JAKARTA – Mata rantai sebaran isu komunis yang selalu dimainkan menjelang Oktober terus masuk tanpa ada yang menghalangi. Tudingan pun selalu diarahkan kepada mereka sebagai lawan politik, agar situasi dan kondisi tak nyaman.
Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebut goreng-menggoreng isu yang sangat kental ini harus segera dicairkan. ”Apalagi isu PKI di Indonesia. Ini kental sekali,” kata dia dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) yang bertajuk: Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik? Selasa (22/9).
Padahal paham komunis lebih condong ke kaum buruh dan seruan mereka agar seua manusia yang tertindas bangkit. Bahkan Theimer mengatakan gagasan bahwa kekayaan ini merupakan milik semua pemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi. ”Itu bukan rahasian umum, dan kecenderungannya ada di negara mana pun, mencari kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau mempertahankan kekuatan politik,” jelasnya
Disadari, sejarah kelam pembantaian PKI tidak akan dilupakan. ”Jangan dikubur, dan jangan pula dilupakan. Tapi saat ini kita hidup di masa present bukan past (lampau), biarlah kita berpikir future (masa akan datang) bangsa ini. Ya barangkali kalau tak di lihat dalam kacamata dogmatis maka berbahaya,” imbuhnya.
Jerry juga menyampaikan sejarah Marx yang populer. ”Selain Marx, Glasnot dan Perestroika di Uni Sovyet pada 1991 juga pecah sampai ke Yugoslavia. Dan saat ini Cina menjadi kekuatan dan barometer komunis. Ini tercatat pada 2017 jumlah keanggotaan paham ini hampir 89,45 juta sedangkan partai komunis di parlemen berjumlah 2.982,” terangnya.
Ajaran komunis masuk Indonesia pada tahun 1913. Masuknya Komunisme ke Indonesia dibawa Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet asal Belanda bersama Adolf Baars dan mendirikan ISDV. ”Namun akhirnya, Maret 1966 Presiden Soeharto melarang komunis dan Tahun 1966 dibekukan yang ditanda tangani oleh Jenderal AH Nasution,” ujarnya.
Sampai saat ini urai dia, isu komunis dijadikan komoditas politik sama seperti isu HTI dan Khilafah. ”Kalau di Amerika Serikat isu yang terkenal sejak Presiden Abraham Lincoln yakni black and white issues (isu hitam dan putih). Atau ini lebih dikenal dengan isu rasial. Maka kita menekankan perlu dihindari hal ini dijadikan propaganda politik oleh sebagian kelompok. Dengan menggunak isu politik identitas,” terangnya.
Sementara itu, data survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 47 persen publik menganggap kerja sama Indonesia dan China adalah murni bisnis yang saling menguntungkan, tidak ada kaitan dengan paham komunis atau PKI.
Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk ”Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI” secara daring, di Jakarta.
Survei Nasional tersebut dilakukan pada 23-26 September 2020 dengan melibatkan 1203 responden yang diwawancara per telepon yang terpilih secara random. Margin of error diperkirakan +/-2,9 persen.
Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kampanye negatif untuk membangun citra bahwa peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina adalah sesuatu yang berdampak buruk karena akan menghidupkan kembali komunisme tidaklah efektif.
Persentase warga yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunis dan PKI di Indonesia hanyalah 26 persen.
Namun demikian, Abbas menyatakan angka ini tidak bisa dianggap remeh. ”Kita harus ingat bahwa menurut survei ini sebenarnya warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI hanya 14 persen. Dan yang percaya kebangkitan PKI sudah menjadi ancaman lebih kecil lagi,” katanya
Jadi, kalau ada 26 persen warga yang menganggap kerja sama dengan China dapat membangkitkan kembali paham komunisme, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sebenarnya masih hidup dan sangat mungkin dieksploitasi.
Pandangan yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI berbeda bila dilihat dari kelompok demografis. Persentase pria yang setuju dengan pendapat tersebut sekitar 29 persen, sementara 24 persen perempuan setuju. Adapun warga kota yang setuju dengan pendapat tersebut 26 persen, sementara di desa 27 persen.
Yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada warga yang tinggal di Bali + Nusa Tenggara (53 persen), Jawa Barat (39 persen), dan Kalimantan (38 persen). Di daerah lain, persentasenya di bawah 30 persen.
Dari sisi agama, dari responden yang beragama Islam yang setuju dengan pendapat tersebut hanya 26 persen, sementara yang beragama lainnya 33 persen. Dilihat dari faktor suku, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada yang berdarah Minang (55 persen) dan Sunda (37 persen).
Dari sisi usia, kelompok berumur 21 ke bawah paling tinggi yang percaya dengan pendapat tersebut (37 persen). Kelompok umur lainnya di bawah 26 persen. Dari sisi pendidikan, yang berpendidikan SLTA paling tinggi yang setuju dengan pendapat tersebut, sebanyak 29 persen Kelompok pendidikan lainnya di bawah 26 persen.
Dari sisi pendapatan, kelompok berpendapatan Rp1-2 juta dan Rp2-4 juta lebih banyak yang setuju dengan pendapat tersebut, yakni 31 persen Kelompok berpendapatan selain itu, persentasenya jauh lebih kecil, di bawah 23 persen.
Abbas juga melihat tingkat kesetujuan dengan pendapat kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI ini berhubungan dengan pembelahan masyarakat terkait Pemilihan Presiden 2019. ”Dan yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak di kalangan pendukung Prabowo dibandingkan di kalangan pendukung Jokowi,” katanya.
Survei SMRC menunjukkan, 40 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sementara hanya 21 persen pemilih Jokowi yang setuju. Dari sisi pilihan partai politik, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS (54 persen), pemilih NasDem (53 persen), dan pemilih Gerindra (41 persen).
SMRC juga menyebutkan sebanyak 14 persen dari total populasi Indonesia setuju bahwa saat ini terjadi kebangkitan PKI. ”Warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak terlalu banyak dan tetap dari waktu ke waktu," kata Sirojudin Abbas.
Menurut dia, berdasarkan hasil survei hanya 36 persen yang tahu pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air. Sedangkan 64 persen mengaku tidak tahu atau tidak pernah mendengar isu tersebut. ”Untuk yang tahu, sekitar 38,7 persen (14 persen dari populasi) setuju dengan pendapat tersebut, 60,6 persen (22 persen dari populasi) tidak setuju dengan kebangkitan PKI,” jelasnya.
Menurut dia, tren warga yang setuju saat ini terjadi kebangkitan PKI berada di angka 10-16 persen. Tren itu dilihat dari Juni 2016-September 2020. Tren tertinggi pada Mei 2018, terendah di bulan November 2016 dan Maret 2020 sekitar 10 persen. ”Warga Indonesia yang setuju dengan pendapat Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari 2016 kisarannya 10-16 persen,” imbuhnya.
Sementara saat ini di bulan September 2020, warga yang setuju sedang terjadi kebangkitan PKI itu di kisaran 14 persen. Dari 14 persen populasi Indonesia, menurut Sirojudin, 79 persen mengatakan kebangkitan PKI sudah cukup serius mengancam bagi negara. ”Artinya 79 persen dari 14 persen populasi (atau 11 persennya) setuju kebangkitan PKI menjadi ancaman. Dari 11 persen itu, sekitar 69 persen menyatakan pemerintah tidak tegas atas ancaman kebangkitan PKI tersebut,” katanya pula.
Survei SMRC dilaksanakan 23-26 September 2020 untuk melihat secara khusus bagaimana warga melihat perdebatan publik tentang isu kebangkitan PKI, dan seberapa banyak yang tahu tentang isu tersebut serta seberapa banyak yang setuju dengan isu ini. Survei dilakukan kepada 1.203 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan wawancara melalui telepon. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(oke/ful)
