RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

Beranda Politik RUU Cipta Kerja Masih Berpolemik

JAKARTA – Kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI menjadi polemik. Legislatif menyebut, aturan soal JKP ini memang menguntungkan pengusaha. Tetapi akan membebankan keuangan negara.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Mulyanto mengatakan JKP adalah jaminan asuransi untuk kelangsungan pekerja yang khusus diajukan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja. Dimana preminya dibayar dari APBN serta mengoptimalkan dana BPJS ketenagakerjaan.

“Dalam skema ini, JKP mensubstitusi pesangon sebesar 9 kali gaji, yang dalam UU Ketenagakerjaan seluruhnya (sebanyak 32 kali gaji) dibayarkan oleh pihak pemberi kerja,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (28/9).

Dia menilai program ini tidak memberi manfaat tambahan bagi pekerja. Dengan program JKP ini pekerja yang di PHK akan tetap mendapat pesangon 32 kali gaji. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang.

BACA JUGA: Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JKP hanya bermanfaat bagi pihak pengusaha. Karena akan mendapat subsidi pesangon untuk pekerja yang di-PHK sebanyak 9 kali gaji. Dengan JKP ini pengusaha cukup membayar 23 kali gaji.

“PKS menilai JKP berpeluang mempersulit pekerja dalam mendapatkan pesangon yang layak sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Fraksi PKS tidak setuju dan memberi catatan tebal terhadap RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Khususnya yang terkait dengan pesangon yang sebagian akan dibayarkan oleh APBN,” paparnya.

Dalam kondisi fiskal APBN yang lemah dan ancaman resesi ekonomi, lanjutnya, pengaturan ini akan semakin menyulitkan keuangan negara.

BACA JUGA: Meggy Wulandari Pamer Suami Baru, Netizen: Seleranya Masih Sama, Wajah Pas-pasan

Sebelumnya dalam pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yang dikebut sejak Jumat (25/9), Pemerintah tetap pada skema pesangon sebesar 32 kali gaji. Dimana 23 kali merupakan kewajiban pemberi kerja dan 9 kali gaji diambil dari JKP (Jaminan Kelangsungan Kerja).

Di dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, seluruh besaran pesangon tersebut merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Jumlah total pesangon, besaran 32 kali gaji ini memang sama dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari sisi pekerja, mereka menerima besaran pesangon yang sama seperti diatur dalam UU yang ada sekarang. Namun dari sisi pengusaha, mereka sangat diuntungkan dengan RUU Cipta Kerja ini.

BACA JUGA: Nadya Mustika Rilis Lagu Sedih, Isyaratkan Perpisahan dengan Rizki 2R?

Karena 9 kali gaji yang sebelumnya menjadi kewajiban mereka, dibayar oleh JKP yang preminya diambil dari APBN dan BPJS Ketenagakerjaan. “Kondisi ruang fiskal kita terbatas. Selain karena pandemi, utang pemerintah yang menumpuk, serta di tengah bayang-bayang resesi ekonomi. Ketentuan ini akan menjadi beban yang tidak sedikit bagi keuangan negara,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan. “Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. Apakah disetujui?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Setelah itu, anggota Baleg bersama perwakilan Pemerintah dan DPD RI menyatakan setuju dihapusnya DIM terkait sanksi pidana dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.

BACA JUGA: Refly Harun: Gak Ada Salahnya Kita Waspada Kebangkitan PKI, Ketimbang Nanti Nyesal

Dalam UU Ketenagakerjaan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 189. Supratman mengatakan dalam Raker tersebut juga disepakati bahwa semua DIM yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Ketenagakerjaan akan disesuaikan.

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan telah menjadi kesepakatan semua fraksi dan pemerintah bahwa semua Putusan MK wajib diikuti. Bukan hanya terkait klaster ketenagakerjaan, tetapi semua klaster dalam RUU Ciptaker.

“Sedapat mungkin tidak hanya terkait dengan amar putusan MK. Namun juga pertimbangannya. Karena itu saya tawarkan tetap dibahas DIM yang berhubungan dengan Putusan MK mengenai UU Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Ada sejumlah Putusan MK atas berbagai pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Putusan MK itu antara lain tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan jaminan sosial.

BACA JUGA: Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

Supratman menyebut, telah disepakati upah minimum padat karya akan dikeluarkan dari DIM RUU Ciptaker setelah terjadi keputusan tripatrit. Menurutnya, setelah mendengar penjelasan pemerintah melalui forum informal bersama Menteri Ketenagakerjaan bahwa upah minimum kabupaten tetap ada.

Selain itu, mempertahankan aturan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dengan persyaratan tertentu. “Karena ada poin persyaratan tertentu, maka akan tetap dibahas dalam RUU Cipta Kerja,” urainya.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) juga tetap ada sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Namun ada penambahan terkait klaster keimigrasian dalam RUU Ciptaker.

“Aturannya dibuat bahwa terhadap calon investor dan orang yang akan menjadi pengurus perusahaan dalam posisinya sebagai komisaris maupun direksi, harus mengikuti aturan ketentuan yang telah diputuskan dalam UU Keimigrasian,” pungkasnya. (khf/rh/fin)

Baca Juga

Peran Perempuan Dalam Pilkada

JAKARTA - Keterlibatan pemilih perempuan disetiap tahapan pemilu maupun pemilihan sangatlah penting. Dengan jumlah yang selalu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki, suara perempuan bisa...

Bawaslu Awasi Konten Medsos

JAKARTA – Penggunaan kampanye di media sosial di tengah pandemi Covid-19 harus dilakukan secara seksama. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, dalam menangani pelanggaran...

Ferdinand: Jadinya Lucu Jika Habib Rizieq Dijemput oleh Anies Baswedan dan Gatot

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, bakal nampak lucu ketika Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia dan dijemput oleh presidium Koalisi Aksi...

Pilkada Diusulkan Bahas Covid

JAKARTA – Tema tunggal selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diusulkan. Yakni bagaimana peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya. Pandemi Covid-19,...

Luqman Hakim: Ucapan Gus Nur Penuh Caci Maki, Tidak Layak Dipanggil Ulama

JAKARTA- Anggota DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim tidak sepakat jika pendakwah Sugi Nur Rahardja dianggap sebagai ulama. Menurut Luqman, pria yang...

Berita Terbaru

Ustad Hilmi: Khabib Pria Saleh, Tidak Malu Tunjukan Identitas sebagai Muslim

JAKARTA- Aktivis dakwah Ustad Hilmi Firdaus memberikan tanggapan atas keputusan petarung MMA Khabib Nurmagomedov yang memutuskan pensiun usai mengalahkan Justin Gaethje di laga kelas...

Cristiano Ronaldo ke Khabib: Selamat Bro, Ayahmu Pasti Bangga

MEGABINTANG Juventus Cristiano Ronaldo memberi ucapan selamat kepada Khabib Nurmagomedov yang menang atas Justin Gaethje di laga kelas ringan UFC 254, Ahad (25/10) dini...

McGregor Beri Hormat dan Ucapan Duka untuk Khabib

JAKARTA- Petarung bela diri campuran atau MMA, Conor McGregor memuji penampilan Khabib Nurmagomedov dan timnya atas kemenangan yang diraih. McGregor juga mengucapkan duka atas Ayah...

Santri Harus Proaktif Putus Rantai Corona

JAKARTA -  Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar mengajak komunitas santri proaktif melawan COVID-19. Metode yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Corona,...

Dinar Candy Blak-blakan Ngga Suka Pakai Celana Dalem: Biar Sehat dan ga Lembab

JAKARTA- Disc Jockey (DJ) seksi, Dinar Candy membuat pengakuan mengejutkan ketika dihadirkan di podcast Deddy Corbuzier. Wanita 27 tahun ini blak-blakan mengakui tidak mengenakan...

Nusantara

Kasus Covid-19 di Tegal Capai 612 Kasus

TEGAL - Pasien positif virus corona di Kabupaten Tegal terus mengalami penambahan kasus baru. Sesuai update data per Jumat (23/10) pukul 15.00 WIB, total...

Kapal Dihantam Gelombang, 7 ASN Jadi Korban

PEGANTUNGAN - Innalillahi wainna ilaihi roji'un. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi (43), meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di...

News

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

DPPA APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Resmi Disahkan

BEKASI - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 ini, akhirnya disahkan. Dalam prosesi pengesahan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi,...

Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas Kurangi Pengangguran

SUMBAWA - Kabupaten Sumbawa membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang cerdas dan memiliki jaringan kuat guna membangun perekonomian masyarakat sehingga dapat menekan tingkat pengangguran....

Pilkada Diusulkan Bahas Covid

JAKARTA – Tema tunggal selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diusulkan. Yakni bagaimana peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya. Pandemi Covid-19,...

Luqman Hakim: Ucapan Gus Nur Penuh Caci Maki, Tidak Layak Dipanggil Ulama

JAKARTA- Anggota DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim tidak sepakat jika pendakwah Sugi Nur Rahardja dianggap sebagai ulama. Menurut Luqman, pria yang...

Ajakan Pembangkang Sipil, Ferdinand: Aktivis Bodoh!

JAKARTA- Aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja masih terus berlanjut di tanah air. Namun pemerintah keuhkeuh mengundangkan peraturan sapu jagat itu untuk menjadi undang-undang. Berbagai...

Demokrasi Dalam Bayang Politik Dinasti

JAKARTA – Berkembangnya praktik politik dinasti dianggap berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Secara tidak langusung, akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan...