Libatkan PPATK Awasi Cakada

Beranda Nasional Libatkan PPATK Awasi Cakada

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan dalam mencegah praktik politik uang selama pagelaran Pilkada 2020. Pasalnya, PPATK memiliki kewenangan untuk melacak transaksi keuangan para calon kepala daerah (cakada).

“Dalam upaya mencegah korupsi dan dan kekurangan dalam praktek Pilkada yang akan datang itu, maka kemudian KPK memberikan rekomendasi yaitu pertama perlu kerja sama dan koordinasi dengan PPATK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi daring bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi’, Jumat (11/9).

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian KPK, sedikitnya terdapat 82 persen calon kepala daerah yang disinyalir disponsori oleh pihak tertentu dalam kontestasi Pilkada 2020. Ia pun mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak berlaku curang dalam pilkada tahun ini.

“Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen Pilkada itu calon-calon kepala daerahnya didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga, itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,” kata dia.

Ia turut mengusulkan supaya dibuat peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada berbasis karakteristik wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu antisipasi kecurangan ataupun money politics dalam Pilkada 2020.

“Jadi perlu kemudian pemetaan, karena antara Aceh sampai Papua karakteristik-karakteristik kerawanannya berbeda-beda, ada berbasis mungkin berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipertahankan karena masing-masing daerah memiliki spesialisasi,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD khawatir dana sponsor dapat berdampak buruk secara sistemis. Ia memandang, hal itu dapat menyebabkan tak hanya korupsi uang, bahkan juga korupsi kebijakan.

“Belum lagi permainan seperti yang dikatakan Pak Ghufron tadi di mana calon-calon itu 82 persen dibiayai. Itu berdampak apa? Melahirkan kebijakan sesudah pemilih, melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, korupsi kebijakan berbahaya karena sifatnya berbeda dengan korupsi uang. Dia menyatakan, korupsi kebijakan tak bisa dihitung kerugiannya, berbeda dengan korupsi uang.

“Korupsi uang kan bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi penguasaan tambang, yang sesudah saya periksa itu ternyata ada tumpang tindih,” ucapnya. (riz/gw/fin)

Baca Juga

Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan

JAKARTA - Halal-haramnya vaksin COVID-19, masih dalam pengujian. Namun, jika kondisi darurat vaksin COVID-19 dapat digunakan meski ada unsur tidak halalnya. Menurut anggota Divisi Fatwa...

Truk Barang Dilarang Melintas

JAKARTA - Truk angkutan barang dilarang melintas di jalan tol jelang libur panjang akhir pekan (long weekend). Larangan dilakukan untuk memperlancar arus mudik yang...

Jangan Tinggalkan Petani

JAKARTA – Sektor pertanian menjadi sektor vital dan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, di tengah pandemi Covid -19 yang belum kunjung usai....

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Berita Terbaru

Boikot Produk Prancis

JAKARTA - Negara-negara Arab melalui asosiasi perdagangan mengumumkan untuk boikot produk Prancis, sebagai bentuk protes atas komentar terbaru yang dibuat oleh Presiden Emmanuel Macron...

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

Surplus, Stok Beras Aman Hingga Januari 2021

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memperkirakan stok beras hingga akhir 2020 mencapai sekitar 7,45 juta ton. Pasokan tersebut masih mencukupi...

Pelaku UMKM Masuk Pasar Digital Masih Rendah

JAKARTA - Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Indonesia sebanyak 64 juta, namun hanya 8 juta atau sekitar 13 persen yang memanfaatkan...

Agar Ada Efek Jera, Bentjok dan Heru Divonis Seumur Hidup

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro...

Nusantara

Risma Harap Pelajar Tidak Ikut Demonstrasi Tolak Omnibus Law

JAKARTA- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terlibat demonstrasi anarkis dengan cara merusak fasilitas umum. "Saya berharap bapak ibu di...

Cianjur Selatan Kembali Dilanda Banjir

CIANJUR - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan wilayah Cianjur Selatan kembali dilanda bencana banjir, Minggu (25/10) malam. Lokasi tepatnya di Kampung Cigarogol dan Cimahi,...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Komunikasi Kunci Sukses Penanganan Covid-19

JAKARTA - Komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci kesuksesan penanganan Covid-19. Sangat diperlukan optimalisasi penyediaan dan penyampaian informasi terkait Covid-19 secara transparan,...

7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

JAKARTA - Masih ada warga yang menolak divaksin, jika ada program vaksinasi. Umumnya warga tersebut merasa tak yakin dengan keamanan vaksin. Project Integration Manager of...