Penyadapan di RUU Kejaksaan Dipertanyakan

Beranda Politik Penyadapan di RUU Kejaksaan Dipertanyakan

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan saat ini sedang dibahas di DPR RI. Dalam RUU tersebut, jaksa diberi kewenangan melakukan penyadapan. Hal ini masuk dalam konteks ketertiban umum. DPR pun mempertanyakan hal tersebut.

“Aturan terkait penyadapan dalam RUU Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30. Ada dua masalah di situ. Yakni tata letaknya dan politik hukum. Pertama, soal penyadapan diletakkan di bawah kewenangan terkait dengan ketertiban umum. Hal itu maknanya sangat luas dan berbahaya,” kata anggota Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU Kejaksaan, Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari Basari di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Menurutnya, kalaupun mau ada kewenangan penyadapan yang dimiliki berbagai instansi, konteksnya harus penegakan hukum. Sehingga sangat keliru apabila menempatkannya dalam ranah ketertiban umum.

BACA JUGA: Syekh Ali Jaber Mengaku Rasa Adem Saat Ditusuk, Gus Nur: Hahahaha Mungkin Dia Waliyullah….

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai apabila kewenangan penyadapan ditempatkan di bawah ranah ketertiban umum, maka semua orang bisa disadap. Kedua, lanjut Taufik, terkait dengan politik hukum.

Dia merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyadapan merupakan perbuatan tindakan yang melawan hukum. Karena melanggar hak privasi dan HAM yang boleh dibatasi dengan sebuah UU.

Taufik menyebut MK khawatir kalau diberikan kewenangan penyadapan tanpa mekanisme. “Seperti alasan penyadapan, batas waktu, dan perlakuan terhadap hasil penyadapan,” imbuhnya.

Dia menyatakan sebelum diberikan kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan, pastikan terlebih dahulu RUU Penyadapan disahkan menjadi UU. Dengan demikian, hal-hal yang dikhawatirkan bisa diminimalisasi dan diatur dalam UU. Bukan peraturan internal Kejaksaan dan Polri. “Batasan HAM boleh dilakukan. Namun mekanismenya harus jelas diatur dalam sebuah UU,” paparnya.

BACA JUGA: Presiden Minta BNPT dan BIN Tuntaskan Kasus Penyerangan Ulama

Ia menyarankan pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan bisa ditunda hingga disahkannya UU khusus terkait penyadapan. Selain itu, harus dipastikan mekanismenya dibuat secara rinci agar tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan alasan penyadapan dimasukkan dalam kewenangan Jaksa dalam RUU Kejaksaan.

Menurutnya, dengan kewenangan menyadap oleh Kejaksaan, akan mengefektifkan pelaksanaan putusan hukuman. Terutama pada tindak pidana korupsi.

“Tugas Jaksa yang paling berat di tindak pidana korupsi itu ada pada pelaksanaan putusan pengadilan. Karena ada dua. Di samping terpidana menjalani pidana badan, juga kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara,” jelas Supratman.

Dia menilai Kejaksaan akan mengalami kesulitan dalam memastikan dua kewajiban pasca-putusan pengadilan itu dilaksanakan terpidana. Terlebih, jika kemudian terpidana buron.

“Kalau orangnya buron, bagaimana caranya bisa mengembalikan keuangan negara. Siapa yang bisa mengontrol. Saya usulkan supaya kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan putusan khususnya di dalam tindak pidana korupsi itu diberikan kepada Kejaksaan,” lanjutnya

Meski begitu, Supratman mengatakan usulan tersebut belum tentu diterima oleh Komisi III DPR RI selaku pengusul RUU Kejaksaan. “Nanti silakan, teman-teman pengusul hal ini bisa dikomunikasikan,” ucap Supratman.

Selain itu, lanjutnya, DPR RI juga akan mendengar sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Kejaksaan di Komisi III DPR RI. Supratman menegaskan Badan Legislasi DPR RI hanya melaksanakan harmonisasi. Bukan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Untuk pembahasan DIM nanti di Komisi III,” terangnya.

Seperti diketahui, pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) Huruf g. Yakni di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum. Yang meliputi penyadapan dan menyelengarakan pusat monitoring.(rh/fin)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Berita Terbaru

Wapres dan MUI Dukung Rencana Program Maghrib Mengaji di Sumbawa

JAKARTA - Calon Bupati Sumbawa, NTB, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis mengusung program Maghrib Mengaji jika terpilih menjadi kepala daerah. Program itu dinilai bisa menjaga nilai-nilai...

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Punya Pasangan Seperti Ini, Cerai Tidur Sangat Dianjurkan

JAKARTA - Tidak semua pasangan diberkati dengan belahan jiwa yang sama persis dengan dirinya, dalam hal ini kualitas mereka untuk tertidur.  Ketika salah satu pasangan kesulitan...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di...

Penggunaan Tekonologi Informasi di Pesta Demokrasi

JAKARTA - Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 mulai di uji coba. Lembaga penyelenggara pemilu mengklaim, penggunaan tekonologi...