Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma berjalan lancar. Bahkan tidak ada efek samping yeng membahayakan.
"Laporan yang diterima sampai saat ini uji klinis berjalan dengan lancar dan tidak diperoleh laporan efek yang berat. Jadi intinya berjalan lancar dan sejauh ini hasilnya baik,” katanya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9).
Dikatakannya, bahkan tim dari Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal China, telah meninjau langsung pelaksanaan uji klinis tahap III di Bandung, Jawa Barat. Mereka juga mengunjungi tempat produksi vaksin di lingkungan Bio Farma.
"Pada tanggal 20-24 September tim ahli Sinovac telah visitasi ke bandung, untuk tinjau production site vaksin Bio Farma dan sekaligus observasi pelaksanaan uji klinis fase III yang tengah dilakukan di Bandung dan sekitarnya,” terangnya.
Disebutkan Retno, pihak Bio Farma telah menyiapkan dua gedung untuk produksi vaksin Sinovac dan produksi kandidat vaksin lainnya.
"Delegasi Sinovac secara khusus mengunjungi gedung nomor 21 dan 43. Gedung No.21 akan digunakan untuk produksi vaksin Sinovac, sementara 43 untuk site production atas vaksin kandidat yang melalui mekanisme multilateral, dan kandidat vaksin-vaksin lainnya," ujarnya.
Bio Farma juga telah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dari 100 juta dosis menjadi 250 juta dosis.
Di sisi lain, lanjut Retno, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan mengunjungi fasilitas Sinovac di Beijing, China, untuk meninjau tempat pengembangan vaksin tersebut.
“Ini bagian dari kehati-hatian dalam mempersiapkan vaksin yang digunakan di Indonesia,” ujarnya.
Sementara Presiden Joko Widodo meminta aparat pemerintah terkait segera menyiapkan rencana vaksinasi COVID-19 dalam dua pekan.
"Sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi, pelaksanaan di lapangan," katanya.
"Untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin," lanjutnya.
Diterangkannya, perencanaan vaksinasi harus mencakup waktu pelaksanaan, lokasi, lembaga pelaksana, dan sasaran vaksinasi.
Disebutkannya, Indonesia mempunyai dua pilihan sumber vaksin COVID-19, yang pertama vaksin Merah Putih yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Pilihan keduanya adalah vaksin hasil kerja sama dengan perusahaan farmasi dari negara lain, yakni vaksin produksi perusahaan farmasi China PT Sinovac, vaksin hasil kerja sama dengan Sinopharm dan Grup 42 dari Uni Emirat Arab, serta vaksin dari kerja sama antara Genexine dari Korea Selatan dengan PT Kalbe Farma.
Terkait rencana program vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) dan peta jalan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat.
Perpres tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan vaksinasi secara massal.
"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres, kemudian roadmap, perpres roadmap terkait vaksinasi," ujarnya.
Melalui Perpres tersebut, pemerintah juga menyusun mekanisme pencatatan pihak-pihak yang sudah diberikan vaksin dan dipantau efektivitasnya.
"Nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," katanya.
Vaksinasi direncanakan mulai dilakukan akhir 2020 ini. Dana yang disiapkan untuk vaksinasi tahun ini mencapai Rp 3,8 triliun. Sementara itu, untuk tahun 2021 mendatang, sebesar Rp 18 triliun.
Mengingat jumlahnya yang terbatas, tahap awal vaksinasi akan dilakukan untuk kelompok prioritas.
Airlangga menyebutkan, pihak-pihak yang masuk dalam kelompok prioritas antara lain adalah tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19.
Di luar kelompok prioritas, pemerintah juga menyiapkan jalur vaksinasi mandiri yang terdiri dari individual atau perorangan dan korporat.
"Jalur korporat maksudnya, perusahaan bisa mengusulkan proses vaksinasi untuk karyawannya secara berkelompok. Namun seluruh opsi ini belum final dan perlu dimatangkan," ujarnya.
Soal tarif, masih belum ditentukan. Dalam skema mandiri ini, Airlangga menyebutkan bahwa perusahaan atau korporat punya kesempatan untuk mengajukan vaksinasi bagi karyawannya. Tentu, perusahaan yang akan menanggung biayanya.
"Skema mandiri sedang kami matangkan. Skema mandiri ada yang sifatnya individual dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas dan presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," katanya.
Pemberian vaksin diyakini menjadi salah satu akselerator pemulihan ekonomi, menyusul kembali pulihnya aktivitas masyarakat nantinya. (gw/fin)
