TEMANGGUNG – Sejumlah fraksi di DPRD Temanggung menilai serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Semester I masih relatif kecil. Oleh karenanya pemerintah daerah (Pemda) setempat didorong untuk merealisasikan program dan kegiatan.
“Realisasi belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan di desa yang masih relatif kecil serapannya pada semester I tahun 2020 ini, hendaknya menjadi perhatian serius. Karena kegiatan ini sangat ditunggu masyarakat di tengah kondisi ekonomi sosial yang tidak menentu akibat pandemi,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Rahmat Fauzi, saat menyampaikan pendangan umumnya dalam Sidang Paripurna di DPRD Temanggung dengan agenda membahas Raperda Temanggung tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020, hasil pembahasan Badan Anggaran, Rabu (30/9).BACA JUGA: Per September 2020, Realisasi Program PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai Rp1 Triliun
Ia menuturkan, semestinya kegiatan ini bisa selesai terserap sebelum dilakukan Perubahan APBD 2020. Sehingga lebih mudah pengawasan dan pelaporannya serta tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan sejenis hasil Perubahan APBD.
FPPP juga berharap, bahwa ke depan proses administrasi dan prosedur pencairan bisa lebih disederhanakan dengan tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah dan aturan penyalurannya.
Menurutnya, di tengah-tengah ekonomi yang sulit bagi sebagian besar masyarakat karena dampak dari pandemi Covid-19 ini, kegiatan pembangunan terutama infrastruktur, bisa lebih memberdayakan masyarakat terutama melalui Padat Karya Tunai.
“Harapan kami lebih bisa memberdayakan masyarakat, sehingga perekonomian bisa semakin meningkat,” harapnya seperti dikutip dari Magelang Ekspres (Fajar Indonesia Network Grup).
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Sindir Najwa Shihab: Kadrun Stres Lihat Menkes Makin Anteng
Tambahan volume kegiatan untuk 3 bulan pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh pemda pada pos belanja tidak terduga sebesar kurang lebih Rp18 miliar, agar dilakukan secara cermat dan hati-hati supaya tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Dan juga supaya betul-betul disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat.
“Agar sisa anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19,” pintanya.
Senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra Indah Cahyani. Pihaknya mendorong upaya-upaya pelaksanaan program kegiatan baik pada penetapan APBD 2020 maupun Perubahan APBD Tahun 2020 segera direalisasikan, mengingat sisa waktu pelaksanaan efektif hanya tersisa sekitar 2,5 bulan, utamanya terhadap belanja hibah bansos.
BACA JUGA: Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI
“Mohon akselerasi terhadap pencairan hibah bansos dapat segera dilaksanakan dan memangkas aturan-aturan yang menghambat proses pencairannya. Terutama hibah bansos pada anggaran perubahan agar dapat di cairkan satu tahap, mengingat sisa waktu yang ada sudah sangat mepet, sekaligus ini merupakan salah satu cara agar sektor riil dapat bergerak dengan output menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, untuk melaksanakan progran dan kegiatan masih ada waktu dua setengah bulan. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran untuk mengambil langkah-langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut di antaranya, senantiasa melakukan intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga bisa terealisasi sesuai dengan terget di setiap tahunnya. Segera menyelesaikan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan dokumen-dokumen lainnya.
