DPR Nilai Dampak Resesi Indonesia Tidak Akan Lama

JAKARTA - Indonesia dipastikan mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 akan berada di minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. DPR menilai dampak resesi ekonomi di Indonesia tidak akan berkepanjangan. Asal, pemerintah terus mengakselarasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terutama penyaluran jaring pengaman sosial dan membangkitkan UMKM.

“Apabila Indonesia resesi, kontraksi terhadap keseluruhan indikator perekonomian tidak lama. Pertumbuhan ekonomi di kuartal III bisa mencapai minus 1,92 persen," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Kamis (24/9).

Menurutnya , meski proyeksi pemerintah soal pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus di kuartal III, namun lebih baik dibandingkan dengan kuartal II yang terkontraksi hingga minus 5,23 persen. “Ini menunjukkan di kuartal III ada momentum perbaikan perekonomian meskipun masih negatif,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Unggah Foto, Nia Ramadhani Malah Ditagih Karyawan yang Belum Gajian

Pemerintah, lanjut Dito, harus memaksimalkan penyerapan belanja daerah. Sebab, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Sehingga di kuartal III dan IV, pertumbuhan ekonomi tidak terkontraksi terlalu dalam. Swasta dan masyarakat juga harus lebih mengutamakan produksi dalam negeri,” paparnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Frans Meroga Panggabean. Dia mengatakan pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kongkrit. Yakni memulihkan ekonomi dengan membangun ekonomi kerakyatan.

"Dalam hal ini sektor riil. Yaitu pelaku UMKM, pekerja informal dan koperasi. Fakta menunjukkan 60 persen komponen Produk Domestik Bruto (PDB) adalah konsumsi masyarakat. Berarti tetap terjaganya daya beli masyarakat adalah prioritas utama,” kata Frans di Jakarta, Kamis (24/9).

BACA JUGA:  Fadli Zon Usul Provinsi Sumatera Barat Ganti Nama jadi Provinsi Minangkabau

Dia menilai upaya pemerintah sebenarnya sudah tepat.Tetapi yang menjadi sorotan adalah kurang maksimal dana serapan program pemulihannya yang terealisasi. Hal ini disebabkan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional terfokus pada lembaga keuangan perbankan. "Padahal kita mengetahui bagaimana kontribusi perbankan dalam inklusi keuangan nasional. Menurut kajian LIPI hanya maksimal 39 persen," terangnya.

Pemerintah disarankan melakukan penempatan dana kepada koperasi. Karena jika ada alokasi penempatan dana ke koperasi, diyakini minimal 5 juta pelaku UMKM yang selama ini belum bankable dapat dijangkau. “Walaupun nanti pasti akan ada persyaratan dan kualifikasi. Tetapi itu akan memacu dan menggerakkan koperasi," ucapnya.

Menurutnya, pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak adalah penguatan modal untuk memulai kembali usaha setelah hampir 6 bulan berhenti.

BACA JUGA:  Sakit Hati Fauzi Munthe Mengetahui Jenazah Istri Dimandikan 4 Pria Muslim dan Kristen

Dia menyoroti bantuan modal Rp2,4 juta pada pelaku UMKM kepada 12 juta orang. Koperasi hanya dilibatkan dalam pendataan. Tetapi pencairannya melalui rekening perbankan.

Ia ingin menjadikan koperasi sebagai jurus terakhir menyelamatkan kondisi ekonomi agar terhindar dari resesi yang dalam. “Kalaupun tetap terjadi resesi, Indonesia harus siap untuk rebound di tahun 2021. Yakni mengandalkan ekonomi kerakyatan secara kongkrit melalui koperasi," urainya.

Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira,mengatakan konsep stimulus pemerintah sebaiknya bukan lagi hanya pada perbankan. Tetapi disalurkan kepada koperasi. Tujuannya untuk menjaring masyarakat yang belum tersentuh bank.

"Dari awal stimulus pemerintah idealnya tidak terfokus hanya pada perbankan. Misalnya penempatan dana restrukturisasi kredit. Penyaluran bantuan produktif sektor UMKM pun lewat bank. Padahal sangat jelas sebelum pandemi, sektor UMKM masuk dalam kategori belum bankable alias tidak layak mendapat pinjaman bank," jelas Bhima.

Ia menyarankan perubahan konsep. Yakni sektor riil yang harus diselamatkan terlebih dulu. “Kalau mau membantu UMKM idealnya harus lewat koperasi. Itu akan jauh lebih efektif. Anggaran subsidi bunga yang cairnya 7,2 persen bisa digeser menjadi bantuan modal untuk usaha mikro dan ultra mikro melalui koperasi. Karena masih banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan,” terangnya.(rh/fin)