Beranda Politik DPR Soroti Bantuan Kuota Internet Kemendikbud

DPR Soroti Bantuan Kuota Internet Kemendikbud

JAKARTA – Verifikasi dan validasi data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen masih terkendala proses. Bahkan, laman yang disediakan Kemendikbud untuk proses verifikasi dan validasi data tersebut tidak bisa diakses.

Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Sakinah Aljufri, ikut angkat bicara. “Kalau program belum matang jangan dipaksakan, matangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Sumber kendala justru bersumber dari laman verifikasi dan validasinya yang tidak bisa diakses,” ungkap Sakinah di Jakarta, Rabu (16/09).

Politisi perempuan PKS asal Sulawesi Tengah ini kembali mewanti-wanti Kemendikbud. “Sejak awal kami sudah mewanti-wanti kepada Kemendikbud agar memperhatikan seluruh siswa, guru, mahasiswa yang berada di daerah 3T. Tujuannya agar tetap dapat menggunakan subsidi kuota dengan baik. Namun masih dalam proses verifikasi saja sudah bermasalah,” ucapnya.

BACA JUGA: Anies Baswedan Kenang Sekda Saefullan, Sosok Saleh dan Pekerja Keras

Verifikasi dan validasi nomor ponsel untuk program bantuan kuota internet dari Kemendikbud sebagai fasilitas pembelajaran jarak jauh bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen seharusnya pekan ini dapat didistribusikan.

“Operator sekolah diminta cepat selesaikan input data. Mereka berjuang tak kenal waktu. Tetapi server Kemendikbud bermasalah. Sangat lambat, sekarang tidak bisa diakses,’’ paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperpanjang batas akhir proses verifikasi dan validasi data telepon seluler siswa, mahasiswa, guru dan dosen hingga Selasa (15/09).

Proses verifikasi nomor telepon seluler penerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud seyogyanya ditutup pada Jumat, (11/9) lalu. Sebab, proses input data nomor telepon seluler tidak sesuai dengan target yang dicanangkan.

BACA JUGA: Warga Papua Kembalikan Beasiswa Veronica Koman dan Bendera Merah Putih ke Mahfud MD

Jumlah nomor ponsel yang masuk Dapodik hingga Jumat lalu baru 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa aktif. Begitu juga 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di seluruh penjuru nusantara.

Sementara itu, nomor ponsel yang telah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan 161 ribu nomor ponsel dari 250 ribu dosen.

Kemendikbud bakal mengupayakan untuk membuka gelombang kedua pendataan subsidi kuota bagi siswa. Tujuan dari kebijakan tersebut, agar subsidi dapat dialirkan hingga 100 persen.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan, ada kemungkinan pendataan nomor handphone penerima subsidi kuota untuk belajar daring akan kembali diperpanjang. “Nanti di akhir bulan rencananya ada gelombang berikutnya. Tetapi masih kami sempurnakan drafnya dulu. Kemendikbud masih membuka pendataan dari satuan pendidikan,” kata Hasan.

BACA JUGA: Rizal Rami Sarankan Jokowi Angkat Ahok jadi Dubes: Dari Pada Bikin Rugi Pertamina

Menurutnya, Kemendikbud masih akan menata mekanisme pembukaan gelombang kedua dan akan menyusun ulang skema pendataan agar lebih efektif. “Kemendikbud masih akan menampung pendataan nomor telepon seluler siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Pendataan gelombang pertama ini bakal dilanjutkan terlebih hingga akhir bulan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Kepala BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani menegaskan verifikasi dan validasi nomor ponsel siswa dan guru terus berjalan.

Sejauh ini, lanjutnya, dari jumlah 44 juta siswa, data nomor ponsel yang dinyatakan telah sesuai format sebanyak 55,2 persen atau 24,7 juta nomor. Proses itu juga bersamaan dengan verifikasi yang dilakukan oleh provider dari 24,7 juta nomor tersebut. Menurutnya, sebanyak 57,3 persen dinyatakan sebagai nomor aktif.

Untuk bantuan kuota pada jenjang pendidikan tinggi, sejauh ini sebanyak 5,1 juta nomor dari total jumlah mahasiswa sebanyak 8 juta mahasiswa aktif telah didata. “Saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi,” ujar Evy.

Untuk dosen, data terakhir mencapai 259.000 nomor telah masuk dan sedang dalam proses yang sama. “Tanggal 11 September 2020 adalah cut off pertama. Yang sudah valid diisi pulsa. Pengisian nomor jalan terus. Yang mengisi data setelah 11 September 2020 akan cut off pada 28 September. Jadi, jika ada yang belum mendapatkan pulsa tahap pertama akan mendapatkan di tahap berikutnya,” terang Evy.

Selain itu, Kemendikbud juga akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan. Yakni September hingga Desember 2020.

Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 GB per bulan. Sementara untuk guru 42 GB per bulan. Sedangkan bagi mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun yang diperuntukkan bagi subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen tersebut. (khf/rh/fin)

Kategori Terkait

Kepala Daerah Ikut Pilkada Dibiayai Cukong, Berpotensi Korupsi Kebijakan

JAKARTA - Kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai cukong alias pendana, berpotensi melakukan korupsi kebijakan. Salah satunya membuat kebijakan yang tidak sesuai undang-undang....

BBM Jenis Premium Jadi Sorotan

JAKARTA - Pertamina diminta mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium. Jika penghapusan Premium itu benar-benar dilaksanakan, maka Pertamina dapat dinilai melanggar penugasan Pemerintah...

Pokja Penanganan Pelanggaran Prokes COVID-19 Dibentuk

JAKARTA - Bawaslu diberi amanah memimpin Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020. Keputusan tersebut diambil...

Kampanye Pengumpulan Massa Diganti Virtual

JAKARTA - Kampanye Pilkada Serentak 2020 diprediksi berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Satgas Penanganan COVID-19 menyerukan kegiatan pengumpulan massa saat kampanye diganti dalam bentuk digital....

Penyadapan di RUU Kejaksaan Dipertanyakan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan saat ini sedang dibahas di DPR RI. Dalam RUU tersebut, jaksa diberi kewenangan melakukan penyadapan. Hal ini masuk...

Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

JAKARTA - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal...

Berita Terbaru

Melahirkan, Foto Bayi Irish Bella-Ammar Zoni Bikin Penasaran

JAKARTA - Pasangan selebriti Ammar Zoni dan Irish Bella tengah berbahagia. Ya, Bella dan Ammar kini resmi menyandang status baru mereka sebagai orang tua. Telah...

Sayangi Pemilih, Kandidat Cukup Sapa Warga Via Telpon dan Manfaatkan Medsos

JAKARTA - Virus corona (Covid-19) terus menyerang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkali-kali meminta kepada calon kepala daerah yang ikut serta dalam Pemilihan...

Panduan Belajaran Masa Covid-19 bagi Orang Tua Diuji Publik

JAKARTA - Panduan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 yang disusun Kementerian Agama (Kemenag) telah memasuki tahap uji publik. Direktur GTK...

Ada Tiga Faktor Indeks Ketahanan Pangan Turun

JAKARTA - Daya beli yang masih rendah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan diperkirakan akan berdampak pada penurunan indeks ketahanan pangan pada akhir 2020 nanti. Diketahui,...

Wow, Ini Penampakan Celana Dalam Dinar Candy yang Laku Seharga Rp50 Juta

JAKARTA - Dinar Candy membuat heboh publik, Ya, pasalnya wanita yang berprofesi sebagai DJ itu telah menjual celana dalamnya melalui media sosial. Melalui akun Instagram...

Angaran Besar, Tapi 4 Rumah Sakit di Pringsewu Hanya Miliki 2 Ventilator

JAKARTA - Kekurangan ventilator ternyata bukan hal baru. Ini terjadi sejak Maret lalu hingga hari ini. Cermin ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah sangat kentara....

Masih Ada Pengembang Nakal

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan...

Ada yang Disembunyikan Kejagung

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan Kejaksaan Agung yang melimpahkan berkas perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke penuntutan tahap II. Terutama menyangkut...