KPK Harus Usut Anggota DPR Mafia Hukum Kasus Djoko Tjandra

Beranda Hukum dan Kriminal KPK Harus Usut Anggota DPR Mafia Hukum Kasus Djoko Tjandra

JAKARTA – Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi penegak hukum, yakni Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra. Hal ini didasarkan pada sangkaan yang kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas dugaan suap, pencucian uang dan permufakatan jahat.

Dalam kaitan dengan dugaan permufakatan jahat, Komisi Kejaksaan (Komjak) menekankan pemberantasan praktik mafia hukum yang melibatkan lintas profesi seperti oknum penegak hukum, oknum penasehat hukum, oknum pengusaha dan oknum politisi diharapkan dapat diungkap tuntas melalui kerja sama penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan dan KPK.

“Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak,” kata Ketua Komjak Barita Simajuntak, Rabu (23/9/2020).

Barita mengatakan, berdasarkan ekspos yang dilakukan Komjak pertama kali, terkuak bahwa Jaksa Pinangki yang tidak berperan sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki kewenangan eksekusi justru menjadi salah satu sosok sentral kasus ini.

“Kemudian muncul oknum penasehat hukum Anita Kolopaking serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi NasDem yang tak lain adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Sulawesi Selatan. Ini sudah kelihatan benang merahnya bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini,” ujar Barita.

Untuk itu, menurut Barita, penegak hukum harus mendalami seluruh pihak yang terlibat termasuk informasi dugaan adanya politisi yang menjadi bagian dalam kasus ini sebagai penegakan asas equality before the law dan due process of the law. Komisi Kejaksaan meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko dan Andi Irfan yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat.

Di kesempatan lain, peneliti ICW Kurnia Ramadhana meragukan kelengkapan berkas Kejaksaan Agung ketika melimpahkan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya, kata dia, hal yang terlihat hilang dalam penanganan perkara tersebut.

“Pertama, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ketika bertemu dengan Djoko S Tjandra, sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap Jaksa tersebut,” kata Kurnia.

Hal ini penting, kata dia, sebab secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap seperti Djoko S Tjandra dapat menaruh kepercayaan tinggi kepada Pinangki. Terlebih yang bersangkutan juga tidak memiliki jabatan penting di Kejaksaan Agung.

Jaksa Penuntut Umum juga belum menjelaskan, apa-apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Pinangki dalam rangka menyukseskan action plan. Yang tak kalah penting, dakwaan juga belum mengulas siapa jaringan langsung Pinangki atau Anita di lembaga hukum.

“Pinangki bertindak sendiri atau ada Jaksa lain yang membantu? Sebab, untuk memperoleh fatwa tersebut ada banyak hal yang mesti dilakukan, selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa,” paparnya

Di luar itu, ICW mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung, apakah proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan atas koordinasi terlebih dahulu kepada KPK Sebab, kata dia, KPK secara kelembagaan telah menerbitkan surat perintah supervisi pada awal September lalu.

Sementara itu, koordinator MAKI Boyamin Saiman mempercayakan kepada KPK soal laporanya terkait kasus Djoko Tjandra. Dia juga berharap KPK bisa turut mengusut politisi lain selain Andi Irfan.

KPK sebaliknya menaggapi soal penelusuran politisi lain ini. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan, Komisi memantau kasus itu hingga tuntas. Jika nantinya dalam proses pemantauan ditemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain namun tidak diusut, KPK bisa langsung mengusutnya.

“Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara yang dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf a dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi,” kata Nawawi.(bkg/cc3/fin)

Baca Juga

Istri Hiendra Dibidik, Dugaan Rintangi Penyidikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, buronan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di...

Gratifikasi Dulu, Lalu TPPU

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat...

Siapa Sangka, Wanita Cantik Ini Ternyata Pelaku Penggelapan Uang Senilai Rp4 Miliar

BONE – Wajah Eka Hayanti memang ayu. Putih dan menawan. Menarik lirikan mata kaum adam. Namun siapa sangka, dia adalah tersangka penggelapan uang nasabah. Tak...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Penegak Hukum Harus Kooperatif, Perpres Supervisi Jadi Pengingat

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang supervisi tindak pidana korupsi (tipikor) dapat menjadi pengingat...

Berita Terbaru

Hollywood Berduka, Aktor Sean Connery Meninggal Dunia

JAKARTA - Aktor veteran Sean Connery meninggal dunia pada Sabtu (31/10/2020) di usianya yang ke-90. Kabar duka tersebut diungkapkan oleh putra sang aktor, Jason...

Tak Bertemu Anak selama Sebulan dan Dirawat di RS, Melaney Ricardo Sakit Apa?

JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo sedang diterpa cobaan. Istri Tyson Lynch itu dikabarkan sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Wanita berusia 39 tahun...

Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Sabtu, 31 Oktober 2020

JAKARTA – Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 12.00 WIB.

Mayangsari Kembali Menyanyi, Faktor Suami Terjerat Utang?

JAKARTA - Mayangsari diketahui akan segera kembali ke dunia tarik suara usai mendapatkan dukungan dan restu dari sang suami, Bambang Trihatmodjo. Usai dinikahi oleh putra...

Angkasa Pura I Balikpapan gelar Lomba Panahan Peringati Sumpah Pemuda

BALIKPAPAN - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 92 PT Angkasa Pura I (Persero) bersama komunitas Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) menggelar kegiatan Lomba Panahan Tingkat...

Nusantara

Bupati Banyuwangi Paparkan Manfaat Smart Kampung di Webinar Smart City International

BANYUWANGI- Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas memaparkan pengembangan smart kampung dan smart city yang telah diterapkan Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam menghadapi menghadapi pandemi COVID-19. Abdul...

2 Ribu Kendaraan Masuk Lembang, Arus Lalulintas Alami Kepadatan

LEMBANG - Meningkatnya volume kendaraan di jalur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menyebabkan penumpukan kendaraan di sejumlah ruas jalan, Jumat (30/10). Untuk mengurai kepadatan...

News

DPR Kritisi Lambannya Pertumbuhan Pertanian di NTB

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengkritisi pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Kabupaten Sumbawa yang tidak...

739 Ribu Tenaga Vaksinasi Disiapkan

JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 makin dimatangkan. Pemerintah telah menyiapkan ratusan ribu tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat Indonesia. Juru bicara pemerintah Penanganan...

Dukung Inovasi Bisnis, Angkasa Pura I Siap Gabung Holding BUMN Pariwisata

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung dan siap bergabung dengan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang penerbitan landasan hukumnya ditargetkan dapat selesai...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Penegak Hukum Harus Kooperatif, Perpres Supervisi Jadi Pengingat

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang supervisi tindak pidana korupsi (tipikor) dapat menjadi pengingat...

Buronan Hiendra Soenjoto Akhirnya Ditangkap

JAKARTA - Buronan Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap karena terjerat kasus dugaan suap...

Narkoba Dominasi Perkara

BUNGURSARI – Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi dari sejumlah perkara yang ada. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik mencatat hingga kini sebanyak...