Ada Korupsi di Tengah Wabah

Beranda Headline Ada Korupsi di Tengah Wabah

JAKARTA – Berapa pun suplai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) untuk DKI Jakarta dan sejumlah provinsi, dan kabupaten/kota lainnya sulit diwujudkan. Problem ini lantaran transparansi yang bobrok dan implementasi penyerapan anggaran yang amburadul.

Sehari menjelang pemberlakuan ebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta misalnya, jumlah kasus baru positif virus corona di ibu kota justru mencatat rekor baru. Bahkan hingga Minggu (13/9) sebanyak 1.492 orang.

Dengan demikian total kasus positif Jakarta mencapai 54.864 orang. Pada posisi ini, besaran anggaran dan penanganan benar-benar tidak memiliki peran berarti. Meninggkatnya masyarakat yang terpapar virus mematikan itu, tidak diimbangi secar signifikan dengan kesembuhan.

Bahkan data yang diterima Fajar Indonesia Network total kasus yang sembuh hanya 831 orang dengan tingkat kesembuhan 74,8%. Sedangkan yang meninggal bertambah 6 orang dengan tingkat kematian 2,6%.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) secara jelas menyebutkan pemerintah daerah agar lebih transparan dalam membelanjakan anggaran untuk sektor kesehatan di masa pandemi Covid-19. Memerahnya DKI Jakarta dewasa ini, tak terlepas pula dari dugaan korupsi dan pemanfaatan dana penanganan pandemi yang terus menyebar luas.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengatakan pemerintah pusat dan daerah masih kurang transparan menginformasikan anggaran. Ini terlihat dari hasil pemantauan terhadap 13 daerah menginformasikan penggunaan anggaran di masa pandemi Covid-19 yaitu Aceh, Palembang, Medan, DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Jogjakarta, Semarang, Bali, Manado, Kendari, dan Makassar.

”Jika kita melihat SiRUP atau LPSE itu enggak semua daerah, bahkan sedikit yang menginformasikan sekarang sudah belanja apa. Misal, masker berapa banyak, PCR berapa, distribusi ke mana. Itu yang jadi perhatian,” ungkapnya.

Selain itu, Almas juga menemukan laporan adanya politisasi bantuan sosial di sembilan daerah. Salah satunya di Manado dan Kendari. Bentuk politisasi itu, ketika penyaluran bansos ada imbauan agar warga tidak memilih calon lain selain incumbent. Ada juga paket sembako yang ditempel foto kepala daerah.

Apa yang disampaikan ICW ada singkronisasinya dengan makin memerahnya Jakarta. Pemprov setempat telah mengumumkan tambahan kasus baru hari ini dengan catatan, dari total tambahan 1.492 tersebut sebanyak 324 kasus merupakan data hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Dengan demikian tambahan kasus baru hari ini seharusnya hanya 1.103 orang.

Itu artinya tambahan kasus per 12 September 2020 Jakarta yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 1.440 orang, dengan 324 kasus yang baru dilaporkan kemarin. Maka angka sebenarnya menjadi 1.764 orang. Ini rekor tambahan kasus yang jauh lebih tinggi sejak kasus pertama virus corona dilaporkan di Indonesia pada awal Maret.

Rekor tertinggi tambahan kasus covid-19 di ibu kota sebelumnya terjadi pada Rabu 9 September 2020 sebanyak 1.474 orang. Jumlah kasus baru ini juga setelah memperhitungkan tambahan 448 kasus yang baru dilaporkan keesokan harinya, Kamis (10/9).

Adapun lonjakan tambahan kasus positif covid-19 ini menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengetatkan kebijakan PSBB mulai Senin (14/9).

”Menyaksikan kejadian selama 12 hari terakhir ini kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan tambahan kasus di jakarta bisa terkendali. Kalau tidak, dampak ekonomi, sosial, budayanya akan sangat besar,” kata Anies pada konferensi pers secara daring, Minggu (13/9).

Meski kembali mengetatkan PSBB, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI memiliki formulasi yang berbeda dibandingkan dengan masa PSBB transisi yang berakhir beberapa hari lalu. Salah satu perbedaannya di antaranya kantor/instansi pemerintah pusat dan daerah hanya boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 25% mengikuti aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di zona merah.

Kemudian tempat rekreasi, taman, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tutup. Pasar dan pusat perbelanjaan buka dengan kapasitas maksimal 50%, sarana olahraga tutup, sarana ibadah buka dengan kapasitas maksimal 50% dan hanya untuk warga setempat, serta tidak boleh berkumpul di ruang publik lebih dari dua orang.

Dari sisi transportasi umum ganjil genap kembali ditiadakan, kapasitas mobil pribadi maksimal dua orang per baris kursi kecuali berdomisili di alamat yang sama, seluruh tranportasi publik maksimal 50% dari kapasitas dengan frekuensi layanan dan armada yang dikurangi, serta ojek online masih diizinkan mengankut barang maupun penumpang dengan protokol kesehatan ketat.

Adapun kebijakan pengetatan PSBB diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub No.33/2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Menanggapi beberapa sentimen yang muncul tentang PSBB, Anggota DPR Marwan Jafar mengingatkan semua pihak agar tidak ada pembenturan antara faktor kesehatan dan ekonomi dalam proses atau upaya pengendalian Covid-19. ”Tentu saja Madzhab kesehatan dan ekonomi harus diduetkan, jangan diduelkan,” kata Marwan kepada wartawan.

Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengajak semua pihak untuk menghindari pertentangan kontraproduktif soal faktor ekonomi dan kesehatan.

Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity ini mengajak semua pihak untuk bijak mendudukkan perkara kesehatan dan ekonomi sehingga Covid-19 dapat tertanggulangi dengan baik. Pada masa wabah saat ini, kata dia, tidak perlu saling menyalahkan, apalagi merundung satu sama lain tanpa didasari keakuratan data.

”Saatnya menghidupkan ruang solusi bersama, antara lain dengan menumbuhkan solidaritas ide dan gagasan bersama rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan bersama, bukan malah mempolitisasi antara satu sama lain,” paparnya.

Marwan mengatakan harus ada ruang solusi ide bersama untuk kepentingan nasional dalam memerangi Covid-19. ”Bangsa yang kokoh dan solid akan tetap eksis dan menang melewati pandemi global ini,” jelasnya.

Terpisah ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik payung hukum yang muncul saat pandemi 6 bulan lalu karena tidak menjadi solusi penanganan Covid-19.

Faisal menyebut salah satunya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai contoh payung hukum yang lebih condong mengamankan keuangan dan perbankan dibanding kesehatan.

”Perppu 1/2020 ini bukan perppu tentang menangani Covid-19 secara extraordinary, melainkan untuk mengantisipasi masalah Covid-19 merembet sektor keuangan dan perbankan,” kata Faisal dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring tadi malam.

Faisal menilai seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menangani Covid-19 secara luar biasa (extraordinary). Misalnya, kata dia, perppu agar alat pelindung diri (APD) bisa diproduksi oleh industri otomotif yang produksinya sedang anjlok. ”Ya, dan macam-macam (perppu lain) yang semacam itu,” kata Faisal.

Selain itu, struktur pejabat yang mengisi organisasi Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga dinilai lebih condong pada penanganan perekonomian. ”Kita lihat Ketua Komite kebijakannya Menteri (Koordinator) Perekonomian, kemudian (wakil ketua) ada Menkeu, lalu ketua pelaksananya ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Faisal.

Sebelumnya rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB total mulai Senin (14/9) menimbulkan kegaduhan. Sampai-sampai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai kegaduhan tersebut muncul lantaran kesalahan tata kata yang digunakan saat mengumumkan kebijakan tersebut.

”Sejak awal pemerintah pusat telah mengetahui bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi seolah-olah Jakarta menarik rem darurat. Karena ini tata kata, bukan tata negara,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tahu bahwa Jakarta harus PSBB dan belum pernah dicabut. Namun tata kata saat mengumumkan PSBB total tersebut mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga menimbulkan kejutan baru terhadap perekonomian.

Akibatnya, setelah PSBB total diumumkan, para ekonom menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp397 triliun. Padahal sebenarnya Pemprov DKI Jakarta hanya mengumumkan perubahan kebijakan. ”Seakan-akan (PSBB total) ini baru, sehingga menimbulkan kejutan terhadap ekonomi. PSBB sudah menjadi kewenangan daerah, namun perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu,” ujarnya.

Dia mencontohkan di daerah tertentu PSBB diterapkan untuk satu kampung, kemudian di daerah lain diterapkan untuk satu pesantren, atau di tempat lain diberlakukan untuk pasar.

Menurutnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan ini, namun tata kata saat mengumumkan PSBB total kurang tepat. Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pertumbuhan ekonomi Jakarta terkontraksi hingga 8,22% (year on year/yoy). Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak. Hal ini dilihat dari sektor penyediaan akomodasi dan makan/minum, serta transportasi dan pergudangan yang terkontraksi paling dalam. (tim/fin/ful)

Baca Juga

Konser Tulus Batal Karena Tak Dapat Izin Kepolisian

JAKARTA - Konser musisi Tulus yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/11), batal digelar. Polda Metro Jaya tak mengeluarkan...

Opung Felix Tenang Menjalani Puluhan Kali Fisioterapi Berkat JKN-KIS

TIGARAKSA – Usia tua merupakan usia yang rentan dengan gangguan kesehatan. Secara kasat mata, tubuh akan terlihat bugar, namun terkadang kondisi di dalam tubuh...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Sakit Hati Islam Disebut Teroris, Paul Pogba Dikabarkan Keluar dari Timnas Prancis

JAKARTA- Gelandang bintang Prancis Paul Pogba dilaporkan keluar dari tim sepak bola nasional Prancis karena sakit hati mendengar agamanya, Islam dihina dan dicap sebagai...

Rekomendasi Lainnya

Pemerintah Ingatkan Ancaman Hukum yang Menghalangi...

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan tracing Covid-19...

Soal Swab Rizieq Shihab, Polda Jabar...

JAKARTA - Polda Jawa Barat mengagendakan pemeriksaan terhadap empat direktur RS UMMI, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/11), terkait tes usap atau swab test...

Ogah Patuhi Prokes Covid-19, Pemerintah Bakal...

JAKARTA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan pemerintah bakal menindak tegas siapapun, termasuk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, yang menolak...

Gus Menteri Mengaku Bangga dengan Transmigran

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengaku bangga dengan pilihan orang yang tinggalkan daerah asal guna...

Persib Buka Akademi Sepak Bola di...

JAKARTA - Persib Bandung secara resmi membuka akademi sepak bola di Pati, Jawa Tengah. Peresmian cabang akademi itu dilakukan pada Sabtu (28/11) kemarin. "Kami tidak...

LPSK Terjunkan Tim Bantu Perlindungan Saksi...

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal mengirim tim untuk memproses perlindungan serta pemberian hak bagi saksi dan korban serangan di Lewono...

Janji Tanding Lagi, Mike Tyson: Insya...

JAKARTA - Legenda tinju Mike Tyson berjanji bakal bertarung lagi usai ditahan imbang Roy Jones Jr. dalam duel delapan ronde di Staples Center, Los...

Pemerintah Buru Kelompok Teroris yang Bunuh...

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memerintahkan penangkapan terhadap terduga teroris yang membunuh satu keluarga...

Baca Juga

Konser Tulus Batal Karena Tak Dapat Izin Kepolisian

JAKARTA - Konser musisi Tulus yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/11), batal digelar. Polda Metro Jaya tak mengeluarkan...

Opung Felix Tenang Menjalani Puluhan Kali Fisioterapi Berkat JKN-KIS

TIGARAKSA – Usia tua merupakan usia yang rentan dengan gangguan kesehatan. Secara kasat mata, tubuh akan terlihat bugar, namun terkadang kondisi di dalam tubuh...

Rocky Gerung: Jika Dibanding SBY, Maka Jokowi Rezim Otoriter!

JAKARTA- Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, ada pihak yang manipulasi opini publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pemerintahan yang demokratis. Rocky mengatakan,...

Sakit Hati Islam Disebut Teroris, Paul Pogba Dikabarkan Keluar dari Timnas Prancis

JAKARTA- Gelandang bintang Prancis Paul Pogba dilaporkan keluar dari tim sepak bola nasional Prancis karena sakit hati mendengar agamanya, Islam dihina dan dicap sebagai...

Kalahkan Justin Gaethje di Ronde ke-2, Khabib Umumkan Pensiun

JAKARTA- Khabib Nurmagomedov kembali meraih kemenangan dalam laga UFC 254 melawan Justin Gaethje. Khabib mencetak kemenangan dengan kuncian di putaran kedua. Pada ronde pertama, Khabib...

Berita Terbaru

Ketum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

JAKARTA - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj positif terinfeksi Covid-19. Kabar tersebut disampaikan oleh sekretaris pribadinya, M Sofwan Erce melalui video yang diunggah...

7 Ciri Anda Punya Penyakit Gula

JAKARTA - Diabetes adalah salah satu penyakit kronis dengan jumlah penderita terbanyak di dunia. Malahan, Indoseia tercatat sebagai negara Asia, dengan jumlah penderita diabtes...

Penyebab Sakit Kepala Selain Darah Tinggi

JAKARTA - Bagi mereka penderita darah tinggi, sakit di area kepala sering kali dikaitkan dengan kondisi ini. Namun tahukah Anda, sakit kepala tidak selalu...

Polisi Resmi Panggil Habib Rizieq, Pemeriksaan Dijadwalkan Selasa Besok

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya resmi melayangkan surat pemanggilan terhadap Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Rizieq dipanggil guna menjani pemeriksaan sebagai saksi pada...

Merapi Alami 43 Gempa Guguran

JAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengungkapkan Gunung Merapi mengalami 43 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (28/11)...

Foto-Foto

News

Rizieq Shihab Keluar RS Melalui Pintu Belakang, Muannas: Tolong Beri Contoh yang Baik ke Ummat

JAKARTA- Petinggi Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dikabarkan telah keluar dari Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat. Rizieq keluar tanpa diketahui publik. Kabarnya,...

Habib Rizieq dan Istri Dikabarkan Kabur dari RS Ummi Lewat Gudang Obat di Pintu Belakang

JAKARTA- Petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab masih jadi sorotan publik. Pasalnya, dirinya enggan umumkan hasil swab yang telah dilakukan di RS...

Muannas ke Rizieq Shihab: Mentang-Mentang Habib Lalu Berbuat Semaunya

JAKARTA- Hasil Swab Habib Rizieq Shihab yang dilakukan secara pribadi dari MER-C, sudah keluar. Namun Rizieq meminta hasil swab itu agar tidak diumumkan ke...