Beranda Politik Netralitas ASN Penyakit Lama

Netralitas ASN Penyakit Lama

JAKARTA – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut persoalan netralitas ASNmerupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh.

“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Kambuh setiap lima tahun sekali. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi dalam pelaksanaan pilkada,” kata Ma’ruf di Jakarta, Selasa (15/9).

Tidak hanya saat pilkada. Persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah juga terjadi ketika pilpres. Ma’ruf meminta KASN dapat memberikan pengawasan ekstra terhadap indikasi keberpihakan ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

BACA JUGA: Dinilai Bikin Gaduh, Gerindra Minta Jokowi Copot Ahok dari Komut Pertamina

“KASN diharapkan turut memberikan pengawasan terhadap penerapan kode etik pelaku dan netralitas ASN sesuai kewenangannya. Utamanya dalam menghadapi perhelatan Pilkada Serentak pada 9 Desember nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi pelanggaran terkait keberpihakan ASN pada Pilkada Serentak 2020, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2020, yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua KASN Agus Pramusinto.

Bawaslu RI mencatat, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 terdapat 700 kasus keberpihakan oknum ASN, TNI, dan Polri. Ketidaknetralan ASN tersebut, terjadi karena adanya situasi sulit di posisi ASN untuk menentukan pilihan.

BACA JUGA: Dicurigai Ada Kompromi dalam Penundaan Putusan Sidang Etik Firli Bahuri

“ASN sering berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita mendapati kenyataan ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” ujar Abhan.

Faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan terhadap ASN di tingkat bawah. “Bagi ASN mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” papar Abhan.

Terkait pelaksanaan Pilkada, anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin

mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tidak mengabaikan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.

“Jangan sampai kemudian lebih sibuk untuk memastikan protokol kesehatan. Tetapi terkait penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih penyelenggara agak abai,” ujar Afif.

Dia mengatakan, dalam simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 yang digelar beberapa waktu lalu, ditemukan adanya sejumlah hal yang dinilai berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dalam mencoblos.

Salah satunya terkait tata letak kotak suara di TPS yang ditempatkan terlalu dekat dengan dinding. Hal itu dilakukan untuk membuat kondisi TPS sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun, hal tersebut justru dapat menyulitkan para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Afif juga menyinggung mengenai penggunaan sarung tangan oleh pemilih. Menurutnya, penggunaan sarung tangan dapat menyulitkan penyandang tunanetra dalam meraba huruf braille di surat suara.

Sarung tangan merupakan salah satu alat pelindung diri yang harus digunakan pemilih saat mencoblos di TPS. Ini sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Penggunaan sarung tangan meskipun plastik ini berpengaruh terhadap perabaan braille template bagi teman-teman tunanetra. Ini kan harus dicarikan solusinya,” terang Afif.

Seperti diketahui Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19, hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020.(rh/fin)

Baca Juga

Demokrat Sentil Pidato Jokowi: Kurang Pas Minta PBB Berbenah Diri

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir perdana dalam pidato sidang umum majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9). Jokowi meminta,...

Tidak Ingin Dipimpin Plt

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Versi pemerintah, pilkada penting untuk melanjutkan kepemimpinan daerah. Karena Plt (Pelaksana...

Pengumuman Paslon Melalui Website

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan Kampanye di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian...

Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19 Tinggal 13 Orang

JAKARTA - Jumlah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2020 yang terkonfirmasi positif COVID-19 menurun. Dari semula 63 orang kini...

Polri, Kejagung dan KPK Dapat Tambahan Dana

JAKARTA - Penambahan anggaran untuk Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Kemendagri dan BNPP disetujui DPR. Dengan penambahan dana ini, kinerja lembaga penegak hukum tersebut diharapkan...

Berita Terbaru

Lima Pengedar Sabu Diciduk

TOBOALI - Pasangan suami istri (Pasutri), Ret (27) dan Nik (30), warga Jalan Payak Ubi lingkungan Sukadamai Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), diciduk tim...

Ambang Batas Micin

MAKASSAR - Vetsin alias micin adalah salah satu penyedap makanan yang dianggap memengaruhi otak. Padahal dalam ambang batas wajar, micin dibutuhkan tubuh. Ungkapan bahwa makan...

Warga Beresiko Tinggi Akan Ditandai

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini tengah menjalankan program Ji Wong Jiga (Siji Wong Siji Jaga). Program ini untuk mengawasi dan menjaga orang-orang...

Pesantren Penguat Ekonomi Syariah

TASIK - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tasikmalaya melaksanakan Webinar Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKsyar) via Zoom...

Puluhan Rumah Disapu Puting Beliung

CIREBON - Puluhan rumah di Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung dihantam angin puting beliung Selasa sore (22/9). Dari puluhan rumah tersebut, empat rumah di antaranya...

Waspada Cuaca Ektrem!

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengingatkan akan dampak curah hujan dan kerentanan tanah pada sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, pada masa...

Gaji Pinangki Diungkap di Sidang

JAKARTA - Untuk kali pertama Jaksa Pinangki Sirna Malasari duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). Dalam sidang tersebut, Kejaksaan...

Transaksi Mencurigakan Rp 7,41 Triliun, 19 Bank di Indonesia Disebut Terlibat

JAKARTA - Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengungkap bocoran data aliran dana mencurigakan bank-bank besar di dunia. Termasuk dugaan 19 bank yang beroperasi di...

Bergabung bersama kami

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dengan mudah

Nusantara

Warga Beresiko Tinggi Akan Ditandai

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini tengah menjalankan program Ji Wong Jiga (Siji Wong Siji Jaga). Program ini untuk mengawasi dan menjaga orang-orang...

Pesantren Penguat Ekonomi Syariah

TASIK - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tasikmalaya melaksanakan Webinar Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKsyar) via Zoom...

News

KPPU Siap Usut Dugaan Kongkalikong SPI Bawang Putih

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU membuka diri terhadap pihak-pihak yang menengarai adanya permainan pengusaha dan unsur pemerintah dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor...

Tingkatkan Produksi Pertanian di Malang, Ditjen PSP Kementan Bangun Embung

MALANG – Untuk mendukung peningkatan produksi di Kabupaten Malang, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) melakukan pembangunan embung di Desa Kromengan,...

Atasi Kekurangan Air, Pembangunan Dam Parit Tingkatkan Produksi dan Luas Tanam

JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan), telah banyak melakukan terobosan guna mendorong indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian. Selain bantuan benih unggul, alat mesin pertanian dan...