Direktur GTK PAUD, Santi Ambarrukmi mengatakan, bahwa untuk jabatan fungsional pamong balajar di seluruh Indonesia, setidaknya dibutuhkan 13.090 orang. Ini didasarkan kebutuhan dari sanggar kegiatan belajar atau SKB yang berada di tiap kabupaten/kota.
Setiap SKB setidaknya membutuhkan 35 orang pamong belajar. Adapun untuk jabatan fungsional penilik, setidaknya dibutuhkan 19.623 orang dengan asumsi setiap kecamatan ada tiga hingga 12 orang penilik dan jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 6.541. Saat ini penilik yg ada sekitar 3.000-an orang.
"Melalui program ini, kami ingin memfasilitasi PNS jabatan administrasi/struktural atau fungsional umum yang berminat untuk mengembangkan karier dalam jabatan fungsional pamong belajar SKB/SPNF dan penilik," kata Santi di Jakarta, Jumat (9/10).
Santi menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018, dengan program inpassing, PNS yang boleh mendaftar tidak harus lulusan sarjana pendidikan.
"Namun, PNS itu harus memiliki pengalaman terlibat dalam pendidikan nonformal, setidaknya dua tahun," ujarnya.
Untuk bisa menempati jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, kata Santi, para kandidat terlebih dahulu harus menjalani uji kompetensi yang rencananya akan dilaksanakan pada 11-12 November 2020.
"Sementara untuk pendaftaran sudah akan dimulai pada tanggal 12-16 Oktober 2020. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui jabfung.kemdikbud.go.id," terangnya.
Analis Kebijakan pada Direktorat GTK PAUD, Adjang Surahman menambahkan, bahwa PNS yang bisa mengikuti inpassing adalah paling rendah pangkatnya penata muda, golongan IIIA untuk menjadi pamong belajar.
"Sementara untuk penilik, minimal penata muda tingkat I, golongan IIIB. Usia maksimal belum 56 tahun untuk yang berpangkat IIIDke bawah, tetapi bila berpangkat IVAke atas usianya belum 58 tahun," kata Adjang.
Sementara itu, Koordinator Pokja Tata Kelola SDM Direktorat GTK PAUD, Suhatri menjelaskan, bahwa jabatan fungsional pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar.
"Selain itu, pengkajian program serta pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis pusat/daerah dan satuan pendidikan nonformal," terang Suhatri.
Adapun untuk jabatan fungsional penilik adalah, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu.
"Selain itu juga evaluasi terhadap dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI)," tuturnya.
Mengenai jenjang jabatan, lanjut Suhatri, untuk pamong belajar terdiri dari pamong belajar ahli pertama, pamong belajar ahli muda, dan pamong belajar ahli madya. Sedangkan untuk jenjang penilik, yakni penilik ahli pertama, penilik ahli muda, penilik ahli madya, dan penilik ahli utama.
"Uji kompetensi dilaksanakan secara daring dan pengumuman kelulusan dari hasil uji kompetensi akan dilaksanakan pada 20-30 November 2020," pungkasnya. (der/fin)
