Anggaran Bansos Ditambah

Sekretaris Eksekutif I Komite program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Raden Pardede menegaskan anggaran bansos dalam program PCPEN ditambah dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242 triliun. Penambahan anggaran tersebut diperoleh dari relokasi anggaran program yang kurang lancar realisasinya. “Karena memang masih banyak kelas menengah ke bawah perlu ditolong,” katanya, Rabu (23/9). Dikatakannya, hingga 16 September 2020 realisasi belanja perlindungan sosial mencapai Rp134,45 triliun atau 60,6 persen terhadap pagu sebesar Rp203,9 triliun. Anggaran tersebut hingga akhir tahun ini akan ditambah menjadi Rp242 triliun. "Belanja perlindungan sosial itu diarahkan untuk program yang selama ini sudah dijalankan termasuk beberapa program baru seperti subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, perpanjangan diskon listrik dan tambahan dana bergulir (LPDB)," terangnya. Penambahan anggaran tersebut diperoleh dari relokasi anggaran kesehatan Rp3,53 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan tak akan terserap hingga akhir 2020. “Perkiraan penyerapan anggaran kesehatan 96 persen. Jadi hampir Rp84 triliun,” ucapnya. Selain itu dari pos sektoral pemda. Pemerintah akan mengalihkan Rp34,57 triliun dan juga pos pembiayaan korporasi sebanyak Rp4,55 triliun. "Keduanya disebabkan realisasi anggaran sampai akhir tahun yang akan mentok di angka Rp71,54 triliun dari pagu Rp106,11 triliun untuk sektoral pemda dan Rp49,05 triliun dari pagu Rp53,6 triliun untuk pembiayaan korporasi," ungkapnya. Sehingga tambahan untuk perlindungan sosial mencapai Rp38,11 triliun. Sehingga total anggaran dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242 triliun. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan bagi UMKM yakni Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro. Dukungan UMKM memerlukan tambahan anggaran Rp4,59 triliun. Sehingga anggaran dukungan UMKM menjadi Rp128,05 triliun atau setara 104 persen dari pagu awal Rp123,46 triliun. Dengan peningkatan belanja perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah diharapkan mereka dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. “Dengan mereka belanja maka permintaan barang dalam negeri naik, kalau naik maka penciptaan lapangan kerja bisa terjadi dan selanjutnya ekonomi bergerak dan itu akan berputar,” imbuhnya. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN salah satunya masuk ke program perlindungan sosial. Dari total pagu anggaran PCPEN mencapai Rp695,2 triliun, total realisasinya mencapai 36,6 persen. Adapun realisasi yang berada di bawah 50 persen per 16 September 2020 di antaranya insentif usaha dari Rp120,61 triliun baru terealisasi Rp22,23 triliun atau 18,43 persen, pembiayaan korporasi masih nol persen dari pagu Rp53,6 triliun. Kemudian belanja realiasi kesehatan mencapai Rp18,45 triliun atau 21,1 persen dari pagu Rp87,5 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp20,53 triliun atau 42,2 persen dari pagu Rp106,11 triliun dan dukungan UMKM terealisasi Rp58,74 triliun atau 47,6 persen dari pagu Rp123,46 triliun. Sementara Menteri Sosial Juliari P Batubara berharap agar anggaran PCPEN bisa lebih fleksibel. "Hal ini tidak hanya untuk Kementerian Sosial, tetapi juga anggaran di kementerian/lembaga lain. Seharusnya untuk mendorong perekonomian, anggaran PEN yang tidak bisa direalisasikan bisa direalokasi ke program lainnya," katanya. Dikatakananya, sebenarnya anggaran PCPEN yang tidak bisa direalisasikan dapat direalokasikan. Namun, Kementerian Keuangan meminta agar anggaran tersebut direalokasikan kepada program PCPEN yang lain. Menurut Juliari, ketentuan dari Kementerian Keuangan itu tidak terlalu fleksibel karena anggaran PCPEN yang tidak bisa direalisasikan tidak bisa direalokasi ke program non-PEN. Akan lebih baik bila anggaran yang tidak terealisasi itu bisa direalokasikan ke program non-PEN yang bisa dipastikan realisasinya. "Mungkin bisa titip ke anggota Badan Anggaran yang dari Komisi VIII ketika rapat dengan Kementerian Keuangan. Sebenarnya permintaan ini sejalan dengan arahan Presiden soal optimalisasi serapan anggaran," tuturnya. Juliari mengatakan beberapa program bantuan sosial Kementerian Sosial termasuk dalam program PEN, antara lain Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan program-program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial sangat penting. Selain untuk memberikan pelindungan sosial kepada masyarakat juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi. "Kondisi tahun depan, bahkan mungkin dua tahun ke depan kemungkinan masih terdampak COVID-19. Harus diakui ada kemungkinan resesi ekonomi pada akhir tahun, mudah-mudahan pemulihannya bisa cepat," katanya. Dia mengatakan anggaran Kementerian Sosial yang mencapai Rp92,8 triliun merupakan anggaran yang cukup besar. "Anggaran tersebut harus betul-betul digunakan secara efektif dan efisien dengan luaran yang jelas, terukur, dan terarah," tegas politisi Golkar ini.(gw/fin)