Kampanye Dimulai, Seluruh Pihak Harus Dorong Sosialisasi 3M

“Secara pribadi atas nama Kemendagri, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Menko Polhukam. Khusus tentunya Kapolri, Panglima TNI, KSAD dan jajaran KPU, Bawaslu. Sehingga semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, tapi instrumen-instrumen hukum lainnya,” kata Tito di Jakarta, Jumat (25/9). Dia ingin semua pihak tetap berkontribusi dalam menyukseskan tahapan kampanye yang dimulai pada 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 atau 71 hari ke depan.

BACA JUGA: Rocky Gerung: Beda dengan SBY, Pidato Jokowi Tidak Menyatu dengan Bahasa Tubuh

“Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tak terjadi,  tidak akan menjadi media penyebaran COVID-19. Untuk itu, mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI. Mohon betul, karena kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP,” jelas mantan Kapolri ini. Seperti diketahui, KPU telah membuat aturan bagi 741 paslon yang akan berkontestasi. Salah satunya alat peraga yang akan dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung COVID-19. Sseperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan dan sarung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut Paslon. “Mohon dukungan semua pihak. Itulah media kampanye yang kita harapkan. Kalau ini terjadi maka akan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini. Sekaligus akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan COVID-19,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini. Dikatakan, Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. “ Sebagian besar 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara. Artinya program padat karya terjadi. Kemudian 20 persen untuk alat Pilkada. Lalu, 20 persenya untuk pelindung COVID-19. Itu untuk petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

BACA JUGA: Telkom Dukung Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU di Seluruh Indonesia

Hal senada dikatakan Kapuspen Kemendari, Benni Irwan. Ia mengatakan, Mendagri telah menginstruksikan empat Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur yang akan bertugas untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Para penjabat kepala daerah yang telah ditunjuk diminta untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan damai dan  aman dari penyebaran COVID-19. “Kita tahu besok (hari ini, Red) mulai memasuki tahapan kampanye. Pejabat-pejabat yang ikut running lagi harus sesuai aturan,” ujar Benni di Jakarta, Jumat (25/9). Otomatis perlu diganti.  Karena melaksanakan cuti kampanye untuk menjaga netralitas. Penggantinya adalah penjabat sementara. Yakni di empat provinsi meskipun ada sembilan provinsi yang sebetulnya melaksanakan Pilkada. Dua provinsi, yakni Sumbar dan Sulteng, gubernurnya sedang menjabat di periode kedua. Sementara tiga provinsi lainnya yang juga menggelar Pilkada,  yakni Bengkulu, Kalteng dan Kalsel. Meski gubernurnya ikut pemilihan, tapi wakilnya tidak ikut Pilkada. Otomatis wakilnya yang menjabat sementara. Begitu juga yang di kabupaten/kota. Dia berharap, para kepala daerah yang bertarung di Pilkada, bisa berkonsentrasi penuh menjalani tahapan kampanye. "Kemudian kepada rekan-rekan penjabat yang dilantik, saya minta betul setidaknya dua agenda utama ini bisa dijadikan pegangan. Yaitu mengawal Pilkada agar bukan hanya sekedar aman, lancar, tertib. Tapi bisa menemukan kepala daerah yang terbaik," tutupnya. (khf/rh/fin)