Klaster Demo Picu Lonjakan hingga 7000

Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M Adib Khumaidi berpendapat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berpontensi memunculkan klaster baru. Dampaknya akan ada lonjakan kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Dijelaskannya potensi klaster penyebaran COVID-19 dari aksi demo karena peristiwa demonstrasi mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Dan umumnya mereka tidak hanya mengabaikan jarak fisik, tapi juga tidak mengenakan masker. "Berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi tersebut tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama COVID-19," katanya, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/10). Terlebih, kemungkinan banyak peserta demo yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda. Bahkan bukan tidak mungkin datang dari daerah terindikasi zona merah COVID-19. "Jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya," ujarnya. Dikatakannya, pihaknya tidak punya kewenangan untuk menilai mengapa harus terjadi demo. Namun, sebagai tenaga kesehatan dan berada di garda terdepan penanggulangan COVID-19, IDI hanya mengingatkan potensi penyebaran virus yang mematikan tersebut. "Dalam hal ini, kami menjelaskan kekhawatiran kami dari sisi medis dan berdasarkan sains, hal yang membuat sebuah peristiwa terutama demonstrasi berisiko lebih tinggi daripada aktivitas yang lain. Bahkan, diperkirakan akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1-2 minggu mendatang," paparnya. Dijelaskannya, dalam kondisi saat ini, para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah. Bahkan, selama pekan pertama Oktober 2020 sudah ada 5 dokter yang gugur akibat COVID-19. "Sehingga total ada 132 dokter wafat akibat Covid. Para dokter yang wafat," ujarnya. Ini terjadi karena lonjakan pasien COVID-19 terutama orang tanpa gejala (OTG) yang mengabaikan perilaku protokol kesehatan di berbagai daerah juga meningkat. Bahkan, klaster-klaster baru penularanCOVID-19 terus bermunculan dalam beberapa minggu terakhir karena sejumlah wilayah di Indonesia mulai melepas PSBB. "Termasuk, peristiwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini," ucapnya. Ditegaskannya, hingga hari ini Jumat (9/10), di tingkat internasional, Indonesia berada di posisi ke-21 negara penyumbang kasus positif dan ke-17 kasus kematiannya. "Peringkat yang terus merayap naik," tegasnya. Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono membenarkan prediksi akan adanya lonjakan kasus COVID-19 paska demo besar-besaran. Bahkan bisa mencapai 7000 kasus baru per hari. "Di kerumunan demonstran kan mungkin saja ada kasus OTG atau gejala ringan, terbukti ada banyak yang positif. Saya tidak bisa membayangkan penambahan kasus di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar yang banyak terjadi demo. Probabilitas penularannya besar. Penambahan kasus COVID-19 di 3-7 hari ke depan akan semakin banyak," katanya. Tanpa adanya demo penambahan kasus COVID-19 harian di kisaran 4.000 kasus, dan bisa menembus 6.000-7.000 kasus per hari dengan adanya demo ini. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang melonjak ketika terjadi demo antirasis. "Kalau demo ini berlanjut hingga seminggu, satu bulan bisa kaya di AS. Tapi kalau sekarang berhenti 2-3 hari ke depan akan nambah kasusnya 5.000-7.000. Jangan sampai seminggu atau sebulan," katanya. Saat ini total kasus di Indonesia telah mencapai 300 ribu orang. Ini bisa bertambah menjadi 600.000 hingga 1 juta kasus jika aksi demo berlangsung selama sebulan. "Jika berlangsung satu minggu, diprediksi total kasus bisa mencapai 700.000 kasus dan paling buruknya 800.000 kasus. Itu yang saya takutkan, bisa sampai 1 juta kasus kalau demonya memanjang hingga satu bulan. Efek multiplier yang dikhawatirkan, dari demo ini akan bertambah kasus 2-3 kali lipat reproductive numbernya," terangnya. Ketua Tim Koordinator Relawan Satgas Penanganan COVID-19 Andre Rahadian prihatin karena banyaknya peserta demo yang abai protokol kesehatan. "Lepas dari persoalan pro kontra, lepas pula dari persoalan substansial yang ada dalam UU Cipta Kerja, saya melulu concern pada situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kita," katanya. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah wujud kehidupan berdemokrasi yang dijamin oleh pemerintah. Tapi hak itu rentan disalahgunakan apalagi jika disertai sikap anarkis. Terlebih dalam kondisi saat ini, banyak yang lupa akan bahaya penyebaran COVID-19 yang mematikan. "Melihat kondisi itu semua saya sungguh khawatir, tujuh bulan menggeluti bidang Relawan COVID-19 bersama banyak elemen masyarakat yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19, membuat saya prihatin setiap melihat ada anggota masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi, saya menyaksikan aksi demo beberapa hari terakhir baik aparat maupun masa aksi banyak yang tidak memperhatikan protokol kesehatan" katanya. Sementara berdasarkan hasil tes cepat yang dilakukan Polri terhadap 4000 perserta demo yang diamankan, sebanyak 145 orang reaktif COVID-19. "Para pendemo yang kemarin (Kamis (8/10) kita amankan, kita lakukan rapid. Dari hasil rapid, ditemukan ada 145 reaktif COVID," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Usai pemeriksaan, para pendemo reaktif COVID-19 dirujuk ke lokasi isolasi. Di Jakarta, pendemo reaktif Corona dibawa ke Wisma Atlet. "Seperti di Polda Metro Jaya, ada 27 yang sudah kita kirim ke Wisma Atlet. Biar dari Gugus COVID yang akan merawatnya. Di polda-polda lain kita rujuk untuk diberi perawatan," katanya.(gw/fin)