Kasus Surat Jalan P21 Dinyatakan Lengkap

Beranda Hukum dan Kriminal Kasus Surat Jalan P21 Dinyatakan Lengkap

JAKARTA – Berkas perkara kasus pemalsuan surat jalan terkait Joko Soegiarto Tjandra telah dinyatakan lengkap alias atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung. Berkas tersebut untuk tiga tersangka. Yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan Joko Tjandra. Tak lama lagi, kasus tersebut akan segera disidangkan.

“Dalam kasus surat palsu dengan tersangka BJP PU, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra dinyatakan lengkap oleh JPU. Berkas perkara tersangka Anita tebalnya 2.025 lembar. Untuk Joko Tjadnra 1.879 lembar Prasetijo 2.080 lembar,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo di Jakarta, Jumat (25/9).

Sebelumnya, pada Jumat (4/9), berkas ketiga tersangka itu dikembalikan oleh JPU. Hal ini disebabkan masih ada sejumlah item yang perlu dilengkapi. Ferdy menyebut, pelimpahan tahap kedua akan dilakukan pada Senin (28/9)mendatang. “Hari Senin (28/09) nanti akan kami serahkan tahap II. Yaitu berupa tersangka dan barang buktinya,” jelas Ferdi.

BACA JUGA: Rocky Gerung: Beda dengan SBY, Pidato Jokowi Tidak Menyatu dengan Bahasa Tubuh

Sementara itu, Ketua Komjak (Komisi Kejaksaan) Barita Simanjuntak menegaskan kolaborasi penegak hukum, yakni Kejaksaan, Polri dan KPK harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Joko Tjandra. “Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak,” tegas Barita.

Hal itu didasarkan pada dakwaan JPU kepada Pinangki Sirna Malasari. Yaitu dugaan suap, pencucian uang dan permufakatan jahat.  “Kemudian, muncul oknum penasihat hukum Anita Kolopaking, serta Andi Irfan Jaya. Dia pengusaha sekaligus mantan anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Sulawesi Selatan. Ini sudah kelihatan benang merahnya. Diduga ada mafia hukum yang bermain,” terangnya.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sepakat dengan sikap kuasa hukum Pinangki yang mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas tuntutan JPU. “Terkait pengajuan eksepsi, boleh saha. Pinangki harus mengajukan eksepsi. Apapun, dia itu kan jaksa,” ucap Boyamin.

BACA JUGA: Telkom Dukung Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU di Seluruh Indonesia

Dia menilai kapasitas Pinangki adalah sebagai Jaksa. Karena itu, Pinangki seharusnya tidak diam ketika bertemu dengan Joko Tjandra yang menjadi buronan institusinya.

“Seharusnya menangkap atau menginformasikan keberadaan Joko Tjandra. Supaya dia bisa ditangkap dan dibawa pulang. Apapun alasannya, sebagai jaksa dia tidak boleh membantu,” terang Boyamin.

Dia berharap pada persidangan berikutnya, hakim dapat menggali keterangan Pinangki lebih dalam. Ia akan menunggu seperti apa tahapan persidangan Pinangki selanjutnya.(rh/fin)

Baca Juga

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Penegak Hukum Harus Kooperatif, Perpres Supervisi Jadi Pengingat

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang supervisi tindak pidana korupsi (tipikor) dapat menjadi pengingat...

Buronan Hiendra Soenjoto Akhirnya Ditangkap

JAKARTA - Buronan Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap karena terjerat kasus dugaan suap...

Narkoba Dominasi Perkara

BUNGURSARI – Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi dari sejumlah perkara yang ada. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik mencatat hingga kini sebanyak...

Tunggu Laporan Sepeda Lipat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ke Direktorat Gratifikasi KPK....

Berita Terbaru

Vaksin Merah Putih Ada Enam Versi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memastikan, bahwa akan ada enam versi vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Pernyataan...

Sindir Denise Chariesta, Omongan Nikita Mirzani Mungkin Ada Benarnya Juga

JAKARTA - Presenter Nikita Mirzani dan selebgram Denise Chariesta menjadi bintang tamu dalam acara Brownis di Trans TV baru-baru ini. Tampil bareng dalam satu acara,...

Realisasi Bansos Tunai Capai 82 Persen

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) sudah mencapai 82 persen. Bantuan ini direncanakan rampung dalam waktu dekat. Direktur Jenderal...

Infografis: 20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sebanyak 20 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Nusantara

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

Antisipasi Munculnya Klaster Baru

MAROS - Polres Maros menyiagakan 90 personel mengawasi tempat wisata. Antisipasi munculnya klaster baru Covid-19. Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon, mengatakan, masa liburan panjang ini membuat...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Narkoba Dominasi Perkara

BUNGURSARI – Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi dari sejumlah perkara yang ada. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik mencatat hingga kini sebanyak...

Tunggu Laporan Sepeda Lipat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ke Direktorat Gratifikasi KPK....

Hukum Dinomor-duakan, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Banding

JAKARTA - Dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru...

Pelajar Tetap Dipidana

JAKARTA - Polda metro Jaya menangkap 11 pelajar penyebar hasutan melalui media sosial serta terlibat bentrokan dengan petugas dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law...