MANADO - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sukses menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II dengan tema 'Mendukung Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, serta Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020'di Hotel Aryaduta, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2020).
Dalam laporannya Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP, Andi Yusuf menyampaikan, acara ini dihadiri narasumber yang dapat memberikan materi terkait penanganan Covid-19 serta Pilkada Serentak yang akan digelar Desember mendatang.
Andi menyampaikan materi yang diberikan kepada para camat adalah Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam hal ini akan disampaikan oleh Gugus Tugas Nasional Covid-19, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.
Sementara untuk materi Peningkatan Integritas Masyarakat Perbatasan Melalui Penguatan Ideologi Pancasila dan Bantuan Sosial, disampaikan oleh Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Sosial.
Selain itu juga disampaikan Capaian dan Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang akan disampaikan oleh Plt. Sekretaris dan Para Deputi di Lingkungan BNPP.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Camat di kawasan perbatasan bahwa selain melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, camat di kawasan perbatasan juga dapat membantu pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan di wilayah masing-masing," ujar Andi.
Kegiatan ini sukses dilaksanakan dengan kombinasi model pertemuan yaitu secara klasikal (diikuti peserta terbatas) dan secara virtual (diikuti peserta yang lebih banyak) melalui zoom meeting.
"Besar harapan kami, semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, khususnya Para Camat di Kawasan Perbatasan Negara dalam mendukung tugas-tugas pengelolaan perbatasan," pungkasnya.
Regional II terdiri dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Adapun peserta koordinasi Regional II terdiri dari 114 Aparatur Kecamatan Lokpri; 28 Kepala Badan Pengelola Perbatasan atau Bagian Pemerintahan Kebupaten/Kota; dan 9 Kepala Badan Pengelola Perbatasan atau Kepala Biro Pemerintahan Provinsi, serta aparatur pada jajaran Pemda terkait dan K/L yang mengikuti secara virtual. (fin)
