Pendidikan Jangan Dikomersilkan

Beranda Nasional Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA – Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster pendidikan, tetapi Pemerintah mengajukan norma baru terkait perizinan berusaha lembaga pendidikan.

Pemerintah diketahui mengusulkan dua ayat baru terkait perizinan berusaha di sektor pendidikan. Yang pertama Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BACA JUGA: Wow, BLACKPINK Geser DJ Marshmello di Urutan ke-2 Subscribers Terbanyak di YouTube

Menanggapi usulan tersebut, anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan. “Jangan disisakan. Tidak usah tanggung-tanggung. Apalagi dengan menambah norma baru,” tegas Mulyanto di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurutnya, norma baru usulan pemerintah tersebut secara filosofis tetap mengasumsikan pendidikan adalah sektor komersil yang bersifat laba. Sehingga memerlukan perizinan berusaha.

Padahal Panja RUU Cipta Kerja sudah sepakat menyatakan pendidikan adalah tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, “Ini bukan dimensi komersial, namun nirlaba,” imbuhnya.

BACA JUGA: Dapat Tambahan Dana PEN, BTN Optimis Target Kredit Rp30 Triliun di Akhir 2020

Mulyanto menambahkan, pendidikan adalah masalah vital dan merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan harus dijauhkan dari niat komersialisasi.

“Ini adalah tugas Pemerintah. Negara tidak boleh melepas tanggung jawabnya dalam masalah pendidikan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar, melalui prinsip laba dan liberalisasi pendidikan,” bebernya.

Dikatakan, pendidikan itu bukan komoditas industri jasa. Ini adalah soal tanggung jawab sosial negara.  “PKS menolak komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal kapitalistik. Dimana menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa,” ucapnya.

BACA JUGA: Infografis: Poin-poin Gugatan Tommy Soeharto ke Menkumham

PKS menilai pemerintah terkesan memaksakan diri dengan penambahan norma baru tersebut. Padahal, sektor pendidikan tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja.

“Karena itu pemerintah sebaiknya tidak usah menambah norma baru terkait perizinan berusaha. Tidak harus juga menyamakan nomeklatur perizinan di sektor pendidikan dengan perizinan berusaha. Kita telah sepakat sektor pendidikan tidak masuk dalam sektor berusaha,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan pada Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker), DPR RI dan Pemerintah berusaha memberikan hak pekerja dan kewajiban bagi pengusaha pada proporsi yang baik dan adil.

BACA JUGA: Meggy Wulandari Pamer Suami Baru, Netizen: Seleranya Masih Sama, Wajah Pas-pasan

Salah satu poin penting yang memberikan hak bagi pekerja adalah premi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Supratman menjabarkan semua keputusan politik yang diambil untuk menjembatani hubungan pengusaha dan buruh pada klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker sudah cukup baik.

“Keputusan yang kami ambil ini keputusan yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak dan bagi bangsa dan negara,” jelas Supratman di Jakarta, Selasa (29/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, soal JKP dalam RUU Ciptaker akan ditegaskan sebagai keringanan bagi pekerja. “Keputusan politik yang DPR dan pemerintah ambil tidak boleh menambah beban kepada pekerja. Itu titik poinnya,” tambah Supratman.

Dalam JKP ada fasilitas berupa transfer dana kas atau dana tunai per bulan. Selain itu, ada juga pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan skill serta pemberian akses informasi atau penyaluran tenaga kerja terkena PHK kepada perusahaan pemberi kerja.

“Poin lain dari keputusan terkait RUU Ciptaker itu adalah memberi kebijakan afirmasi kepada pengusaha yang telah mempekerjakan anak bangsa di Indonesia,” ucapnya. (khf/rh/fin)

Baca Juga

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...

BOP Pesantren Tahap III Cair Awal November

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Wakil Menteri Agama Zainut...

Pemerintah Belum Pesan Vaksin Astra Zeneca

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan membeli vaksin COVID-19 dari produsen Astra Zeneca. Namun, vaksin dari prosusen yang bermarkas di Inggris ini memang menjadi kandidat...

PNS Libur Swasta Masuk

JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan...

Alat Deteksi Cepat Covid-19 Masuk Uji Diagnostik

JAKARTA - Alat deteksi cepat gejala Covid-19, Genose C19 atau Gadjah Mada Electronic Nose tengah memasuki tahap uji diagnostik sebelum diproduksi akhir tahun ini. Genose...

Berita Terbaru

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...

BOP Pesantren Tahap III Cair Awal November

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Wakil Menteri Agama Zainut...

Sasar Zona Merah, Kanwil Bea Cukai Jatim II Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

MALANG – Bea Cukai Wilayah Jawa Timur II bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagai salah satu langkah...

Muslim Dunia Kecam Macron.

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini telah memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Muslim dunia atas komentarnya yang membela sekularisme Prancis dan...

Turki dan Prancis Memanas, Charlie Hebdo Terbitkan Karikatur Cabul Presiden Erdogan

JAKARTA- Hubungan Prancis dan Turki mekin tegang, itu setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk dan meyerukan pemboikotan produk Prancis sebagai balasan terhadap penghinaan...

Nusantara

Buaya Sepanjang 5,4 Meter Ditangkap Warga

SUNGAISELAN - Buaya berukuran 5,4 Meter dengan berat 700 hingga 800 Kilogram di daerah Sungai pangkal Raya Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten...

Hujan, Turap di Desa Karangsari Longsor

CILACAP - Turap penahan tebing longsor dan menimpa bagian belakang rumah seorang warga di Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu, Senin (26/10) pagi. Tembok penahan tebing setinggi...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

PNS Libur Swasta Masuk

JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan...

Alat Deteksi Cepat Covid-19 Masuk Uji Diagnostik

JAKARTA - Alat deteksi cepat gejala Covid-19, Genose C19 atau Gadjah Mada Electronic Nose tengah memasuki tahap uji diagnostik sebelum diproduksi akhir tahun ini. Genose...

Wapres dan MUI Dukung Rencana Program Maghrib Mengaji di Sumbawa

JAKARTA - Calon Bupati Sumbawa, NTB, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis mengusung program Maghrib Mengaji jika terpilih menjadi kepala daerah. Program itu dinilai bisa menjaga nilai-nilai...

Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan

JAKARTA - Halal-haramnya vaksin COVID-19, masih dalam pengujian. Namun, jika kondisi darurat vaksin COVID-19 dapat digunakan meski ada unsur tidak halalnya. Menurut anggota Divisi Fatwa...