Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai nasib pemberantasan korupsi pada masa mendatang makin suram jika MA tetap mempertahankan tren vonis ringan terhadap pelaku kasus korupsi.
Dikatakannya, rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang 2019 hanya 2 tahun 7 bulan penjara.
"Tidak hanya itu, pemulihan kerugian negara juga sangat kecil. Jika ditotal, negara telah rugi akibat praktik korupsi sepanjang tahun 2019 sebesar Rp12 triliun. Akan tetapi, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp750 miliar. Sepuluh persennya saja tidak dapat," katanya, Rabu (30/9).
Kurnia juga menyebut dari total 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada tahun 2019, sekitar 842 orang divonis ringan (0—4 tahun), sedangkan vonis berat hanya sembilan orang (di atas 10 tahun).
"Belum lagi vonis bebas atau lepas yang berjumlah 54 orang," ungkap Kurnia.
Dikatakannya putusan hakim yang kerap kali ringan terhadap pelaku korupsi memiliki implikasi serius.
Pertama, menegasikan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai pihak terdampak korupsi.
Kedua, lanjut dia, melululantahkkan kerja keras penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) yang telah bersusah payah membongkar praktik korupsi.
"Ketiga, menjauhkan pemberian efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, ICW pun lantas menyinggung ketiadaan sosok Artidjo Alkostar di MA yang telah purnatugas sebagai hakim agung.
"Dalam kondisi peradilan yang makin tak berpihak pada pemberantasan korupsi, memang harus diakui bahwa masyarakat merindukan adanya sosok seperti Artidjo Alkostar lagi di Mahkamah Agung," katanya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pun menyuarakan keprihatinannya. Ia meminta MA untuk memberikan argumen atau legal reasoning pengurangan hukuman tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
"legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tergerusnya rasa keadilan dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.
Ia memandang, fenomena sunatan hukuman koruptor kini seakan marak sepeninggalan Artidjo Alkostar yang pensiun sebagai hakim agung pada 2018 lalu.
"Terlebih putusan-putusan PK yang mengurangi hukuman ini marak setelah Gedung MA ditinggal sosok Artijo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum bukan soal hukumnya tetapi siapa hakimnya," kata dia.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah menerangkan majelis hakim memiliki independensi yang tidak dapat dipengaruhi siapapun saat memutus suatu perkara. Ia menegaskan, setiap putusan yang dijatuhkan juga mementingkan rasa keadilan.
"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Hakim atau majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun," tandas Abdullah.
Abdullah meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengormati putusan hakim. Ia pun mengingatkan bagi siapapun agar lebih bijak membaca putusan terlebih dulu sebelum melontarkan komentar.
"Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, lembaga antirasuah hingga kini belum menerima salinan putusan lengkap sebanyak 22 perkara yang mendapat pengurangan hukuman dari MA. Ia berharap MA dapat segera mengirimkan salinan tersebut agar bisa dijadikan pembelajaran lebih lanjut oleh KPK mengenai pertimbangan majelis hakim.
"Saat ini setidaknya masih ada sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para napi korupsi," ucap Ali.
Ali mengatakan, para pemangku kepentingan dan masyarakat sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Maka dari itu, salah satu upaya untuk memberantas korupsi yakni melalui pemberian efek jera dalam menghukum koruptor agar calon pelaku lain tidak akan melakukan kejahatan yang sama.
Ia pun mengingatkan PK jangan sampai dijadikan modus baru bagi koruptor untuk mengurangi hukuman. Sekalipun PK merupakan hak terpidana.
"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," tegasnya.
Diketahui MA mengabulkan PK yang diajukan dua mantan Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto selaku terpidana korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).
Keduanya mendapat pengurangan hukuman yang berbeda. Hukuman Irman dikurangi menjadi 12 tahun dari sebelumnya 15 tahun di tingkat kasasi, sementara Sugiharto dijatuhi hukuman 10 tahun dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi.
"Pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan PK pemohon/terpidana antara lain terpidana telah ditetapkan oleh KPK sebagai juctice collaborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro ketika dikonfirmasi, Rabu (30/9).
Selain itu, majelis hakim juga menilai keduanya bukan pelaku utama dalam kasus tersebut. Keduanya juga dinilai telah memberikan keterangan serta bukti-bukti yang signifikan, sehingga penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya.
Adapun majelis hakim yang memutus dua perkara tersebut yakni Suhadi selaku ketua hakim, serta dua anggota masing-masing Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni. Namun putusan ini diwarnai Dissenting Opinion (DO) di antara para hakin.
"Namun demikian putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim PK tidak bulat, karena ketua majelis Suhadi menyatakan 'Dissenting Opinion' (DO). Suhadi menyatakan DO, karena terpidana a quo memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran," kata Andi Samsan.(riz/gw/fin)
