Arief Poyuono Didepak dari Gerindra, Serius?

ARIEF POYUONO-OKE
ARIEF POYUONO

JAKARTA – Partai Gerindra kabarnya telah merampungkan susunan pengurus baru seusai Kongres Luar Biasa (KLB). Beberapa nama baru santer masuk dalam jajaran pengurus inti. Tapi informasi yang beredar pula, bahwa beberapa nama lenyap tak ada dalam draf. Termasuk Arief Poyuono. Benarkan rumor tersebut?

Siapa yang tak kenal Arief Poyuono. Sosok fenomenal. Lucu dan kerap membuat kontroversi khususnya dalam berbagai kebijakan pemerintah dan di luar pemerintahan. Maklum aktivis buruh ini memang intens menyuarakan pandangannya.

Arief Poyuono memang dikenal kritis. Meski pun dirinya dekat dengan Presiden Jokowi hingga kerap memangkin Kang Mas, namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap menyampaikan masukan, saran sampai kritik yang konstruktif untuk kebaikan bangsa. Sosok yang kerap tampil Lucu di layar kaca ini pun diisukan tak lagi duduk sebagai pengurus inti di DPP Partai Gerindra. Rumor ini belum terjawab.

Dan mayoritas, apa yang disampaikannya cukup buming. Terakhir kali Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto membuat rekomendasi menonaktifkan Gubernur Anies Baswedan. Lantaran persoalan kebijakan PSBB yang bakal diterpakan Anies 14 September mendatang.

BACA JUGA: PSBB Jakarta Memantik Reaksi, Arief Poyuono: Nonaktifkan Segera Anies Baswedan!

Wajar jika Prabowo mengambil kebijakan tersebut, lantaran Gerindra yang mengusung dan memperjuangkan Anies-Sandi hingga menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Tentu Gerindra tidak sendiri pada saat itu, ada koleganya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seperti diketahui Arief Poyuono merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra pada periode kepengurusan sebelumnya. Poyuono dikenal dekat dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia dan Prabowo memiliki historis yang panjang dalam membangun Partai Gerindra.

Lalu apa kata Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman? Sejauh ini susunan pengurus baru partainya masih dirahasiakan. Bahkasn saat ditanya soal posisi Waketum untuk Poyuono, Habiburokhman meminta agar menunggu hingga SK kepengurusan partai selesai di Kemenkum HAM.

BACA JUGA: Airlangga Dikritik, Arief Poyuono: Faisal Basri Kurang Lihai, Kompor Meleduk!

”Kita lihat saja minggu depan, kan sudah keluar SK Menkum HAM,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (12/9).

Namun Habiburokhman meminta Poyuono tidak membuat pernyataan yang mengatasnamakan partai maupun posisinya sebagai Waketum. Menurut Habiburokhman, kepengurusan Gerindra periode lalu sedang demisioner.

”Tapi memang pengurusan periode lalu kan sudah demisioner saat KLB. Makanya saat ini Mr Poyu nggak boleh lagi ngaku-ngaku Waketum, apalagi mengeluarkan pernyataan dengan mengatasnamakan partai,” tegasnya.

BACA JUGA: Arief Poyuono: Bagaimana Ini Kang Mas Jokowi, Menterinya Kok Bikin Gaduh!

Anggota DPR F-Gerindra itu juga meminta Poyuono tidak membuat kontroversi dengan pernyataannya. Sebagai kader partai, Poyuono diminta bisa menerima tugas apa pun meski tidak mendapat posisi bagus.

”Saran saya kepada beliau, janganlah membuat kontroversi dan kegaduhan. Dalam politik itu kita harus bisa menerima tugas apa pun, dan nggak harus selalu punya posisi bagus,” ujarnya.

Soal kepengurusan demisioner ini sebelumnya juga pernah dijelaskan elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan, apabila ada orang tertentu yang mengatasnamakan Partai Gerindra selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pernyataan itu tidak sah. Sebab, kepengurusan Partai Gerindra akan sah jika sudah ada SK dari Kemenkum HAM.

BACA JUGA: Ada KAMI, Arief Poyuono: Gimana Kalau Kita Bentuk KAMU

”Nah, oleh karena itu, segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali jubir partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” ujar Dasco.

”Kami sampaikan bila pihak-pihak yang atas namakan Waketum, Ketua DPP Partai Gerindra, atau Dewan Pembina kecuali Pak Prabowo sebagai Ketum dan Ketua Dewan Pembina atau Ahmad Muzani selaku Sekjen adalah tidak benar, karena kepengurusan akan sah setelah menunggu keluar SK Kemenkum HAM tentang susunan personalia Partai Gerindra,” terang Dasco seperti dilansir Detik.Com. (ful)

BACA JUGA: Selamat Hari Buruh Kawan, Arief Poyuono: Eratkan Tangan Kita!

Infografis: Gugur-di-Medan-Covid-19
Infografis: Gugur di Medan Covid-19
Infografis Ada yang Ganjil di Subsidi Gaji
Infografis: Ada yang Ganjil di Subsidi Gaji