Pilkada Dilanjut, Regulasi Disiapkan

Beranda Politik Pilkada Dilanjut, Regulasi Disiapkan

JAKARTA – Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu, masih optimistis menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak penyelenggara pemilu mempertimbangkan ulang keputusan tersebut.

“Perlu ada koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama Satgas Penanganan COVID-19. Khususnya terkait risiko penularan dan update di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada,” ujar Peneliti Perludem, Maharddika di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, harus ada indikator yang jelas terukur dan berbasis data untuk menentukan apakah pilkada lanjut atau tidak. “Ini harus terbuka bagi publik. Sehingga rasionalitas pengambilan keputusan bisa dilihat dan diuji bersama,” imbuhnya.

BACA JUGA: Soal Isu PKI, Denny Siregar Sindir Gatot Nurmantyo: Halusinasi, Sedih Jenderal

Dia mengatakan sambil menunda, penyelenggara pemilu, Pemerintah, dan DPR bisa membenahi dan menyiapkan konstruksi hukum untuk melaksanakan pilkada di tengah bencana non alam. Konstruksi hukum itu, lanjutnya, diperlukan untuk menjamin dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara.

“Konsekuensi-konsekuensi, penyesuaian dan tantangan harus betul-betul dipikirkan. Salah satu tahapan di depan mata yang perlu penyesuaian dan akan jadi sorotan adalah kampanye yang akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Kampanye yang sifatnya offline diperkirakan akan beralih pada online dan akan menjadi model kampanye baru menggantikan kampanye yang mengundang kerumunan,” paparnya.

Kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial akan makin digemari. Karena memiliki beberapa keunggulan dibanding di media konvensional. Pertama, partai dan kandidat dapat membuat iklan yang dipersonalisasi berbeda-beda sesuai dengan perilaku konstituen di dalam jaringan (online). Sehingga pesan yang disiapkan bisa lebih mengena.

BACA JUGA: Ngotot Pilkada Tetap Jalan Ditengah Corona, Ernest Prakasa Kecewa dengan Jokowi

Selain itu, distribusi iklan dapat ditargetkan spesifik pada kelompok-kelompok tertentu. Bahkan ke level individu sesuai lokasi , usia, isu yang menjadi perhatian.

“Metode kampanye virtual ini membawa beberapa risiko. Bagi individu, penargetan iklan politik dapat mengancam privasi. Pengumpulan data pribadi pengguna hingga perilaku menjelajah di daring dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengiklan untuk menyingkap dan memetakan kecenderungan preferensi politik pengguna,” ucapnya.

Dari pemetaan ini, kata Maharddika, individu rentan menerima manipulasi informasi. Disinformasi hingga berita palsu bisa tumbuh subur dan luput dari pengawasan. “Karena hanya dapat dilihat oleh pengguna platform digital tertentu yang menjadi target,” terangnya.

BACA JUGA: Pernah Diajak Bercinta Sama Om-om, Dinar Candy Jujur Bilang Begini

Hal senada disampaikan Peneliti Perludem lainnya, Nurul Amalia. Menurutnya, metode kampanye di platform digital juga bisa berdampak pada partai. Biaya iklan politik di media sosial dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi partai yang memiliki dana kampanye lebih besar daripada partai lain.

Hal ini dapat menahan ide-ide politik dari partai dengan dana kampanye yang kecil. Partai juga akan makin bergantung pada platform digital untuk menjalankan kampanye politik modern. “Bagi publik luas, penargetan iklan politik dapat membuat fragmentasi. Publik makin tersekat-sekat dengan kelompok yang sesuai dengan isu tunggal yang relevan bagi mereka secara pribadi,” tukasnya.

Meski membawa beberapa risiko, namun hingga saat ini belum ada regulasi yang dapat melindungi pemilih dari gempuran personalisasi iklan politik di platform digital. Perludem memandang, pengaturan iklan politik di media sosial yang sudah dirancang KPU masih berfokus pada hal teknis.

Seperti jumlah akun media sosial, jumlah konten iklan, dan waktu penayangan. Tetapi, belum menyentuh pada transparansi dan akuntabilitas di balik konten iklan tersebut.

BACA JUGA: KPK Harus Usut Anggota DPR Mafia Hukum Kasus Djoko Tjandra

“Ada berbagai kemungkinan pengaturan iklan politik di platform digital termasuk media sosial. Mulai dari tidak diatur sama sekali, seperti di Amerika Serikat dan di beberapa negara di Eropa. Di antara dua ekstrem pengaturan tersebut, ada beberapa pilihan pengaturan yang bertujuan untuk membuat proses dan metode kampanye di media sosial lebih transparan,” beber Nurul.

Ia mencontohkan Prancis yang mengenalkan aturan dengan ketentuan tiga bulan sebelum pemilu, platform online harus memberikan informasi kepada pengguna. Termasuk tentang siapa yang membayar promosi konten yang terkait dengan debat kepentingan umum.

“Indonesia bisa meniru spektrum regulasi yang sudah diintrodusir di beberapa negara. Sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik Indonesia. Tentu dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak. Baik peserta pemilu, tim kampanye, maupun platform media sosial,” tandasnya. (khf/rh/fin)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Berita Terbaru

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Punya Pasangan Seperti Ini, Cerai Tidur Sangat Dianjurkan

JAKARTA - Tidak semua pasangan diberkati dengan belahan jiwa yang sama persis dengan dirinya, dalam hal ini kualitas mereka untuk tertidur.  Ketika salah satu pasangan kesulitan...

OTW Bebas, Eh Habib Bahar jadi Tersangka Penganiayaan Lagi

JAKARTA- Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka kepada Habib Bahar, atas laporan kasus dugaan penganiayaan...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di...

Penggunaan Tekonologi Informasi di Pesta Demokrasi

JAKARTA - Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 mulai di uji coba. Lembaga penyelenggara pemilu mengklaim, penggunaan tekonologi...