Mirip Pilgub 2018, Kini Minyak Goreng ”Berjaya” Mulai Bertebaran

Fatikhatul Khoiriyah: Gak Perlu Media Memberitakan, Nanti Malah Mereka Bagi-Bagi    

BANDARLAMPUNG – Masih ingat dengan masifnya tebaran gula, sembako sampai sebaran money politics yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung pada 2018 lalu.

Nah, kecenderungan ini terjadi sebelum penepatan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kota Bandarlampung.

Fajar Indonesia Network (FIN) mendapatkan kiriman gambar. Dari minyak goreng, kecap dalam kemasan plus roti.

Minyak goreng itu bermerek ”Jujur” dengan logo pasangan calon Dawam-Azwar yang khas dengan tagline ”Rakyat Lamtim Berjaya”.

Baca juga: Lampung, Sumut dan Sulsel Paling Disorot

Lalu ada juga kecap bergambar pasangan Musa-Dito. Tagline yang digunakan kali ini disesuaikan dengan nama daerahnya. “Rakyat Lamteng Berjaya”.

Mungkin saja produknya dari satu pabrik. Atau modalnya dari cukong yang punya pabrik, karena nyaris sejenis.

Sementara di Kota Bandarlampung, sebaran kecap dan minyak kemasan juga terjadi. Bahkan, beredar luas di media sosial, Facebook.

Ya konsepnya juga sama. Kecap dan minyak goreng kemasan bergambar pasangan calon.  Untuk produk yang beredar di kota Tapis Berseri ini, bergambar Tulus-Yusuf.

Yang membedakan tidak ada kata “berjaya”. Bisa jadi lantaran diusung dengan partai yang berbeda tapi diduga cukong atau pabriknya sama.

Lalu apa kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah terkait fakta ini.

Khoir sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah mengaku, pihaknya telah menginstruksikan kepada Bawaslu Lampung Timur untuk melakukan investigasi.

”Dan hari ini kalau gak salah jadwal mereka mengundang bapaslon (Dawam-Azwar Hadi) untuk  dimintai keterangan,” terang Khoir, Minggu (20/9).

Baca juga: Tiga Pasangan Cagub – Wagub Lampung Desak Bawaslu Tangani Politik Uang

Meski beredar luas dan warning dari Bawaslu RI terkait masifnya sembako di Lampung sudah disampaikan, Khoir mengaku belum ada pasal yang dilanggar dalam pembagian sembako tersebut.

Alasannya, saat ini belum ada penetapan Paslon oleh KPU. Jelas pernyataan Khoir ini berbeda dengan semangat awal Bawaslu RI.

Yang berisik dengan temuan dan laporan masifnya politisasi sembako pada medio Mei lalu.

”Tetapi Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan. Agar setelah penetapan tidak ada lagi pembagian barang di luar dari bahan kampanye yang boleh dibagikan,” kata Khoir.

Pencegahan tanpa penindakan, semestinya satu paket. Alih-alih regulasi seperti inilah, demokrasi bisa dimainkan.

Baca juga: Bawaslu Dinilai Lebay

Meski demikian  Khoir menekankankan bahwa semua pihak harus memahami tahapan-tahapan Pilkada.

”Tapi ya gak perlu media memberitakan bahwa saat ini boleh bagi-bagi nanti malah pada bagi-bagi. Sama-sama melakukan pendidikan politik yang sehat masyarakat dan juga menjaga kualitas Pilkada bebas dari politik uang,” kata Khoir.

Paslon, sambung dia bisa sebagi subjek pelanggar UU Pemilihan. Ini bisa ditindak jika sudah ditetapkan sebagi paslon oleh KPU.

Artinya, Bawaslu mau memberikan imbauan seperti apa pun, sekuat apa pun. Posisinya tetap lemah. Karena tidak bisa menindak. Aturan semacam inilah yang dimanfaatkan dengan leluasa, bagi pasangan calon menebar jala menarik suara.

Bermodal kecap, minyak atau gula, rakyat bisa tergoda. Terlebih ditengah pandemi Covid-19.

Kasus semacam ini nyaris terjadi dalam dua kali Pilgub di Lampung. Sebaran gula, money politics yang diduga dilakukan pasangan calon bukan rahasia umum.

Baca juga: Polda Lampung: Orang Tua Sebut Pelaku Penusukan Ali Jaber Alami Gangguan Jiwa

”Dalam teori hukum, namanya  azaz kepastian hukum. Contohnya kita baru bisa disebut mahasiswa ketika sudah terdaftar. Bukan mendaftar. Begitu pula di dunia jurnalis ada yang namanya uji kompetensi,” kata Khoir mengibaratkan.

Di akhir penegasannya, Khoir menegaskan, Bawaslu diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan dan penanganan sengketa proses.

Baca juga: Bawaslu Ribut Soal Etika Bansos

”Nah untuk melakukan fungsi pencegahan maka kita memberi himbauan kepada semua pihak untuk mentaati aturan. Pencegahan berorientasi pada hasil penindakan berorientasi pada proses. Yang perlu dicatat bukan Bawaslu yang buat longgar tapi memang regulasinya begitu. Jadi salah jika pada konteks ini seolah-olah menyudutkan Bawaslu,” terangnya.

Pernyataan Khori ini kiranya cukup menguatkan bahwa celah Pilkada di Lampung benar-benar ”tercemar” dengan sembako yang makin masif. Kasus sebelumnya pun terjadi pada Pilgub Lampung, hingga menimbulkan aksi massa yang cukup masif.

Bawaslu RI secara terbuka telah merilis bahwa Lampung merupakan wahana politisasi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.  Dari catatan Bawaslu RI, Lampung menjadi satu daerah dari 23 daerah yang begitu rawan terhadap politisasi bansos.

Baca juga: Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada saat Pandemi

”Datanya tersebar di sebelas provinsi, dan termasuk Lampung” terang anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Dikatakannya Dewi, motifnya hampir serupa. Yakni dengan menempelkan gambar calon kepala daerah dan membagikan beragam bentuk bahan makan hingga stiker. Dan berdasar catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, hingga Selasa (12/5) lalu sudah ada laporan dari 23 daerah.

”Tersebar di sebelas provinsi,” ujar anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi kemarin (13/5).

Angka tersebut naik signifikan dibanding awal bulan ini. Dari data Bawaslu, sebagian besar kasus terjadi di wilayah barat seperti Bengkulu, Jambi, dan Lampung.

Perempuan asal Palu itu menjelaskan, semua laporan yang masuk saat ini masih ditangani Bawaslu daerah. Pihaknya sudah menginstruksi jajarannya untuk mengumpulkan informasi dan menyimpan berbagai dokumentasi barang yang diduga dimanfaatkan untuk kontestasi.

Ditambahkan Dewi, langkah tersebut diperlukan untuk mengamankan barang bukti. Pasalnya, kasus itu belum bisa diproses sekarang karena berpotensi terbentur aturan. Jika nanti tahapan yang baru sudah dikeluarkan KPU, pihaknya bisa memutuskan untuk melakukan penindakan atau tidak.

”Kalau nanti tahapan Pilkada dilanjutkan dan kejadian politisasi bansos masuk kurun waktu yang diatur, pelanggaran itu akan diproses,” kata satu-satunya perempuan di jajaran pimpinan Bawaslu tersebut. (fin/ful)

Baca juga: Murni Kesalahan Administrasi, Bendahara Bawaslu Lampung Diganti

Infografis: 45 Kabupaten/Kota Zona Merah yang Menggelar Pilkada 2020
Infografis: 45 Kabupaten/Kota Zona Merah yang Menggelar Pilkada 2020
Infografis: Rekomendasi KPK Terhadap Sumber Anggaran Paslon di Pilkada 2020
Infografis: Rekomendasi KPK Terhadap Sumber Anggaran Paslon di Pilkada 2020