Kewenangan Jaksa Bakal Diperluas

Beranda Nasional Kewenangan Jaksa Bakal Diperluas

JAKARTA – DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan UU (RUU) Kejaksaan, yakni UU Nomor 16 Tahun 2004. Polemik pun muncul. Ada yang menyebut RUU tersebut mengancam tugas pokok, fungsi serta kewenangan Polri. Sebab, Kejaksaan akan memiliki wewenang dari hulu hingga hilir. Namun, ada pula yang menilai hal itu diperlukan agar aparat penegak hukum terhindar sebagai alat politik.

“Dalam RUU tersebut, penegakan hukum akan mengutamakan Sistem Pengawasan Kewenangan. Sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu. Ini sesuai harapan masyarakat dan bertujuan lebih melayani pencari keadilan, melindungi dan menjaga demokrasi, mencegah penegak hukum jadi alat politik,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (11/9).

Revisi yang dimaksud adalah pasal 30 ayat 5 yang mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum. Hal ini meliputi, kewenangan selaku intelijen penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Selain itu, ada juga pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.

Menurut Indriyanto, pasal-pasal dalam RUU Kejaksaan itu masih dalam batas linear sistem peradilan pidana terpadu. “Revisi UU tersebut dari sisi filosofis, yuridis, hukum tata negara dan hukum pidana memiliki dua aspek yang tidak menyimpangi prinsip due process of law. Ini masih dalam batas koridor linear ICJS,” jelasnya.

Dalam sistem hubungan wewenang penyidikan-penuntutan dalam revisi UU itu justru berkarakter hukum pidana modern. Yakni mengakui adanya pemisahan, (Distribution of Powers) antara polisi dan kejaksaan. Termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.

Oleh karena itu, distribusi kewenangan adalah legitimatif terhadap prinsip koordinasi dan kooperasi antara polisi dan jaksa. “Model ini meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga,” imbuhnya.

Terkait polemik ada tidaknya perluasan wewenang pro justitia kejaksaan, lanjut Indriyanto, adalah sesuatu yang wajar. “Asalkan wewenang itu tetap dalam sistem pengawasan dari lembaga hakim sebagai garda pengawasan justisial. Karena itu RUU Kejaksaan harus menyesuaikan dan tidak menyimpang dari RKUHAP,” jelasnya.

Indriyanto menjelaskan bila benar ada perluasan wewenang pro justitia, model distribution of powers ini harus tetap berbasis checks and balances system.

“Sehingga prinsip equal arms antara Polisi dan Jaksa tetap terjaga. Misalnya model koordinasi yang baik antara penegak hukum,” ucap Indriyanto.

Sementara itu, pengamat kepolisian Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto . menyebut RUU tersebut sebagai ancaman bagi tugas pokok, fungsi serta kewenangan Polri.

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian (ISPPI) itu mengatakan, RUU Kejaksaan dapat membawa hukum acara pidana melangkah mundur ke posisi zaman Reglement Indonesia Diperbaharui (RIB) warisan kolonial Belanda.

“Tentunya banyak kalangan, khususnya ISPPI mempertanyakan mengapa Rancangan Perubahan atas UU 16/2004 yang muatan materinya banyak bertentangan dengan KUHAP dan tidak sinkron dengan tupoksi aparat hukum lainnya. Terutama kewenangan Polri,” ujar Adiwinoto.

RUU Kejaksaan, lanjutnya, akan memiliki aspek perubahan yang sangat besar dan erat kaitannya dengan kewenangan penyidikan lanjutan yang dimiliki Kejaksaan Agung.

Padahal, dalam Pasal 284 Ayat (2) UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa 2 tahun setelah berlakunya UU KUHAP tersebut semua penyidikan dilakukan hanya oleh Polri dan penyidik pegawai negeri sipil.

Bila nanti RUU Kejaksaan itu disetujui oleh DPR RI menjadi UU, Kejaksaan Agung akan memiliki kewenangan yang sangat luas. Yakni dapat melakukan penyidikan lanjutan.

Tak hanya itu. Kejaksaan juga berwenang menyadap, menjadi pengacara negara tanpa perlu izin lembaga yang berkepentingan, menjadi penyidik, penuntut umum, pengacara negara tertinggi di NKRI, melakukan mediasi, menjadi intelijen penegakan hukum, serta dalam kepentingan penuntutan dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Apakah Polri setuju. Apakah muatan materi tersebut sudah sejalan dengan UU No. 2/2002 tentang Polri,” imbuhnya.

Menurutnya, Polri dapat proaktif memberi saran dan masukan, serta ikut mengawal RUU Kejaksaan yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Adiwinoto memandang Polri perlu ikut dalam tahap sinkronisasi dan perumusan RUU tersebut bersama pemerintah. “Tim Polri harus dapat memberikan argumentasi yang kuat pada saat rapat intern Pemerintah dalam menyiapkan daftar inventarisasi masalahnya,” terang mantan Kapolda Sumatera Selatan ini.

Dia berharap Pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI serta komunitas hukum lainnya dapat menjaga keberadaan dan eksistensi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri sebagai penyidik tunggal.

Terpisah, Ketua Komjak (Komisi Kejaksaan), Barita Simanjuntak menilai RUU Kejaksaan diperlukan di tengah perkembangan zaman. Terlebih, UU Kejaksaan tersebut sudah berusia 16 tahun kan.

“Dalam dinamika perkembangan masyarakat, kasus-kasus kejahatan itu berkembang pesat. Apalagi di bidang pengembangan berkaitan dengan ekonomi, dengan era 4.0. Tentu harus ada penyesuaian,” ujar Barita.

Dia menilai RUU Kejaksaan merupakan keharusan dan diperlukan. RUU Kejaksaan dinilai untuk memperkuat penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.

Namun, Barita memberikan catatan menyangkut substansi RUU Kejaksan tersebut. Dia menyoroti kewenangan yang bisa bersinggungan dengan aparat hukum lainnya. “Ada usulan-usulan yang berkaitan dengan penambahan kewenangan. Ini ada singgungannya juga dengan penegak hukum lain,” ucapnya.

Karena itu, bila ada kewenangan yang diperluas, perlu ada sinkronisasi atau koordinasi lintas lembaga. Tujuannya agar tak terjadi benturan antarlembaga yang bisa menimbulkan persoalan. (rh/fin)

Baca Juga

Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan

JAKARTA - Halal-haramnya vaksin COVID-19, masih dalam pengujian. Namun, jika kondisi darurat vaksin COVID-19 dapat digunakan meski ada unsur tidak halalnya. Menurut anggota Divisi Fatwa...

Truk Barang Dilarang Melintas

JAKARTA - Truk angkutan barang dilarang melintas di jalan tol jelang libur panjang akhir pekan (long weekend). Larangan dilakukan untuk memperlancar arus mudik yang...

Jangan Tinggalkan Petani

JAKARTA – Sektor pertanian menjadi sektor vital dan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, di tengah pandemi Covid -19 yang belum kunjung usai....

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Berita Terbaru

Kista Tak Langsung Picu Mandul

MAKASSAR - Kista ovarium jadi momok yang menakutkan bagi wanita. Jika sudah divonis, maka ada kekhawatiran bisa munculkan kemandulan. Padahal tak selamanya demikian. Spesialis Obgyn,...

Boikot Produk Prancis

JAKARTA - Negara-negara Arab melalui asosiasi perdagangan mengumumkan untuk boikot produk Prancis, sebagai bentuk protes atas komentar terbaru yang dibuat oleh Presiden Emmanuel Macron...

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

Surplus, Stok Beras Aman Hingga Januari 2021

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memperkirakan stok beras hingga akhir 2020 mencapai sekitar 7,45 juta ton. Pasokan tersebut masih mencukupi...

Pelaku UMKM Masuk Pasar Digital Masih Rendah

JAKARTA - Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Indonesia sebanyak 64 juta, namun hanya 8 juta atau sekitar 13 persen yang memanfaatkan...

Nusantara

Risma Harap Pelajar Tidak Ikut Demonstrasi Tolak Omnibus Law

JAKARTA- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terlibat demonstrasi anarkis dengan cara merusak fasilitas umum. "Saya berharap bapak ibu di...

Cianjur Selatan Kembali Dilanda Banjir

CIANJUR - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan wilayah Cianjur Selatan kembali dilanda bencana banjir, Minggu (25/10) malam. Lokasi tepatnya di Kampung Cigarogol dan Cimahi,...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Komunikasi Kunci Sukses Penanganan Covid-19

JAKARTA - Komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci kesuksesan penanganan Covid-19. Sangat diperlukan optimalisasi penyediaan dan penyampaian informasi terkait Covid-19 secara transparan,...

7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

JAKARTA - Masih ada warga yang menolak divaksin, jika ada program vaksinasi. Umumnya warga tersebut merasa tak yakin dengan keamanan vaksin. Project Integration Manager of...