PKPU Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

Beranda Politik PKPU Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

“Seharusnya dengan Perppu. Karena PKPU harus selaras dengan Undang Undang. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi,” kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Jakarta, Jumat (25/9).

Dia mengatakan usulan itu untuk mencegah terjadinya gugatan sekelompok ataupun perorangan dalam Pilkada Serentak 2020. Dia menjelaskan, penggunaan PKPU memungkinkan adanya pihak yang akan melakukan gugatan ke MA.

BACA JUGA: Jeffry Reksa Posting Foto Peluk Putri Delina, Netizen Kasih Peringatan

Karena di Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada masih memperbolehkan adanya kerumunan massa saat kampanye. Dia menilai apabila pemerintah mau menerbitkan Perppu Pilkada, saat ini masih ada waktu untuk dibahas di DPR RI sebelum diambil keputusan.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menilai wacana pemungutan suara dengan menggunakan kotak suara keliling, tidak memungkinkan diterapkan di wilayah luar Pulau Jawa.

“Bagaimana untuk di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Seperti Papua dan NTT, NTB dan Sulawesi. Di sana wilayahnya kepulauan dan pegunungan. Pasti jalur yang ditempuh cukup sulit dan memakan waktu berhari hari-hari,” terangnya.

Karena itu, dia meminta KPU dapat mengkaji kembali wacana pemungutan suara secara keliling. Karena sebagian wilayah geografis di Indonesia tidak memungkinkan dilakukan hal tersebut.

BACA JUGA: Keren, Ini Mural Chadwick Boseman yang Diresmikan Disneyland

Menurutnya, pemungutan suara keliling juga memakan biaya yang cukup besar dan rentan terjadi kecurangan. Sebab, sangat sulit mengawasinya. Azis menyarankan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dapat diperpanjang sampai pukul 17.00.

Sebelumnya, KPU RI mewacanakan penggunaan metode tambahan untuk digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 2020 yaitu kotak suara keliling (KSK). KPU menilai metode tersebut memungkinkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak suara. Metode KSK itu diwacanakan sebagai cara alternatif karena kemungkinan waktu pemungutan suara Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengkritisi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang masih membuka ruang adanya pertemuan tatap muka pada tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020.

BACA JUGA: Brantas Abipraya Percantik Labuan Bajo, Bakal Jadi Waterfront City

“Kami sangat menyayangkan hal itu. Karena di dalam regulasi masih dibuka ruang untuk partai politik maupun peserta pemilu mengumpulkan massa walaupun ada catatan soal protokol kesehatan,” ujar Hurriyah di Jakarta, Jumat (25/9).

Seperti diketahui, pada PKPU terbaru disebutkan kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 57 Huruf a dan b.

Menurutnya, ketentuan memperbolehkan pertemuan tatap muka pada PKPU menjadi multi tafsir. Karena peserta pemilu bisa memiliki berbagai alasan untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan pemilih. “Peserta pemilu bisa dengan mudah saja menginterpretasikan.

Hurriyah menilai KPU terlalu normatif dalam membuat peraturan. Seolah-olah peserta pemilu maupun pemilih telah patuh sepenuhnya terhadap protokol kesehatan COVID-19.

“Padahal faktanya banyak sekali peserta pemilu maupun pemilih yang melanggar. Lihat saja waktu tahapan pendaftaran. Banyak sekali terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” imbuhnya.

Dia berpendapat apabila Pilkada Serentak 2020 tetap digelar di tengah pandemi COVID-19, maka ketentuan pertemuan tatap muka, seharusnya hanya diperbolehkan pada saat tahapan pencoblosan.

“Pertemuan offline hanya diperbolehkan jika berkaitan dengan pemberian suara. Di situ KPU bisa memastikan agar protokol kesehatan bisa dijalankan dengan benar. Ketentuan offline harusnya hanya berlaku untuk itu. Di luar itu, seperti sosialisasi dan kampanye diatur dalam bentuk online,” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap perhelatan pesta demokrasi harus terus dikumandangkan. Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama...

Masyarakat Adat Harus Punya Hak Pilih

JAKARTA – Masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi negara terkait hak pilih., Salah satunya bagi kelompok masyarakat rentan. Lembaga Pengawas Pemilu berharap ada pasal...

Ferdinand: Saya Mengecam Penghinaan Terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW

JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengecam pelecahan dan penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. "Saya mengecam pelecehan agama Islam atas penayangan karikatur...

Dianggap Sudutkan SBY, Ferdinand Minta Demokrat Lapor Rizal Ramli

JAKARTA- Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean menilai, pengakuan Rizal Ramli telah menyudutkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, Ferdinand...

Daya Tangkap Kurang, Fadli Zon Sarankan Henry Subiakto Banyak Baca, Bukan Banyakin Gelar

JAKARTA- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon dan Profesor UNAIR Henry Subiakto terlibat debat panas di acara ILC tvOne. Uniknya, debat itu dibawa hingga ke...

Berita Terbaru

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Muslim Harus Marah Jika Nabi Muhammad Dihina? Begini Penjelasan Ustad Syafiq

JAKARTA- Ummat Islam dunia marah dengan sikap pemerintah Prancis yang membiarkan karikatur Nabi yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo. Oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron,...

Charlie Hebdo Buat Karikatur Cabul Erdogan

PARIS - Majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, ikut memanaskan perseteruan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan memasang karikatur di majalah terbarunya. Majalah itu...

Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap perhelatan pesta demokrasi harus terus dikumandangkan. Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama...

WHO: Jangan Menyerah

JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan negara-negara di dunia agar tidak menyerah melawan pandemi COVID-19, meskipun melelahkan secara fisik dan mental. Terlebih lagi saat...

Nusantara

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

Antisipasi Munculnya Klaster Baru

MAROS - Polres Maros menyiagakan 90 personel mengawasi tempat wisata. Antisipasi munculnya klaster baru Covid-19. Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon, mengatakan, masa liburan panjang ini membuat...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Dianggap Sudutkan SBY, Ferdinand Minta Demokrat Lapor Rizal Ramli

JAKARTA- Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean menilai, pengakuan Rizal Ramli telah menyudutkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, Ferdinand...

Daya Tangkap Kurang, Fadli Zon Sarankan Henry Subiakto Banyak Baca, Bukan Banyakin Gelar

JAKARTA- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon dan Profesor UNAIR Henry Subiakto terlibat debat panas di acara ILC tvOne. Uniknya, debat itu dibawa hingga ke...

Said Didu: Refly Harun Dulu Pendukung Jokowi, Tapi Dia Konsisten dengan Kebenaran

JAKARTA- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan orang yang konsisten dengan sikap kritisnya. Didu mengatakan, Refly Harun...

Kampanye Daring Belum Prioritas

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, satu bulan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, metode daring tidak mengalami peningkatan yang signifikan....