktober ini, kami dorong daerah mulai simulasi," kata Komisioner KPU RI Viryan Aziz. Menurut Viryan, simulasi tersebut diperlukan karena banyak pihak yang mungkin belum tahu jika banyak penyesuaian teknis yang dilakukan pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020. “Dalam pandangan kami banyak pihak belum tahu pemungutan suara 9 Desember nanti sudah ada penyesuaian teknis yang dilakukan KPU di tingkat regulasi, dan sedang disiapkan perubahannya sampai aspek logistik," katanya. Penyesuaian yang dilakukan, Viryan mencontohkan pada simulasi ke-3 muncul diskusi mengenai kebiasaan masyarakat yang menunggu di sekitar tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, kata dia, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengantisipasi kebiasaan tersebut karena situasi pandemi tidak memungkinkan masyarakat berkerumun. "Kemarin kami diskusi waktu simulasi ke-3, bagaimana masyarakat yang biasa menunggu di luar, kan ada tali itu. Bagaimana dibuat bisa jaga jarak?" ujarnya. Langkah pertama, kata dia, rencananya dibikin pengaturan kehadiran per orang sehingga tidak semua calon pemilih datang ke TPS secara bersamaan. "Kami akan bikin 'exit poll', kalau diatur kedatangan jam sekian, jam sekian, bagaimana. Langkah kedua, dibuat pembatas berlapis. ini sebagai aspek teknis," katanya. Penyesuaian-penyesuaian tambahan dari simulasi sebelumnya itu rencananya bakal diterapkan dan bisa dilihat hasilnya pada simulasi ke-4 yang akan digelar di Magelang, 10 Oktober mendatang. Menurut Viryan, pilihan untuk melanjutkan tahapan pilkada bukan pilihan mudah sehingga diperlukan kesadaran untuk benar-benar menaati protokol kesehatan. (khf/fin)