Beranda Politik DPR Sayangkan Pembatalan BUMN-K

DPR Sayangkan Pembatalan BUMN-K

JAKARTA – Sejumlah pihak menyayangkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam RUU Cipta Kerja.

Salah satunya anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto. Menurutnya, pemerintah merasa belum lengkap mendefinisikan yang dimaksud BUMN-Khusus tersebut. Baik bentuk maupun kewenangannya.

Dia menilai Pemerintah terkesan tidak serius membentuk BUMN-K ini. Padahal pembentukan BUMNK ini merupakan amanat putusan MK terkait pengelolaan sektor hulu migas.

BACA JUGA: Dicurigai Ada Kompromi dalam Penundaan Putusan Sidang Etik Firli Bahuri

“Sebenarnya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi aspek legislasi sektor hulu migas. Ketimbang harus merevisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara khusus. Tetapi apa boleh buat, Pemerintah ternyata tidak siap,” ujar Mulyanto di Jakarta, Selasa (15/9).

Dia mengingatkan pembentukan BUMNK ini sangat mendesak. Karena selain merupakan amanah putusan MK, keberadaan BUMNK ini diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan usaha hulu migas negara.

“Harusnya Pemerintah sudah menyiapkan konsep kelembagaannya dengan matang. Sehingga pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Mulyanto.

Sebelumnya dalam rapat pembahasan daftar isian masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, Senin (14/9) Pemerintah mencabut pasal-pasal RUU Cipta Kerja terkait dengan pembentukan BUMN-Khusus.

BACA JUGA: Sebar Foto Editan, Dewi Tanjung Sebut Pelaku Penusukan Ali Jaber Kadrun Radikal

Alasannya karena pasal-pasal ini sangat strategis dan berpengaruh secara luas terhadap bisnis hulu migas. Sementara Pemerintah mengaku belum siap dengan rumusan bentuk dan fungsi BUMN Khusus ini.

Fraksi PKS sendiri menginginkan BUMN Khusus ini, sesuai amanat MK, dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasanl. Seperti sekarang dilaksanakan SKK Migas serta ditambah fungsi pengelolaan dan pengusahaan sektor hulu migas.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menyampaikan, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembentukan BUMN Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

Menurutnya, pemerintah masih perlu melakukan beberapa persiapan-akan adanya pembentukan badan baru yang terkait industri migas. “Karena dampaknya akan signifikan di industri migas, pemerintah mengusulkan mencabut ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan BUMN Khusus. Dengan demikian DIM tersebut ditarik kembali,” kata Elen. (khf/rh/fin)

Baca Juga

Demokrat Sentil Pidato Jokowi: Kurang Pas Minta PBB Berbenah Diri

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir perdana dalam pidato sidang umum majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9). Jokowi meminta,...

Tidak Ingin Dipimpin Plt

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Versi pemerintah, pilkada penting untuk melanjutkan kepemimpinan daerah. Karena Plt (Pelaksana...

Pengumuman Paslon Melalui Website

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan Kampanye di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian...

Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19 Tinggal 13 Orang

JAKARTA - Jumlah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2020 yang terkonfirmasi positif COVID-19 menurun. Dari semula 63 orang kini...

Polri, Kejagung dan KPK Dapat Tambahan Dana

JAKARTA - Penambahan anggaran untuk Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Kemendagri dan BNPP disetujui DPR. Dengan penambahan dana ini, kinerja lembaga penegak hukum tersebut diharapkan...

Berita Terbaru

Ngeri, Covid-19 Babel Melonjak

BABEL - Penambahan kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) makin mengerikan. Jika sehari sebelumnya hanya ada dua orang terkonfirmasi positif Covid-19,...

Lima Pengedar Sabu Diciduk

TOBOALI - Pasangan suami istri (Pasutri), Ret (27) dan Nik (30), warga Jalan Payak Ubi lingkungan Sukadamai Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), diciduk tim...

Ambang Batas Micin

MAKASSAR - Vetsin alias micin adalah salah satu penyedap makanan yang dianggap memengaruhi otak. Padahal dalam ambang batas wajar, micin dibutuhkan tubuh. Ungkapan bahwa makan...

Warga Beresiko Tinggi Akan Ditandai

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini tengah menjalankan program Ji Wong Jiga (Siji Wong Siji Jaga). Program ini untuk mengawasi dan menjaga orang-orang...

Pesantren Penguat Ekonomi Syariah

TASIK - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tasikmalaya melaksanakan Webinar Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKsyar) via Zoom...

Puluhan Rumah Disapu Puting Beliung

CIREBON - Puluhan rumah di Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung dihantam angin puting beliung Selasa sore (22/9). Dari puluhan rumah tersebut, empat rumah di antaranya...

Waspada Cuaca Ektrem!

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengingatkan akan dampak curah hujan dan kerentanan tanah pada sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, pada masa...

Gaji Pinangki Diungkap di Sidang

JAKARTA - Untuk kali pertama Jaksa Pinangki Sirna Malasari duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). Dalam sidang tersebut, Kejaksaan...

Bergabung bersama kami

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dengan mudah

Nusantara

Ngeri, Covid-19 Babel Melonjak

BABEL - Penambahan kasus positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) makin mengerikan. Jika sehari sebelumnya hanya ada dua orang terkonfirmasi positif Covid-19,...

Warga Beresiko Tinggi Akan Ditandai

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini tengah menjalankan program Ji Wong Jiga (Siji Wong Siji Jaga). Program ini untuk mengawasi dan menjaga orang-orang...

News

KPPU Siap Usut Dugaan Kongkalikong SPI Bawang Putih

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU membuka diri terhadap pihak-pihak yang menengarai adanya permainan pengusaha dan unsur pemerintah dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor...

Tingkatkan Produksi Pertanian di Malang, Ditjen PSP Kementan Bangun Embung

MALANG – Untuk mendukung peningkatan produksi di Kabupaten Malang, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) melakukan pembangunan embung di Desa Kromengan,...

Atasi Kekurangan Air, Pembangunan Dam Parit Tingkatkan Produksi dan Luas Tanam

JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan), telah banyak melakukan terobosan guna mendorong indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian. Selain bantuan benih unggul, alat mesin pertanian dan...