JAKARTA - Masih banyak guru yang tidak mengenal aplikasi di kuota belajar yang diberikan pemerintah. Karenanya, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus kembali ditinjau ulang.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survei pada 2-3 Oktober. Hasil survei menyebutkan masih banyak siswa dan guru yang tidak mengenal aplikasi yang bisa digunakan dengan bantuan Kuota Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung mengatakan survei memperlihatkan 86,2 persen dari 116 guru tidak mengenal aplikasi agama Islam "Aminin" yang ada di Kuota Belajar.
BACA JUGA: Tengku Zulkarnain Tantang Mahfud MD Tangkap Denny Siregar: Berani Adil Ga?
"Bahkan pada siswa persentasenya lebih besar lagi sekitar 91,2 persen dari 295 siswa tidak mengenal aplikasi Aminin. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa aplikasi ini kurang dikenal baik pada guru maupun siswa," katanya dalam konferensi pers virtual, Minggu (4/10).Dikatakannya, berdasarkan survei tersebut, aplikasi yang paling sering digunakan guru agama untuk pendidikan agama Islam adalah Youtube, WhatsApp dan Google Classroom.
Sedangkan pada siswa aplikasi yang biasa digunakan adalah WhatsApp, Google Classroom, Youtube, dan aplikasi Al Qur’an serta Hadits.
Demikian juga terhadap aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang dapat digunakan di bantuan kuota data Kemendikbud.
BACA JUGA: Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh Meninggal Dunia Terpapar Covid-19
"Dari 80 guru yang disurvei untuk topik itu aplikasi Duolingo menjadi yang paling dikenal. Sebanyak 22,6 persen guru mengenal aplikasi tersebut. Sedangkan aplikasi Bahaso dikenal oleh 16,7 persen guru, 11,9 persen untuk aplikasi Birru dan 14,3 persen untuk aplikasi Cakap," bebernya.Meski mengenal, namun aplikasi Duolingo hanya digunakan oleh 7,1 persen guru. Sebanyak 13,1 persen yang mengaku kadang-kadang dan 79,8 persen mengatakan tidak pernah memakainya.
Hasil survei terhadap siswa juga menunjukan hal serupa. Sebanyak 560 siswa yang menjadi responden 28,9 persen mengenal Duolingo dibandingkan 17,7 persen untuk aplikasi Bahaso, 8,0 persen untuk Birru dan 15,4 persen untuk Cakap.
"Hanya 7 persen dari siswa mengaku sering menggunakan Duolingo, 16,8 persen kadang-kadang dan 76,3 persen tidak pernah memakainya sama sekali," ungkapnya.
Survei itu menemukan aplikasi yang sering digunakan guru untuk pembelajaran Bahasa Inggris adalah aplikasi pesan seperti WhatsApp, aplikasi ruang kelas, aplikasi video, aplikasi kamus berbahasa Inggris dan aplikasi konferensi video.
BACA JUGA: Raffi Ahmad Beber Kegiatan Nagita Slavina Saat di Rumah, Jangan Terkejut Ya!
Sedangkan untuk siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, aplikasi yang sering dipakai adalah aplikasi pesan, penyimpanan video, ruang kelas, kamus bahasa Inggris dan aplikasi konferensi video."Melihat hasil survei, FSGI berkesimpulan masih ada aplikasi di luar rujukan Kuota Belajar lebih dikenal dan lebih banyak digunakan guru dan siswa," katanya.
FSGI juga menilai tingkat pengenalan dan penggunaan yang rendah untuk aplikasi pembelajaran menunjukkan penggunaan aplikasi bukanlah perangkat utama dalam pembelajaran online atau daring.
"Rendahnya tingkat pengenalan dan penggunaan juga berpotensi mengakibatkan rendahnya serapan jumlah kuota yang sudah dialokasikan pada kuota belajar," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas FSGI Retno Listyarti mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait PJJ fase kedua.
BACA JUGA: Sopir Bus AKAP Meninggal Mendadak di Tempat Kos
"Kami menilai Kemendikbud bersama dinas-dinas pendidikan perlu melakukan evaluasi dari PJJ fase kedua ini, mulai dari perencanaan, implementasi dan perlu mengambil sampel tidak hanya pada sekolah dan guru tapi dari orang tua dan anak, sebagai pengguna pelayanan PJJ," katanya.Menurutnya Kemendikbud perlu melakukan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang panduan PJJ sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Hal itu harus dilakukan agar aturan tersebut dipahami oleh seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah dan guru.
