Wajib Karantina

Oleh: Dahlan Iskan

 

Inilah jalan yang bisa dipakai untuk kompromi. Agar kepentingan ekonomi tetap terakomodasi. Dan kepentingan kesehatan tidak seperti dikorbankan.

 

Kalau saja jalan ini bisa ditempuh tidak perlu lagi terjadi heboh pro-Anies atau anti-Anies. Heboh itu sangat memprihatinkan. Semakin ke arah memecah belah bangsa.

 

Tapi, mengusulkan jalan ini juga riskan. Seperti kembali ke tulisan Disway lima atau enam bulan lalu: siapa yang sebenarnya wajib karantina.

 

Ide ini bertolak dari sukses Taiwan mengendalikan Covid-19. Juga melihat kenyataan banyaknya orang yang terkena Covid-19 tapi baik-baik saja (Lihat Disway dua hari lalu: Istri Positif).

 

Di tulisan itu juga sekaligus bisa dibaca hal sebaliknya: bagaimana seorang dokter spesialis, profesor, yang juga pintar menjelaskan soal Covid meninggal dunia.

 

Ia tidak hanya ahli menjelaskan, ia sendiri punya teori Golden Way agar aman menghadapi Covid.

 

Intinya begini: Taiwan punya data, siapa saja di antara warganya yang punya penyakit-penyakit rentan Covid-19.

 

Dari semua bahan yang saya baca, para dokter sudah sepakat penyakit rentan itu ada empat. Yakni gangguan pernafasan, sakit jantung, darah tinggi, dan diabetes.

 

Mereka itulah sebenarnya yang wajib karantina. Untuk kepentingan mereka sendiri. Tentu juga untuk kepentingan umum. Banyaknya orang meninggal karena Covid telah menimbulkan kepanikan masal. Juga menguras energi.

Beda dengan di Taiwan, kita punya masalah besar: siapa yang punya data itu. Lalu akan diapakan data itu.

 

Sebenarnya yang punya kepentingan nomor satu kegunaan data itu adalah keluarga masing-masing.

 

Saya yakin siapa saja yang sudah berumur sekitar 30 tahun masih punya bapak dan ibu. Atau salah satunya. Bahkan mungkin masih punya kakek/nenek.

Bapak-ibu-kakek-nenek itulah yang berpotensi punya salah satu dari empat penyakit comorbid itu.

 

Dengan demikian, data siapa saja yang punya penyakit comorbid itu sebenarnya  sudah ada. Hanya saja tidak disatukan dalam data base di satu kota/kabupaten. Atau satu provinsi. Atau satu negara. Data itu masih tercecer di keluarga masing-masing.

 

Mereka inilah yang mestinya mutlak tidak boleh dekat-dekat dengan penderita Covid-19. Sayangnya kita tidak bisa tahu apakah orang yang di dekat kita itu lagi membawa virus atau tidak.

 

Maka orang seperti saya –sebagai salah satu penderita penyakit comorbid itu– mau saja kalau pemerintah ”mengkhususkan” kami. Misalnya kami-kami ini diberi gelang elektronik. Warnanya yang mencolok.

 

Gelang itu akan mengingatkan diri sendiri bahwa ”saya adalah orang rentan”. Juga mengingatkan orang lain agar jangan terlalu mendekati kami.

 

Saya tidak bisa memperkirakan berapa persen penderita comorbid itu. Tapi tidak sampai 30 persen jumlah penduduk kan?

 

Berarti sebenarnya masih ada 70 persen penduduk yang bisa ditugaskan untuk memajukan roda ekonomi. Tentu dengan protokol kesehatan.

 

Mungkin mereka yang 70 persen itu masih akan tertular Covid. Atau saling menulari. Tapi karena tidak punya comorbid mestinya mereka lebih mampu mengatasi sendiri. Seperti terbukti begitu banyak yang tertular tapi tidak memiliki gejala. Mereka sehat-sehat saja.

 

Lihat juga begitu besar angka kesembuhan selama ini. Itu adalah dari golongan yang 70 persen itu.

 

Tapi siapa yang harus punya inisiatif untuk melakukan pendataan penderita comorbid di masing-masing kota?

 

Tentu kasus seperti Prof Budi Warsono agak berbeda –yang istrinya akhirnya juga meninggal dunia Sabtu dini hari lalu.

 

Beliau tahu punya comorbid. Beliau tahu pasien yang datang kepadanya banyak, tiap hari 20 sampai 30 orang. Beliau juga mengatakan mereka itu kebanyakan penderita Covid-19.

 

Tapi beliau tetap melakukan tugasnya sebagai dokter. Itu sesuai dengan sumpahnya sebagai seorang dokter. Bahkan beliau menilai dokter yang menolak pasien di saat Covid ini telah melanggar sumpah dokter.

 

Atau biar saja kita begini terus saja. On off terus. Siapa tahu memang banyak yang asyik pro dan asyik anti Anies Baswedan. (*)