JAKARTA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi COVID-19 sangat penting. PSBB adalah langkah tepat memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun harus dibarengi dengan tindakan tegas bagi pelanggar Protokol kesehatan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai pemberlakuan PSBB di Provinsi DKI Jakarta adalah kebijakan yang tepat. Sebab PSBB menurutnya sangat diperlukan untuk menghambat laju penularan COVID-19 di Ibukota.
"Tetapi, penerapannya harus tetap terukur. Bahkan, tidak ada salahnya diikuti oleh seluruh daerah penyangga. Bila perlu, bisa saja diadopsi oleh provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model "rem darurat"," katanya, Senin (14/9).
Dikatakannya, penerapan PSBB pasti memiliki batas waktu. Untuk itu, PSBB dalam bentuk apapun, termasuk dengan "rem darurat" sangat baik.
"Namun tetap sebagai program jangka waktu sangat singkat, yaitu bisa dua minggu, atau paling kuat satu bulan. Itupun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara," terangnya.
Menurutnya ada tiga jangka waktu simultan sejak awal penerapan PSBB, yakni jangka berkelanjutan, jangka menengah, dan jangka pendek.
Untuk jangka waktu berkelanjutan harus ada upaya menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat terhadap seluruh protokol kesehatan.
"Komunikasi kesehatan ini salah satu solusi strategis, sebagaimana berulang kali saya sampaikan di ruang publik," paparnya.
Kampanye komunikasi kesehatan juga harus dilakukan secara masif, sistematis, terstruktur, kreatif, berkesinambungan dan inovatif pada tingkat nasional hingga keluarga sebagai komunitas terkecil.
"Pesan yang disampaikan dalam kampanye kesehatan harus utuh guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait COVID-19, antarpemerintah pusat dan daerah harus sejalan," jelasnya.
Untuk jangka menengah, sebaiknya pemerintah membuat program pencegahan penularan dan penanganan kesehatan penderita COVID-19 yang disertai upaya memacu perekonomian. Tujuannya untuk menjaga semua sektor usaha sekaligus mencegah PHK.
"Artinya, penanganan kesehatan berjalan hanya selangkah di depan pemulihan ekonomi agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan sehari-hari terpenuhi," paparnya.
Sementara untuk jangka pendek, mempercepat penemuan dan pengadaan vaksin COVID-19 yang sudah teruji dan andal. Jangka waktu penemuan vaksin pun harus ditetapkan, misalnya paling lama Desember 2021.
"Lebih cepat lebih baik. Karena Itu, penelitian harus didukung dana yang sangat memadai," ujarnya.
Menurut dia, para tenaga peneliti juga harus mendapat insentif, pengakuan dan penghargaan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat luas.
