Ketua dan Anggota KPU Sumbawa Diperiksa DKPP

Beranda Pilkada Ketua dan Anggota KPU Sumbawa Diperiksa DKPP

MATARAM– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa terkait dugaan pelanggaran kode etik, pada Sabtu (3/10), di Kantor Bawaslu Provinsi NTB.

Dugaan pelanggaran kode etik ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan nomor perkara 91-PKE-DKPP/IX/2020.

Mereka yang mengadu yakni Syamsi Hidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan, dan Agusti. Sementara dari pihak KPU yang diperiksa yakni, M.Wildan, Aryati, Nurul Khairani, Muhammad Ali, dan Muhammad Kaniti.

Pengadu mengatakan, para Teradu menolak perbaikan dukungan dari bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, penolakan ini diduga tidak sesuai prosedur.

M. Wildan sebagai teradu 1,menolak dokumen perbaikan bapaslon perseorangan milik H. Rasyid – Sudirman yang terdiri dari formulir model B.1-KWK perseorangan perbaikan, B.1.1-KWK perseorangan perbaikan, dan B.2-KWK perseorangan perbaikan.

“Teradu I menyampaikan kepada bapaslon dan saksi bahwa dokumen dukungannya ditolak, tetapi tidak ada atau tanpa menghasilkan berita acara,” ungkap Syamsi Hidayat.

Syamsi menambahakan dalam proses penerimaan dokumen perbaikan, diketahui Teradu I sampai V tidak pernah menyodorkan buku registrasi kepada H. Rasyid – Sudirman maupun LO bapaslon untuk diisi.

Hal tersebut menjadi alasan Teradu I–V tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen perbaikan dan tidak ada tanda terima penyerahan dokumen perbaikan. Sehingga para Teradu tidak mengeluarkan berita acara pengecekan dokumen perbaikan.

“Kami menemukan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan bapaslon tidak bisa melakukan permohonan sengketa ke Bawaslu karena tidak ada berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.

Para Teradu membantah seluruh dalil aduan yang disampaikan pengadu dalam sidang pemeriksaan. Teradu I menegaskan bapaslon perseorangan tidak menyerahkan dokumen perbaikan hingga akhir waktu yang telah ditentukan yakni 27 Juli 2020 pukul 24.00 WITA.

Hingga batas waktu yang ditentukan oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2019, bapaslon H. Rasyidi – Sudirman dan tim suksesnya masih melakukan penghitungan dokumen. Para Teradu mengaku sudah mengingatkan terkait batas akhir penyerahkan dokumen.

“Bapaslon tidak menyerahkan dokumen dukungan perbaikan hingga pukul 24.00 WIB, maka penyerahan dokumen dukungan perseorangan atas nama H. Rasyidi – Sudirman dinyatakan batal menyerahkan,” ungkapnya.

Teradu I – V juga membantah tidak tidak menerima bapaslon perseorangan H. Rasyidi – Sudirman ke ruangan penyerahan. KPU Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan ruangan penyerahan dokumen sejak yang bersangkutan datang ke Kantor KPU bersama tim penghubungnya.

Sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, APU didampingi oleh Suhardi, S.IP., M.H (TPD unsur Bawaslu Provinsi), Agus Hilman, S.Sos., M. Si (TPD unsur KPU) dan Prof. Syafruddin, M.S (TPD unsur masyarakat). Putusan akan dibacakan dalam pleno selambat-lambatnya 2 minggu mendatang.

Saling Lapor, Citra Buruk Penyelenggara Pemilu

Sebelumnya, Alfitr Salamm menilai, saling fenomena lapor antara sesama penyelenggar pemilu merupakan citra buruk demokrasi. Apalagi, Bawaslu melaporkan KPU. Menurut Alfita ini fenomena baru, seperti yang terjadi NTB.

“Sekarang sudah ada gejala (baru), Bawaslu mengadukan KPU. Ini berkaitan dengan rekomendasi yang tidak dilaksanakan, atau rekomendasi yang tidak sesuai dengan prosedur penanganannya.” Ujar Alfitra Salamm.

Untuk itu, Alfitra mengatakan, konsep kemitraan antara KPU dengan Bawaslu harus dievaluasi. Sebab pengaduan antara lembaga penyelenggara Pemilu ini, akan menjadi citra buruk di tengah masyarakat.

“Yang menjadi tidak baiknya adalah citra tidak baiknya, Bawaslu melaporkan KPU. Ini citra yang ada di masyarakat. saya menyarankan kepada KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi informal. Jangan gampang melaporkan.” Ucap Alfitra Salamm.

Dia menyarankan agar sesama penyelenggara Pemilu tidak perlu saling melaporkan. Jika ada misskomunikasi, sebaiknya dikomunikasikan. “Saya berharap, jangan terulang lagi, ” pungkasnya. (dal/fin). 

Baca Juga

Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pagebluk

MAGELANG – Lembaga penyelenggara pemilu masih mencari formulasi yang tepat dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020. Kemarin (10/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas...

Jelang Pilkada, Konten Internet Diawasi Ketat

JAKARTA - Lembaga pengawas pemilu menggajak Tim Siber Mabes Polri untuk memperkuat pengawasan konten di internet. Pengawasan serta penindakan konten negatif di media sosial...

DKPP: Demokrasi dan Covid-19 Kontradiktif, Pemerintah Harus Jelaskan

JAKARTA- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm meminta kepada pemerintah agar memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan...

Pilkada Tangsel Diikuti Tiga Paslon

TANGERANG - KPU Kota Tangsel resmi menetapkan melalui keputusannya mengumumkan para peserta calon pasangan kepala daerah kota Tangerang selatan yang di ikuti oleh tiga...

Rekomendasi Lainnya

KPK OTT Wali Kota Cimahi Ajay...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (27/11). Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna disebut diamankan...

Semester Depan Kampus Boleh Tatap Muka

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengizinkan perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka pada semester depan. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti)...

Polisi Tetapkan Dua Tersangka dalam Kasus...

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara menetapkan dua tersangka dalam kasus prostitusi daring yang menjerat artis film dan selebgram. "Dua tersangka merupakan mucikari yakni AR...

Ini Pesan Maruf Amin kepada Pengurus...

JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin berpesan kepada Ketua MUI 2020-2025 Miftachul Akhyar serta pengurus yang baru untuk mendorong pengarusutamaan wasathiyatul Islam atau Islam...

Enam Juta Buruh Dirumahkan Akibat Covid-19

JAKARTA - Data terbaru total sebanyak 6 juta tenaga kerja dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini karena perusahaan tidak mampu bertahan karena dahsyatnya hantanan...

Pemilih di Tapal Batas Masih Terkendala

JAKARTA – Jelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, sejumlah persoalan masih ditemukan. Salah satunya persoalan tapal batas usai penetapan daftar pemilih tetap (DPT)...

ICW Pertanyakan Harun Masiku

JAKARTA – Dua tersangka kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 menyerahkan diri ke...

Kemensos Bakal Bantu Urus Dokumen 13...

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bakal membantu pengurusan dokumen kependudukan 13 bayi asuh 'Crazy Rich Cilandak' Monica Soraya. "Kami akan bekerja sama dengan Dinas Sosial...

Baca Juga

Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pagebluk

MAGELANG – Lembaga penyelenggara pemilu masih mencari formulasi yang tepat dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020. Kemarin (10/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas...

Jelang Pilkada, Konten Internet Diawasi Ketat

JAKARTA - Lembaga pengawas pemilu menggajak Tim Siber Mabes Polri untuk memperkuat pengawasan konten di internet. Pengawasan serta penindakan konten negatif di media sosial...

DKPP: Demokrasi dan Covid-19 Kontradiktif, Pemerintah Harus Jelaskan

JAKARTA- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm meminta kepada pemerintah agar memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan...

Pilkada Tangsel Diikuti Tiga Paslon

TANGERANG - KPU Kota Tangsel resmi menetapkan melalui keputusannya mengumumkan para peserta calon pasangan kepala daerah kota Tangerang selatan yang di ikuti oleh tiga...

Diskualifikasi Paslon, Bahtiar: Mendagri Sudah Mengingatkan Berulang-Kali!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tegas setelah munculnya pelanggaran di hampir seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggelar pendaftaran...

Berita Terbaru

80 Persen Ibu Hamil Telah Jalani Tes HIV

BANJAR – Dinas Kesehatan Kota Banjar mencatat sekira 80 persen dari 2.700 ibu hamil di Kota Banjar sudah menjalani tes HIV/AIDS. Hasilnya, tidak ada...

Wali Kota Cimahi Ajay Priatna yang Di-OTT KPK Miliki Harta Rp8 Miliar

JAKARTA - Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/11). Ajay...

Niat Mancing, Pemuda Tenggelam di Sungai

CILACAP - Seorang pemuda tenggelam di saat memancing di Dipo Pasir Gombol Harjo, Sungai Serayu, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kamis (26/11). Korban bernama Agil...

KPK Sita Rp420 Juta dalam OTT Wali Kota Cimahi

JAKARTA - Selain menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut menyita barang bukti uang senilai Rp420...

OTT Wali Kota Cimahi Terkait Proyek Pembangunan Rumah Sakit

JAKARTA - Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/11). Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, OTT terhadap Ajay...

Foto-Foto

News

Niat Mancing, Pemuda Tenggelam di Sungai

CILACAP - Seorang pemuda tenggelam di saat memancing di Dipo Pasir Gombol Harjo, Sungai Serayu, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kamis (26/11). Korban bernama Agil...

Komisi XI DPR Tinjau Bea Cukai Bali Nusa Tenggara

BANDUNG – Komisi XI DPR RI adakan kunjungan kerja ke Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT dalam rangka meninjau proses bisnis pengawasan otoritas...

Viral Ceramah Gus Miftah Akui Senang Ngaji dengan Lonte: Ngajinya Pahala, Matanya Bervitamin

JAKARTA- Sebuah video ceramah dari Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah viral di jagat twitter. Video yang berdurasi 22 detik itu, diunggah oleh pegiat...