Guru Honorer dan Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Gaji

Beranda Pendidikan Guru Honorer dan Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Gaji

JAKARTA – Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) memastikan, bahwa hingga 14 September 2020 sebanyak 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan telah menerima subsidi gaji.

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya, program subsidi gaji untuk pegawai honorer kependidikan dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah.

“Subsidi sebesar Rp 600 ribu per bulan sudah diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus. Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi,” kata Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Kamis (17/9).

Budi menjelaskan, subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

BACA JUGA: Dijual di Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasi Realme 7 dan Realme 7i

“Artinya, tenaga honorer pendidik yang berhak mendapatkan subsidi gaji adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek,” ujarnya.

Budi mencatat, hingga 14 September 2020, program subsidi gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 triliun, atau 17,43 persen dari pagu Rp37,87 triliun. “Hingga akhir tahun, sebanyak 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini,” imbuhnya.

Sejak terbentuk pada 20 Juli 2020, kata Budi, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), melalui Satgas PEN sudah membantu menyalurkan anggaran PEN sebanyak Rp87,58 triliun. Tergetnya, penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp100 triliun hingga akhir kuartal III.

“Target agar penyerapan bisa mencapai Rp100 triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II,” tuturnya.

BACA JUGA: Mola TV App Hadir di IndiHome dengan Berbagai Tayangan Liga Bergengsi

Budi menjelaskan, bahwa PDB Indonesia saat ini sekitar 1 triliun dolar AS atau Rp 14.500 triliun. Jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PBD sebesar Rp 3.600 triliun per kuartal.

Namun dengan pertumbuhan minus 5,3 persen pada kuartal lalu, maka 5,3 persen dari Rp 3.600 triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp 188 triliun.

“Hingga 14 September 2020 penyerapan anggaran Program PEN sudah mencapai Rp240,9 triliun atau 34,6 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun,” sebutnya.

“Dari jumlah ini penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan kementerian/lembaga/pemda mencapai Rp204,97 triliun,” sambungnya.

Budi menambahkan, program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020 yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp 13 triliun atau 61 persen dari total pagu anggaran Rp 22 triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro.

BACA JUGA: Warga Papua Ganti Beasiswa Veronica Koman, Natalius Pigai: Memalukan Wibawa Negara

“Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini,” ujarnya.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menyayangkan kebijakan pemberian subsidi gaji Rp600.000 per bulan untuk guru honorer melalui mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasalnya, hampir keseluruhan guru honorer yang ada saat ini tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, nasib guru-guru honorer terancam tidak bisa menerima bantuan tersebut.

BACA JUGA: Penetapan Paslon dan Pengundian Nomor Urut Dinilai Rawan Covid

“Bukan hanya guru honorer saja yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, guru umum pun banyak yang belum punya,” kata Satriwan.

Menurut Satriwan, mekanisme pencairan subsidi gaji bagi guru honorer cukup menghimpun data dari sekolah atau satuan pendidikan yang kemudian diserahkan ke Kemendikbud atau bisa juga melalui Dinas Pendidikan.

“Harusnya insentif tersebut bisa diberikan secara merata kepada semua guru honorer. Tanpa harus ada syarat memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jasa mereka sudah sangat besar, baik sebelum pandemi maupun di masa pandemi,” pungkasnya. (der/fin)

Baca Juga

Program Asesman Nasional Minim Sosialisasi

JAKARTA - Komisi X DPR-RI meminta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menyosialisasikan perkembangan serta konsep Asesman Nasional (AN) atau Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)...

Relaksasi BOS Bermasalah

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti, bahwa kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih bermasalah di sejumlah wilayah. Indikasinya, ada aturan...

Beasiswa Dosen PTKI 2020 Resmi Dibuka

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan beasiswa bagi pendidik/dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam...

60 Persen Guru Kesulitan PJJ

JAKARTA - Sejak diberlakukan pada 16 maret 2020 hingga saat ini, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring nampaknya masih menjadi beban berat bagi...

RPP-RPMA Pesantren Masuk Tahap Harmonisasi dan Uji Publik

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan, pesantren untuk bersiap beradaptasi dengan cepat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Menteri Agama Fachrul Razi...

Berita Terbaru

Knalpot Bronk Jadi Sasaran Operasi Zebra

BANYUMAS - Knalpot bronk atau knalpot bobokan bakal menjadi sasaran dalam Operasi Zebra Candi 2020. Operasi ini kinintengah berlangsung hingga 8 November mendatang. Hal ini...

ASN Pemkot Positif Covid-19

INDIHIANG – Penambahan kasus positif masih terus terjadi di Kota Tasikmalaya. Kali ini, aparatur sipil negara (ASN) terkena wabah virus asal Cina tersebut. Sekretaris Daerah...

Pelancong Ingin Liburan yang Aman Penularan

JAKARTA - Protokol kesehatan menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menikmati libur panjang akhir pekan ini. Para pelancong akan tertarik berlibur di hotel, tempat...

Zona Merah Turun Jadi 20 Kabupaten/Kota

JAKARTA - Jumlah zona merah COVID-19 di Indonesia hingga awal pekan keempat Oktober 2020 terus menurun. Dari sebelumnya 32 kabupaten/kota, kini menjadi 20 kabupaten/kota. “Terjadi...

PBNU: Peringatan Maulid Nabi Wajib 3M

JAKARTA - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H Yahya Cholil Staquf mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di banyak tempat di Indonesia, sudah...

Nusantara

Knalpot Bronk Jadi Sasaran Operasi Zebra

BANYUMAS - Knalpot bronk atau knalpot bobokan bakal menjadi sasaran dalam Operasi Zebra Candi 2020. Operasi ini kinintengah berlangsung hingga 8 November mendatang. Hal ini...

ASN Pemkot Positif Covid-19

INDIHIANG – Penambahan kasus positif masih terus terjadi di Kota Tasikmalaya. Kali ini, aparatur sipil negara (ASN) terkena wabah virus asal Cina tersebut. Sekretaris Daerah...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

60 Persen Guru Kesulitan PJJ

JAKARTA - Sejak diberlakukan pada 16 maret 2020 hingga saat ini, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring nampaknya masih menjadi beban berat bagi...

RPP-RPMA Pesantren Masuk Tahap Harmonisasi dan Uji Publik

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan, pesantren untuk bersiap beradaptasi dengan cepat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Menteri Agama Fachrul Razi...

Seluruh Madrasah Ditarget Gunakan e-RKAM

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penerapan sistem Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik (e-RKAM) dapat digunakan di seluruh Madrasah pada 2023. Menteri Agama,...

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...