Indonesia Dipastikan Resesi

Beranda Ekonomi Indonesia Dipastikan Resesi

JAKARTA – Kuartal ketiga 2020 tinggal beberapa hari lagi. Akhir September ini menjadi penentu bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pada kuartal III mendatang, Indonesia masih berada dalam teritori negatif.

“Kementerian Keuangan melakukan revisi prakiraan pada September ini. Yang sebelumnya diperkirakan tahun ini minus 1,1 hingga positif 0,2, prakiraan terbaru adalah kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/9).

Hal itu, lanjutnya, menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III mendatang, masih berada dalam teritori negatif. Sedangkan kuartal IV diperkirakan mendekati nol persen. “Kita akan upayakan pada kuartal IV bisa mendekati nol persen atau positif,” paparnya.

BACA JUGA: Kader PKB ke Gatot Nurmantyo: Wajar Presiden Mencopot Anda, Film 30S/PKI itu Manipulatif

Satu-satunya komponen pengeluaran yang masih bisa berkontribusi positif adalah konsumsi pemerintah. Pada akhir 2020 diperkirakan tumbuh 0,6 persen hingga 4,8 persen.

Sedangkan, konsumsi rumah tangga pada akhir 2020 diperkirakan tumbuh negatif pada kisaran minus 2,1 persen hingga minus 1 persen, PMTB terkontraski pada kisaran minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen. Selanjutnya ekspor tumbuh negatif pada kisaran minus 9 persen hingga minus 5,5 persen.

Dengan perkiraan tersebut, Indonesia diproyeksikan akan mengalami resesi alias pertumbuhan negatif. Kondisi serupa juga sudah lebih dulu dialami negara-negara besar maupun berkembang lainnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 masih positif di 2,97 persen. Sementara di kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Jika dua kuartal berturut-turut ekonomi negatif, maka Indonesia masuk resesi.

BACA JUGA: Infografis: Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III dan Sektor Penopangnya

Meski berada di zona negatif, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku proyeksi Kementerian Keuangan tidak sedalam proyeksi beberapa lembaga internasional.

Di tengah pandemi COVID-19, jelas Sri Mulyani, pemerintah juga berupaya mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Sebab, wabah Corona tersebut tidak akan selesai pada tahun ini.

“COVID tidak akan selesai tahun 2020. Maka, tahun depan mungkin kita masih dihadapkan dengan kondisi ini. Jadi jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan,” tukasnya.

Dia meminta kepada seluruh jajaran, baik di kementerian, lembaga di pusat dan daerah bisa menjaga tata kelola keuangan dengan baik dan hati-hati. “Pengelolaan ini harus terus dijaga hingga 2021. Atau bahkan sesudah itu. Sehingga tetap akuntabel terhadap keuangan negara,” ucapnya.

BACA JUGA: Jangan Dilihat, Mantan Istri Reza SMASH Unggah Foto Vulgar Bareng Pria

Sri Mulyani menekankan, petinggi kementerian dan lembaga negara berani mengambil keputusan. Terutama terkait aspek urgensi dan darurat. “Namun tetap bertanggung jawab. Kita juga mampu memitigasi risiko akibat langkah-langkah tersebut. Selama niatnya baik, dan selama ingin ada transparan dan akuntabel, maka mengkoordinasikan kondisi emergency dengan akuntabilitas bisa tetap dilaksanakan,” paparnya.

Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah fokus melakukan optimalisasi serapan program belanja pembangunan 2020. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi positif menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). “Belanja kesehatan per 31 Agustus 2020 baru Rp15 triliun dari Rp75 triliun. Ini perlu ditingkatkan,” kata Said di Jakarta, Selasa (22/9).

Menurutnya, dukungan untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai jantung ekonomi rakyat juga perlu dioptimalkan. Dikatakan, tingkat penyerapan per 31 Agustus 2020 masih Rp52 triliun dari Rp123,46 triliun. Insentif usaha, yang menyasar keringanan pajak bagi para pelaku usaha juga baru terserap Rp18,8 triliun dari Rp120,61 triliun.

BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Ngaku Dicopot Jokowi Karena Putar Film G30S/PKI

Untuk optimalisasi tersebut, seluruh jajaran penyelenggara pemerintah perlu kerja keras. Hal tersebut, lanjutnya, tidak mudah dilakukan di tengah pandemi. Sebabm terdapat keterbatasan ruang gerak. Termasuk keterbatasan personil serta daya dukung.

Kendati demikian, diperkirakan pertumbuhan negatif ini tidak sedalam pada kuartal II. “Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi ke depan. Tidak perlu membuat kegaduhan. Resesi sudah hampir pasti akan kita hadapi,” tegas Said.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal. Dia optimistis tren ekonomi nasional ke depan akan mengalami perbaikan seiring dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat.

“Kuartal ketiga ini memang masih kontraksi. Namun yang jelas tren ekonomi ke depan akan membaik. Kita tetap harus antisipasi dampak langsung dari pembatasan aktivitas di masyarakat. Yakni menjaga konsumsi melalui bansos tunai,” jelas Faisal.

Pemerintah, kata Faisal, harus ekspansif menyalurkan belanja pemerintah guna menstimulasi konsumsi rumah tangga. Salah satunya melalui bantuan sosial tunai kepada masyarakat rentan COVID-19. Seperti pekerja informal dan UMKM.

Terpisah, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, menjelaskan pemulihan ekonomi nasional bisa terjadi cukup cepat jika COVID-19 berhasil dikendalikan.

“Jika pandemi mereda, penambahan penderita COVID-19 juga melambat, ada kemungkinan resesi ekonomi hanya berlangsung sekitar dua atau tiga kuartal,” ujar Berly. Namun jika pandemi tidak kunjung mereda, upaya pemulihan ekonomi nasional sangat sulit dilakukan pemerintah.

“Pandemi yang tak kunjung mereda berisiko membuat penderita penyakit bertambah banyak. Kemudian resesi ekonomi juga berpeluang terjadi lebih dari tiga kuartal atau lebih dari setahun,” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

UMP 2021 Tak Naik, Daya Beli 2021 Sulit Tumbuh

JAKARTA -  Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 akan memengaruhi konsumsi masyarakat. Sehingga, daya beli masyarakat...

Ekonomi Nasional Berangsur Pulih

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sistem keuangan menunjukkan tren positif seiring membaiknya proses pemulihan ekonomi di Tanah Air. Data yang dicatat Kementerian...

Surplus, Stok Beras Aman Hingga Januari 2021

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memperkirakan stok beras hingga akhir 2020 mencapai sekitar 7,45 juta ton. Pasokan tersebut masih mencukupi...

Pelaku UMKM Masuk Pasar Digital Masih Rendah

JAKARTA - Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Indonesia sebanyak 64 juta, namun hanya 8 juta atau sekitar 13 persen yang memanfaatkan...

Penerimaan Pajak Bisa Tergerus

MAKASSAR - Banyak insentif diberikan pemerintah melalui UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Secara otomatis akan ikut menggerus penerimaan pajak. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil...

Berita Terbaru

Denny Siregar: Kalian Juga Suka Ngejek Agama Lain, Sekali Balik Diejek Langsung Main Penggal

JAKARTA- Aktivis media sosial, Denny Siregar mengatakan, seandainya ummat Islam di Indonesia dikenal sebagai ummat yang menghormati ajaran dan keyakinan orang lain, maka pastinya...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Gak Puas, Koeman Maunya Barcelona Bantai Juventus

TURIN—Ronald Koeman percaya bahwa Barcelona tidak cukup kejam di Juventus pada matchday kedua Liga Champions. Tim Catalan yang meninggalkan Turin dengan kemenangan 2-0 bagi...

MU Hajar RB Leipzig 5-0

MANCHESTER—Manchester United berpesta gol di matchday kedua Grup H Liga Champions. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig di Old Trafford, Setan Merah menang lima gol...

Pirlo Akui Kehebatan Messi Cs

TURIN—Pelatih Juventus, Andrea Pirlo mengakui kehebatan Barcelona yang menaklukkan timnya di matchday kedua Liga Champions hari ini. Ia juga menyebut rencana Juventus tidak berjalan...

Nusantara

Waspadai Penularan di Rumah

TASIK – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya belum berhenti. Penularan di keluarga paling disoroti dengan jumlah kasus lebih dari 109 orang pasien...

Banyak Perahu Nelayan Dijual

CIREBON - Pandemi Covid-19 tampaknya menjadi mimpi buruk bagi para nelayan rajungan. Karena harga rajungan sejak Maret 2020 hingga saat ini masih jatuh. Sehingga...

News

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Dana Nasabah WanaArtha Tak Bisa Disita

JAKARTA - Kejaksaan seharusnya berhati-hati membekukan atau menyita rekening berbagai pihak dalam kasus Jiwasraya. Penyitaan atau pembekuan harus dibarengi dengan kejelasan keterkaitan. Pakar Tindak...

Progres 98 serta Tokoh Lintas Aktivis Menolak Demo Anarkis dan Politik Destruktif

JAKARTA - Berbagai persoalan politik bangsa yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk disikapi. Karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terkait dinamika politik...

Pelaku UMKM Masuk Pasar Digital Masih Rendah

JAKARTA - Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Indonesia sebanyak 64 juta, namun hanya 8 juta atau sekitar 13 persen yang memanfaatkan...

Penerimaan Pajak Bisa Tergerus

MAKASSAR - Banyak insentif diberikan pemerintah melalui UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Secara otomatis akan ikut menggerus penerimaan pajak. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil...

Kemendag Dorong UMKM Bidik Pasar Amerika Selatan

JAKARTA - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meminta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai membidik ekspor pasar di kawasan Amerika Selatan. Hal ini...

BLT Dana Desa Diperpanjang Jadi Sembilan Bulan

JAKARTA - Pemerintah memperpanjang pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dari enam bulan menjadi sembilan bulan. Selain itu, sisa dana desa yang tidak...