Beranda Politik Pastikan Mekanisme Pilkada 2020

Pastikan Mekanisme Pilkada 2020

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi COVID -19 menjadi kekhawatiran tersendiri. Meski penyelenggara pemilu beberapa kali melakukan uji coba, DPR RI meminta KPU pastikan mekanisme yang akan digunakan.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Dia meminta KPU meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat.

“Pendaftaran bakal calon kepala daerah di berbagai wilayah beberapa waktu lalu menjadi bukti penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat KPU tidak diindahkan pasangan calon dan masyarakat,” jelas Azis di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut dia, Pilkada Serentak 2020 yang akan diadakan di 270 daerah sangat rawan dan berpotensi terjadi penyebaran COVID-19. “Jangan sampai pesta demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19 dari Pilkada Serentak 2020,” imbuhnya.

KPU, lanjut Azis, juga harus dapat memetakan status zonasi di berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. “Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan. Baik TNI dan Polri di lokasi sosialisasi maupun pemungutan suara nanti,” tukasnya.

Dia mencontohkan Singapura yang berhasil melaksanakan pemilihan umum di masa pandemi. Meskipun skala Pemilu di Singapura bersifat makro, namun dapat ditiru Indonesia untuk diselenggarakan secara mikro. “Di Singapura bisa dilaksanakan. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” paparnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan tidak mungkin pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Sebab, wabah ini tidak diketahui kapan akan berakhir. “Penyelenggaraan Pilkada juga akan menjamin kesetaraan kesempatan warga negara dalam pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah,” jelasnya.

Pilkada, lanjutnya, mendesak. Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan masa jabatan kepala atau wakil kepala daerah hanya lima tahun sejak pelantikan. (khf/rh/fin)

Kategori Terkait

Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

JAKARTA - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal...

Christ Wamea: Ahok itu Buzzer, Kerjanya Bikin Gaduh Saja!

JAKARTA- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan, jika dia menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, maka ada sebagian masyarakat...

Penetapan Paslon dan Pengundian Nomor Urut Dinilai Rawan Covid

JAKARTA - Kekhawatiran munculnya kluster COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 semakin menguat. Beberapa tahapan berpotensi terjadi penyebaran Corona. Penyelenggara Pemilu harus dapat mengantisipasinya. Terutama,...

DPR Soroti Bantuan Kuota Internet Kemendikbud

JAKARTA - Verifikasi dan validasi data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen masih terkendala proses....

BUMN Dibubarkan, Dahlan Iskan: Itu Bukan Hal Baru

JAKARTA - BUMN dibubarkan bukan hal yang baru. Pernyataan itu dilontarkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ini setidaknya menjawab pertanyaan Basuki Tjahja Purnama alias...

Fadli Zon: Cara Komunikasi Ahok Rasis dan Memecah Bela

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, cara komunikasi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, rasis dan memicu perpecahan di tengah masyarakat. Fadli Zon...

Berita Terbaru

Kebakaran Gedung Kejagung Diduga ada Unsur Pidana

JAKARTA- Kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung kini naik dari penyelidikan ke penyidikan sebab kejadian tersebut diduga ada unsu pidana. "Penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa...

Diduga Terpapar Corona, Pelajar SMP Meninggal Dunia

TOBOALI - Diduga terpapar virus corona atau Covid-19, pelajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel),...

Tabrak Polwan Hingga Tewas, Wakil Bupati Yalimo Konsumsi Miras

JAKARTA- Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Papua ED (31 th), ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penabrakan seorang Polisi wanita (Polwan) yang terjadi pada Rabu (16/9)...

Terjaring Operasi Masker, Puluhan Warga Dihukum Sapu Jalan dan Push Up

WONOSOBO - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Sapuran memberlakukan sanksi tegas bagi warga yang tidak menaati protokol kesehatan saat beraktifitas di luar...

Harga Tembakau Tak Sesuai Harapan

TEMANGGUNG – Meksipun harga jual masih belum sesuai harapan, namun panen raya tembakau tetap dilakukan oleh para petani yang ada di lereng Gunung Sindoro,...

Dampak PSBB Jakarta, Penumpang Pesawat Anjlok Lagi

MAROS - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berdampak ke Sulsel. Penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin anjlok. General Manager PT Angkasa Pura I,...

Warga Papua Ganti Beasiswa Veronica Koman, Natalius Pigai: Memalukan Wibawa Negara

JAKARTA- Mantan Koordinator Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, Indonesia kehilangan harga diri dan wibawa setelah rakyat Papua melakukan penggalangan dana dan berhasil mengembalikan beasiswa...

Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

JAKARTA - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal...