Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

Beranda Politik Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

JAKARTA – Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal tersebut sebagai bentuk kekonyolan di tengah pandemi COVID-19. Karena itu harus dilarang.

“Pembolehan ini konyol. Mengatur konser hybrid juga tidak mudah. Kalau dilakukan hybrid, silakan saja. Maksimal 100 yang hadir fisik. Sisanya virtual. Jika tidak, harus dilarang,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR, Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurutnya, konser musik untuk kampanye di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan klaster baru. Politisi PKB ini merasa aneh soal aturan KPU yang membolehkan konser musik maksimal dihadiri 100 orang. “Pasti berpotensi menjadi kluster. Kalau tidak bisa menjamin bebas kerumunan, sekalian saja konser ini dilarang,” paparnya. Penyelenggara pemilu diminta tidak main-main dengan nyawa manusia.

BACA JUGA: Anies Baswedan Kenang Sekda Saefullan, Sosok Saleh dan Pekerja Keras

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, meski aturan membolehkan, namun konser musik untuk kampanye Pilkada 2020 sebaiknya dihindari.

Dasco menilai ada aturan soal izin keramaian yang harus dipatuhi di daerah. Politisi Partai Gerindra tersebut meminta aparat yang mengeluarkan izin keramaian harus mempertimbangkan kondisi pandemi.

“Penyelenggara pemilu dan pihak yang mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah di tempat tersebut masyarakatnya bisa terkendali atau justru zona COVID-nya tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan,” ujar Dasco.

Seperti diketahui, dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik. Sedangkan pada ayat 2, diterangkan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Warga Papua Kembalikan Beasiswa Veronica Koman dan Bendera Merah Putih ke Mahfud MD

Komisioner KPU RI, I Dewa Raka Sandi menyatakan aturan tersebut memang ada ketentuan peraturan UU. KPU, sebagai penyelenggara tidak bisa mengubah dan menghilangkannya. “Karena ini aturan UU, maka sebagai penyelenggara KPU tidak berwenang mengubahnya. Namun, KPU akan mengaturnya secara lebih rinci sesuai standar protokol kesehatan,” jelas Raka Sandi.

Sementara itu, anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai aturan tersebut seharusnya dapat diubah. Karena hanya terdapat di PKPU. “Karena pengaturan soal aktivitas konser musik itu hanya ada di PKPU. Semestinya bisa direvisi,” jelas Titi di Jakarta, Rabu (16/9).

Dia menilai, jika KPU tetap membolehkan adanya konser musik, maka perlu kesiapan ekstra. Diantaranya memastikan kepatuhan peserta pemilu dan jaminan adanya sanksi bagi yang melanggar. “Jangan sampai terulang kekacauan seperti saat pendaftaran bacalon,” imbuhnya.

Titi menyebut, meski KPU membatasi jumlah peserta dalam kegiatan konser musik, namun hal ini tidak berpengaruh. Konser musik yang digelar tetap berpotensi menarik minat pihak lain.

“Di dalam lokasi acara bisa dibatasi. Namun gaung konser musik bukan hanya di dalam lokasi acara. Itu harus diperhitungkan. Karakter konser musik itu berbeda dengan aktivitas lain. Sebab, aspek hiburannya lebih dominan. Secara alamiah bisa memikat pihak di luar target peserta kampanye ikut serta. Apalagi hingar bingarnya pasti tidak hanya bisa dibatasi di lokasi acara,” terangnya.

KPU, lanjutnya, seharusnya belajar dari kejadian konser yang terjadi di Bogor pada masa PSBB. Saat itu, konser disebut dibuat secara khusus. Namun faktanya tetap menimbulkan keruminan orang. “Konser Rhoma Irama di Bogor misalnya. Dikatakantidak didesain khusus. Faktanya, tetap saja banyak orang berkumpul di sana,” tukas Titi.

Menurutnya, harus adanya sanksi tegas bila aturan kampanye konser musik dijalankan. Tetapi, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi tersebut. “Problemnya, skema sanksi tegas belum tersedia dan terkonstruksi. Ini yang harus dipikirkan,” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

GP Ansor: Sebagai Negara Muslim, Jokowi Seharusnya Bersikap Atas Penghinaan Islam di Prancis

 JAKARTA– Presiden Prancis Emmanuel Macron banjir kecaman. Hal ini akibat pernyataan Macron pekan lalu, setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi...

Ferdinand ke Tengku Zul: Yang Begini Saja Kamu tak Paham!

JAKARTA- Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyentil Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal tutupnya pabrik Nissa di Indonesia. Seperti diketahui, Nissan menutup fasilitas pabrik dan...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Berita Terbaru

Gading Marten Canggung saat Gempi Kenalkan Gebetannya ke Gisel

JAKARTA - Aktor Gading Marten telah mempunyai gebetan baru. Pria berusia 38 tahun itu juga telah mengenalkan gebetannya itu kepada buah hatinya, Gempita Nora...

Batas Maksimal Konsumsi Teh untuk Hindari Kerusakan Gigi

JAKARTA - Kopi dan teh adalah dua jenis minuman yang mungkin paling populer, dikonsumsi masyarkat dunia, termasuk salah satunya di Indonesia.  Mengapa tidak, kopi dan...

Awas HOAX yang Menyebutkan “COVID-19 Hanya Flu Biasa”

JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar kabar yang menyebutkan jika pandemi corona telah berakhir, dan bahwa COVID-19 hanya flu biasa. Benarkah demikian? Menurut situs resmi...

Punya Pasangan Seperti Ini, Cerai Tidur Sangat Dianjurkan

JAKARTA - Tidak semua pasangan diberkati dengan belahan jiwa yang sama persis dengan dirinya, dalam hal ini kualitas mereka untuk tertidur.  Ketika salah satu pasangan kesulitan...

OTW Bebas, Eh Habib Bahar jadi Tersangka Penganiayaan Lagi

JAKARTA- Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka kepada Habib Bahar, atas laporan kasus dugaan penganiayaan...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Desember mendatang diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak...

Lawan Hoaks di Pilkada 2020

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan selalu berupaya menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong dalam Pilkada 2020. Hanya saja, penurunan hoaks di...

Penggunaan Tekonologi Informasi di Pesta Demokrasi

JAKARTA - Uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 mulai di uji coba. Lembaga penyelenggara pemilu mengklaim, penggunaan tekonologi...