Ferdinand Duga Isu PKI Dimainkan oleh Kaum Intoleran Radikal, HTI dan ISIS

Beranda Politik Ferdinand Duga Isu PKI Dimainkan oleh Kaum Intoleran Radikal, HTI dan ISIS

JAKARTA- Politikus Partai Demokrat mengaku heran masih ada yang mengangkat isu PKI setiap tahunnya. Padahal, sejarah kelam PKI telah lama berlalu yang mustahil kembali di masa depan.

Dia menilai, hanya orang bodoh yang percaya dengan kebangkitan PKI, padahal menurutnya, masih ada ISIS dan Alqaedah yang patut ditakuti karena bukan sekedar isu.

“PKI masa lalu dan tinggal sejarah. Itupun tidak jernih sejarahnya hingga sekarang, apakah kudeta pada Penguasa atau kudeta pada Pancasila.” Ucap Ferdinand di twitternya, Ahad (27/9).

“Hanya orang bodoh bebal yang lebih takut dan kuatir pada masa lalu yang sudah mati dari pada masa depan yang nyata-nyata terancam oleh kaum intoleran HT, ISIS, Alqaedah,” imbuh Ferdinand.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menilai, pihak yang sengaja menyebar isu PKI ada kaitannya dengan ISIS dan Alqaedah. Mereka sengaja meminjam mulut para hasrat politik demi kepentingan mereka.

“Mengapa isu PKI begitu gencar bertiup dan ditiupkan? Dugaan saya bahwa ini adalah sebuah operasi dari kaum Intoleran Radikalis Hizbut Tahrir, pendukung ISIS dan simpatisan Alqaeda dengan meminjam lidah orang-orang berhasrat politik tinggi untuk membenturkan negeri ini, Waspadalah,” ungkap Ferdinand.

“Yang masih hidup sekarang adalah ancaman kepada Pancasila dari kaum intoleran Hizbut Tahrir, Simpatisan ISIS, pendukung Alqaeda. Itu lawan.!” pungkas Ferdinand. (dal/fin).

 

Baca Juga

Mengukur Landasan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA – Periode masa jabatan presiden sebagai kepala negara yang saat ini lima tahun diusulkan menjadi tujuh atau delapan tahun. Dengan catatan, hanya bisa...

Ferdinand ke Ahok: Ayo Perbaiki Pertamina, Tak Perlu Umbar Kalimat Kontroversi

JAKARTA- Eks kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberi saran kepada Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok agar memperbaiki pertamina. "Saran...

Catatan Kritis Cipta Kerja

JAKARTA - UU Omnibus Law Cipta Kerja disebut pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mulai dari menarik...

Berpihak ke Pemerintah, Ferdinand Bantah Cari Pekerjaan: Saya Hanya Lawan Intoleran

JAKARTA- Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengklaim keberpihakannya kepada pemerintahan Joko Widodo, merupakan perlawanan terhadap kelompok yang dia sebut sebagai kelompok intoleran. Ferdinand membantah,...

Pemerintah Perlu Dialog dan Sosialisasi

JAKARTA – Pemerintah diminta terus berdialog dan menyosialisasikan esensi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini harus tersampaikan kepada semua elemen dan organisasi kemasyarakatan. Dengan...

Berita Terbaru

Bio Farma Ungkap Harga Vaksin COVID-19

JAKARTA - Terjawab sudah harga vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT. Bio Farma. Menurut Prof. Wiku Adisasmito, harga itu belum dapat ditentukan secara pasti.  Namun...

Koeman: Barcelona Tidak Pantas Difavoritkan

BARCELONA - Barcelona merupakan salah satu tim yang difavoritkan di Champions League musim kali ini. Akan tetapi menurut pelatih Ronald Koeman, predikat itu tidaklah...

Chef Renatta Punya Luka Bakar Serius, dari Tangan Sampai Kaki

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Renatta Moeloek. Wanita yang memiliki profesi sebagai chef itu mulai dikenal publik usai dirinya menjadi juri di...

Bea Cukai dan TNI AL Tangkap Warga Papua New Guinea yang Masuk ke Indonesia Secara Ilegal

JAYAPURA – Bea Cukai Jayapura bersama TNI AL berhasil mengamankan sembilan warga Papua New Guinea (PNG) yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Dari penindakan...

Jaga Kedaulatan Perairan Indonesia, Bea Cukai dan Polairud Patroli Laut Gabungan

JAKARTA – Sebagai upaya meningkatkan pengawasan dalam mengamankan wilayah perairan laut Indonesia, Bea Cukai bersama Baharkam Polri melaksanakan patroli laut. Hal ini juga sebagai...

Nusantara

Hanya 50 Persen Buruh yang Dapat BLT

WONOSOBO - Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo (ASPW) datangi gedung DPRD Wonosobo, Senin (19/10). Mereka mendorong pemkab perhatikan nasib buruh di kabupaten setempat. Ketua ASPW, Andrias...

Buruh di Cianjur Minta UMK 2021 Naik 8 Persen

CIANJUR - Aliansi Buruh Cianjur meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik setidaknya 8 persen di tahun 2021. Terlebih beredar kabar bahwa UMK tahun 2021...

News

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Polisi Sebut KAMI Sokong Dana Aksi Penolakan Omnibus Law

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) disebut sebagai salah satu penyokong dana aksi masa penolakan penetapan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang...

Berpihak ke Pemerintah, Ferdinand Bantah Cari Pekerjaan: Saya Hanya Lawan Intoleran

JAKARTA- Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengklaim keberpihakannya kepada pemerintahan Joko Widodo, merupakan perlawanan terhadap kelompok yang dia sebut sebagai kelompok intoleran. Ferdinand membantah,...

Pemerintah Perlu Dialog dan Sosialisasi

JAKARTA – Pemerintah diminta terus berdialog dan menyosialisasikan esensi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini harus tersampaikan kepada semua elemen dan organisasi kemasyarakatan. Dengan...

Tokoh Papua Semprot Ahok: Jadi Komut Pertamina Saja Hancur, Kini Menghayal jadi Presiden

JAKARTA- Tokoh Papua Christ Wamea menilai, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purna alias Ahok terlalu jauh menghayal jika menjadi Presiden. Menurut Christ, Ahok...

Refly Harun: Jokowi Menanam Benih-benih Otoriter, Era SBY Jauh Lebih Baik

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi mulai menebar benih-benih otoritarianisme. Di mana kebebasan sipil mulai dibungkam. Hal...