Oknum Polisi Peminta Proyek Kian Merajalela

fin.co.id - 15/09/2020, 09:28 WIB

Oknum Polisi Peminta Proyek Kian Merajalela

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menangkap sejumlah oknum Polisi yang meminta paksa sejumlah proyek kepada para kepala dinas. Ini terjadi di daerah. Indonesia Police Watch (IPW) pun membeberkan fakta yang ada setelah mendapatkan  laporan.

Ya, aksi minta paksa proyek ini tidak hanya modus baru korupsi di daerah, tapi juga menjadi penghancur pembangunan di daerah.

Bahkan Indonesia Police Watch (IPW) menerima laporan dari sejumlah daerah bahwa para Kepala Dinas, terutama PU, Pendidikan, Kesehatan, para Bendahara dll kerap didatangi oknum Polisi yang meminta proyek tertentu agar dikerjakan rekanan yang ditunjuknya.

Baca juga: Inilah Jejak Rekam 2 Buronan Tertangkap di AS Versi IPW

”Jika tidak diberikan, oknum Polisi itu meminta fee 10 sampai 15 persen dari nilai proyek tersebut. Jika tidak diberikan para Kepala Dinas itu diganggu dengan berbagai panggilan kepolisian, mulai dari klarifikasi, wawancara hingga meminta keterangan,” ungkap Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Selasa (15/9).

Akibatnya, sambung Neta, banyak Kepala Dinas yang ”stres” dan mundur dari jabatannya akibat tidak kuat menghadapi teror seperti ini.

”Jika hal ini terus berlanjut nasib pembangunan di daerah dipastikan akan terhambat dan tidak maksimal,” ungkap Neta kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Di Kota Padangsidempuan misalnya, saat ini para Kepala Dinas banyak yg stres menghadapi ulah oknum Polisi. Bahkan ada istri Kepala Dinas yang sakit.

Baca juga: IPW ke Mahfud MD: Mending Cepat Tangkap Djoko Tjandra daripada Bentuk Tim Pemburu Koruptor

Dan akhirnya meninggal dunia karena suaminya dipanggil wawancara oleh oknum Polisi dari pukul 09.00 hingga pukul 23.00 WIB selama beberapa kali tanpa diketahui secara jelas kesalahannya.

”Sikap oknum Polisi seperti ini perlu segera ditertibkan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lancar dan maksimal,” jelasnya.

Munculnya ulah nekat para oknum Polisi ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para Kapolda maupun Propam Polri.

Baca juga: Joko Tjandra Ternyata Konsultan Bareskrim, IPW: Pantas Saja!

Kasus oknum Polisi yang makin marak meminta proyek ini sudah dilaporkan IPW kepada Menkopolhukam maupun Mendagri agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan ulah oknum Polisi tsb dibersihkan.

Sebelumnya, hasil kajian, KPK menyebut, 82 persen dana yang digunakan oleh para calon kepala daerah (Cakada) bersumber dari pihak swasta yang berperan sebagai sponsor.

Admin
Penulis