Kepala Daerah Ikut Pilkada Dibiayai Cukong, Berpotensi Korupsi Kebijakan

Beranda Politik Kepala Daerah Ikut Pilkada Dibiayai Cukong, Berpotensi Korupsi Kebijakan

JAKARTA – Kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai cukong alias pendana, berpotensi melakukan korupsi kebijakan. Salah satunya membuat kebijakan yang tidak sesuai undang-undang. Hal ini dinilai sangat berbahaya dan menciderai demokrasi.

“Ini sangat berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa. Korupsi kebijakan ini jelas lebih berbahaya. Karena sifatnya berlanjut. Kalau korupsi biasa hanya sekali. Misal, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum, kemudian selesai. Tetapi jika kebijakan tidak seperti itu,” tegas Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis (17/9).

Menurutnya, bukti terkait hal itu cukup banyak. Sebab, tidak sedikit kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Selain itu, kasus ini juga terkonfirmasi saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, dari hasil persidangan terungkap hampir semua yang terlibat pilkada kemudian berperkara, mengatakan dibiayai cukong. Mahfud mengutip data yang dikeluarkan KPK sebanyak 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai cukong.

BACA JUGA: Syekh Ali Jaber Mengaku Rasa Adem Saat Ditusuk, Gus Nur: Hahahaha Mungkin Dia Waliyullah….

“Artinya apa. Cukong itu dalam KBBI artinya adalah orang yang membiayai orang lain. Bahkan lebih banyak cukongnya ketimbang calon,” paparnya. Mahfud menyebut jika sponsor orangnya jelas. Sementara cukong tidak kelihatan dan diam-diam.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, cukong yang mendukung peserta pemilu merupakan bentuk dukungan. Yang perlu dicermati dari mana dana tersebut berasal.

“Biaya politik di Indonesia besar. Terkait sponsor saya kira tidak ada persoalan. Hanya bagaimana kita bisa mencari dan membuka secara terang benderang dari mana dana tersebut,” kata Adi.

Hal senada disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktrayal. Dia menilai informasi dari KPK tentang 82 persen calon kepala daerah (Cakada) didanai cukong mesti menjadi atensi aparat penegak hukum.

BACA JUGA: Mahfud MD Ajak Masyarakat Gunakan Vaksin Alami Untuk Cegahan Penularan Covid-19

Menurutnya, pengawasan ketat terkiat pembiayaan kandidat di pilkada harus transparan. Khususnya sumber dana sekaligus peruntukannya. “Angka 82 persen itu harus dibuktikan. Apakah berasal dari dana yang sah atau tidak,” kata Agil.

Tindakan tegas, lanjutnya, mesti diterapkan kepada cakada yang mendapatkan modal dari sumber tindak pidana. Jika uang itu mengalir ke partai melalui mahar, juga harus ditindak. “Begitu juga apabila ada partai politik mendapatkan uang dari sumbangan asing, penyumbang atau pemberi yang tidak jelas identitasnya. Ini harus jadi perhatian aparat penegak hukum,” paparnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menuturkan, cukong yang memberikan dana kepada para calon adalah fenomena lama.

“Ini fonemena lama. Khususnya di pilkada. Hal ini digunakan oleh pemilik modal dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bisnis,” jelas Amir.

Karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari penyelenggara dan pemerintah serta peran partai politik. “Tentu saja peran partai menjadi ujung tombak dalam memberikan pendidikan politik yang sehat,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK menyarankan penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020. Lembaga antirasuah ini menyebut 82 persen calon dibiayai cukong.(rh/fin)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Berita Terbaru

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Punya Pasangan Seperti Ini, Cerai Tidur Sangat Dianjurkan

JAKARTA - Tidak semua pasangan diberkati dengan belahan jiwa yang sama persis dengan dirinya, dalam hal ini kualitas mereka untuk tertidur.  Ketika salah satu pasangan kesulitan...

OTW Bebas, Eh Habib Bahar jadi Tersangka Penganiayaan Lagi

JAKARTA- Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka kepada Habib Bahar, atas laporan kasus dugaan penganiayaan...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di...

Penggunaan Tekonologi Informasi di Pesta Demokrasi

JAKARTA - Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 mulai di uji coba. Lembaga penyelenggara pemilu mengklaim, penggunaan tekonologi...