Ketua KPK Dijatuhi Sanksi Etik

Beranda Hukum dan Kriminal Ketua KPK Dijatuhi Sanksi Etik

JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menjatuhkan sanksi etik ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Sanksi ini dinilai mengecewakan.

Oleh Dewas KPK, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik menyangkut gaya hidup mewah. Firli didapati menumpang helikopter untuk kepentingan pribadi ketika melakukan kunjungan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan.

“Mengadili, menyatakan terperiksa terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” ujar Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan dalam sidang yang disiarkan secara virtual, Kamis (24/9).

BACA JUGA: Camat di Perbatasan Negara akan Ditambah Kewenangannya

Firli dinilai tidak mengindahkan kewajiban untuk menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK. Ia juga dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Firli dinyatakan melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Akibatnya, Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa pemberian teguran tertulis II kepada Firli.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis II yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi,” kata Tumpak.

BACA JUGA: Unggah Foto, Nia Ramadhani Malah Ditagih Karyawan yang Belum Gajian

Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku menerima hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman, dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu terima kasih,” kata Firli.

Sidang pelanggaran etik Firli Bahuri ini diketahui merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.

Pertama terkait ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah.

BACA JUGA: Lutfi Agizal Ngomong Anjayani, Netizen Bandingkan dengan Odading Mang Oleh

Boyamin Saiman mengapresiasi proses penegakan etik yang dilakukan Dewas KPK atas laporannya tersebut. Meski, dirinya mengaku sedikit kecewa lantaran ia berharap Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Firli dari jabatan sebagai Ketua KPK.

Namun, ia mengaku tetap menghormati putusan tersebut. Ia meyakini, sanksi teguran tertulis II yang dijatuhkan Dewas KPK cukup memberikan efek jera agar Firli tak mengulangi perbuatannya kembali.

“Saya berharap dengan putusan ini, melecut, memacu, katakanlah menjewer Pak Firli untuk serius lagi kerja di KPK dalam bentuk pemberantasan korupsi,” ucapnya menanggapi putusan tersebut.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mempertanyakan kualitas penegakan kode etik di KPK atas putusan ringan Firli tersebut. Menurutnya, tindakan Firli yang menumpang moda transportasi mewah semestinya pantas dijatuhi sanksi berat berupa rekomendasi untuk mengundurkan diri dari Pimpinan KPK.

BACA JUGA: Surat Terbuka KAMI untuk Jokowi: Waspada Ada Gelagat Kebangkitan PKI

Ia menyatakan, ICW memberikan sedikitnya lima catatan atas putusan tersebut. Pertama, alasan Dewas KPK yang menyebutkan Firli tidak menyadari pelanggaran sangat tidak masuk akal.

Sebagai Ketua KPK, kata dia, semestinya Firli memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, tindakan Firli itu juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana.

Kedua, Dewas KPK tidak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Pada September 2019 lalu KPK pun mengumumkan Firli terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewas KPK menyebutkan Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

BACA JUGA: Soal Isu PKI, Denny Siregar Sindir Gatot Nurmantyo: Halusinasi, Sedih Jenderal

Ketiga, Dewas KPK abai dalam melihat tindakan Firli saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan. Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian paksa Kompol Rossa Purbo Bekti. Sehingga, pemeriksaan oleh Dewas KPK tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif.

Keempat, putusan Dewas KPK terhadap Firli sulit untuk mengangkat reputasi KPK yang kian terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan tidak mungkin akan jadi preseden bagi pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas pelanggaran sejenis. Jika dilihat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, praktis tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Kelima, lemahnya peran Dewas KPK dalam mengawasi etika Pimpinan dan pegawai KPK. Dalam kasus Firli, semesti Dewas KPK dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut. Dalam putusan atas Firli Bahuri, Dewas KPK tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewas KPK berhenti pada pembuktian, bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana.

“Terlepas dari putusan sanksi ringan yang mengecewakan tersebut, ICW menilai pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan Firli sudah lebih dari cukup untuk dirinya mengundurkan diri,” tutur Kurnia. (riz/gw/fin)

Baca Juga

OTW Bebas, Eh Habib Bahar jadi Tersangka Penganiayaan Lagi

JAKARTA- Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka kepada Habib Bahar, atas laporan kasus dugaan penganiayaan...

Agar Ada Efek Jera, Bentjok dan Heru Divonis Seumur Hidup

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro...

Modus Ganjal ATM, Gasak Uang Puluhan Juta Rupiah

METRO - Satreskrim Polres Kota Metro kembali mengamankan satu orang tersangka tindak kejahatan dengan modus mengganjal mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Pelaku berinisial R...

Mantan Koruptor Masih Diusung, Kegagalan Kaderisasi Parpol

JAKARTA – Tugas partai politik untuk mencari kader terbaik dianggap gagal. Dalam gelaran pesta demokrasi, mantan narapidana korupsi masih sering diusung. Mereka yang pernah...

Ngabalin Harap Polri Juga Tangkap Refly Harun dan Ustad Waloni: Biar Kalian Tahu Ini Demokrasi

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin memberikan apresiasi kepada Polri yang telah menangkap Sugi Nur Raharja atau Gus Nur...

Berita Terbaru

Taqy Malik Baru Menikah, Peramal: Akan Bubar Juga

JAKARTA - Taqy Malik resmi menikahi Sherel Thalib pada 18 Oktober 2020 lalu. Mantan suami Salmafina Sunan itu kini tengah menikmati bulan madu sebagai...

Wapres dan MUI Dukung Rencana Program Maghrib Mengaji di Sumbawa

JAKARTA - Calon Bupati Sumbawa, NTB, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis mengusung program Maghrib Mengaji jika terpilih menjadi kepala daerah. Program itu dinilai bisa menjaga nilai-nilai...

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Mantan Koruptor Masih Diusung, Kegagalan Kaderisasi Parpol

JAKARTA – Tugas partai politik untuk mencari kader terbaik dianggap gagal. Dalam gelaran pesta demokrasi, mantan narapidana korupsi masih sering diusung. Mereka yang pernah...

Ngabalin Harap Polri Juga Tangkap Refly Harun dan Ustad Waloni: Biar Kalian Tahu Ini Demokrasi

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin memberikan apresiasi kepada Polri yang telah menangkap Sugi Nur Raharja atau Gus Nur...

Hakim Diminta Adil Soal Sita Rekening WanaArtha

JAKARTA - Penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas Sub Rekening Efek (SRE) WanaArtha menjadi polemik. Para nasabah sekaligus pemegang polis WanaArtha Life...

Dewi Tanjung Desak MUI Keluarkan Fatwa Haram dengar Ceramah Gus Nur, Dia Itu Sales Pembalut

JAKARTA- Kader PDI Perjuangan, Dewi Tanjung mengatakan, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bukan seorang Ustad atau ulama. Dia hanya seorang pedagang atau sales....