Pokja Penanganan Pelanggaran Prokes COVID-19 Dibentuk

Beranda Politik Pokja Penanganan Pelanggaran Prokes COVID-19 Dibentuk

JAKARTA – Bawaslu diberi amanah memimpin Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satgas COVID-19, Kejaksaan dan Polri di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/9).

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan Pokja dibentuk untuk mengawal proses tahapan Pilkada Serentak 2020, terkait persoalan kepatuhan pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu terhadap protokol kesehatan (selengkapnya lihat grafis, Red). “Kami berupaya mencegah supaya tidak terjadi lagi kerumunan massa pendukung pada tahapan Pilkada Serentak 2020,” ungkap Abhan usai rakor.

BACA JUGA: Syekh Ali Jaber Mengaku Rasa Adem Saat Ditusuk, Gus Nur: Hahahaha Mungkin Dia Waliyullah….

Dia mengungkapkan rakor ini merupakan tindaklanjut masukan dari Komisi II DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (10/9) lalu. Dia menjelaskan dalam tahapan pencalonan pada 4-6 September 2020 banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19.

“Maka kami merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Sehingga dapat menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu dan pemilih,” jelasnya.

Abhan memprediksi tahapan pengumuman tahapan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) bisa menjadi potensi kerumunan massa. Pada tahap ini bapaslon bakal dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang memunculkan rasa puas dan tidak puas.

Hal ini memungkinkan massa melakukan eforia atau menggelar aksi ke kantor Bawaslu dan KPU. “Ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Harus ada evaluasi bersama supaya tidak terjadi kerumunan massa yang bisa menjadi penularan COVID-19,” ucap Abhan.

BACA JUGA: Mahfud MD Ajak Masyarakat Gunakan Vaksin Alami Untuk Cegahan Penularan Covid-19

Di tempat sama, anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, kehadiran pokja membuat pola komunikasi para stakeholder menjadi lebih baik. Terutama dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran. “Potensi pengerahan massa harus dicegah dengan melakukan pergerakan ke tempat kampanye. Bawaslu tidak punya alat untuk mencegah. Maka kehadiran pokja sangat membantu,” tutur Dewi.

Sebelumnya, Kemendagri merilis masih terdapat 55 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada). Ada juga 46 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan Perkada terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 .

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, secara tegas menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan Perkadanya paling lambat hari ini (18/9).

Ia memberikan batas waktu bagi daerah yang belum menyelesaikan Perkada terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. “Sudah ada 34 provinsi yang 100 persen telah menyelesaikan penyusunan Perkada. Sedangkan data kabupaten/kota yaitu 55 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan. Ada pula 46 kabupaten/kota dalam proses penyusunan. Sementara yang sudah 413 kabupaten/kota,” ujar Bahtiar.

Ia memberikan catatan khusus kabupaten/kota yang belum selesaikan Perkadanya. Sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera selatan, dan Papua.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk memastikan dan dikoordinasikan. Harus ada atensi khusus dan terus diupdate kendala-kendala dalam penyusunan Perkada,” terang Bahtiar.

Selain itu, setelah Perkadanya selesai di semua daerah, semua pihak wajib konsisten untuk menegakkan aturan terhadap protokol kesehatan. “Tidak ada lagi kerumunan massa, baik dalam setiap tahapan Pilkada maupun bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada,” urainya.

Daerah yang belum selesaikan Perkada, lanjutnya, justru didominasi wilayah yang akan menggelar Pilkada 2020. “ Justru Pilkada ini sebagai alat instrumen untuk perlawanan terhadap COVID-19. Ada perhatian lebih khusus untuk daerah yang akan menggelar Pilkada, tetapi, faktanya banyak yang belum menyelesaikan Perkada,” pungkas Bahtiar. (khf/rh/fin)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Berita Terbaru

Taqy Malik Baru Menikah, Peramal: Akan Bubar Juga

JAKARTA - Taqy Malik resmi menikahi Sherel Thalib pada 18 Oktober 2020 lalu. Mantan suami Salmafina Sunan itu kini tengah menikmati bulan madu sebagai...

Wapres dan MUI Dukung Rencana Program Maghrib Mengaji di Sumbawa

JAKARTA - Calon Bupati Sumbawa, NTB, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis mengusung program Maghrib Mengaji jika terpilih menjadi kepala daerah. Program itu dinilai bisa menjaga nilai-nilai...

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di...

Penggunaan Tekonologi Informasi di Pesta Demokrasi

JAKARTA - Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 mulai di uji coba. Lembaga penyelenggara pemilu mengklaim, penggunaan tekonologi...