Daerah Kena Imbas Efek Pendapatan Negara Turun

HomeHeadlineDaerah Kena Imbas Efek Pendapatan Negara Turun

 

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 yang semula ditargetkan berada di level antara 4,5 persen hingga 5,5 persen kini menjadi 5 persen. Sementara target pendapatan negara untuk tahun depan turun sebesar Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun. Padahal sebelumnya dipatok Rp1.776,4 triliun.

Skenario penurunan ini secara jelas berimplikasi pada dana bagi hasil, program yang dicanangkan pemerintah dan pengajuan yang telah disampaikan pemerintah daerah di semua sektor. Pasalnya semakin besar beban di tengah wabah Virus Corona (Covid-19) ini berarti semakin tinggi pula kemungkinan menaikan utang.

Ini pun disebutkan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Angka tersebut selama ini ditaati secara penuh oleh pemerintah.

Sri Mulyani menuturkan perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan keputusan tepat yang menggambarkan harapan dan kehati-hatian terhadap kondisi ketidakpastian pada 2021.”Saya rasa ini adalah keputusan yang rasional. Kita tidak kehilangan fokus untuk terus optimis di dalam mengatasi masalah,” terangnya dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat (11/9).

Sri Mulyani juga menyebut inflasi untuk tahun depan ditetapkan 3 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditargetkan Rp14.600 sesuai dengan RAPBN 2021 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo.

Tak hanya itu, tingkat bunga SBN 10 tahun juga tetap 7,29 persen, harga minyak mentah Indonesia tetap 45 dolar AS, lifting minyak tetap 705 ribu barel per hari, serta lifting gas masih sama seperti dalam RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo yaitu 1.007 ribu barel setara minyak per hari. ”Yang berubah adalah cost recovery yang menurun dari 8,5 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS. Jadi turun 500 juta dolar AS,” ujarnya.

Kemudian untuk indikator pembangunan yaitu tingkat pengangguran pada 2021 ditargetkan dalam rentang 7,7 persen hingga 9,1 persen dan tingkat kemiskinan antara 9,2 persen hingga 9,7 persen. ”Untuk Gini ratio indeksnya dari 0,377 hingga 0,379 dan IPM 72,78 hingga 72,95,” ujarnya.

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) untuk tahun depan ditargetkan 102 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104. ”Ya tentu saja ini menjadi basis asumsi kita untuk menghitung dari APBN 2021 dan sekaligus juga ada beberapa target pembangunan,” katanya.

Sejalan dengan kondisi yang ada Sri Mulyani Indrawati menyatakan target pendapatan negara untuk tahun depan turun sebesar Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp1.776,4 triliun. ”Angka Rp32,7 triliun adalah berasal dari penerimaan perpajakan yang targetnya turun Rp37,4 triliun,” ungkapnya.

Penurunan itu terjadi karena target penerimaan perpajakan diturunkan Rp37,4 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun dari yang disampaikan sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp1.481,9 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan dilakukan dengan pertimbangan realisasi hingga Agustus 2020 dan proyeksi sampai akhir tahun yang lebih rendah dibandingkan dalam Perpres 72/2020.

”Lihat saja target dalam RAPBN 2021 yang telah disampaikan oleh Presiden dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah menyebabkan implisit growth jadi sangat tinggi yakni mendekati 18 persen,” ujarnya.

Untuk target penerimaan pajak 2021 diturunkan Rp38,9 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun yang terdiri dari target PPh migas dinaikkan Rp4,6 triliun, target PPh non migas turun Rp20,7 triliun, target PPN turun Rp27,5 triliun, serta target pajak lainnya naik Rp4,7 triliun. ”Dari sisi kepabeanan dan cukai justru ada kenaikan Rp1,5 triliun dengan harapan dapat mengekstensifikasi barang kena cukai akan bisa disetujui oleh DPR sesuai pembahasan sebelumnya di Komisi XI,” ujarnya.

Sementara untuk target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinaikkan Rp4,7 triliun menjadi Rp288,2 triliun dari perkiraan semula dalam RAPBN 2021 sebesar Rp283,5 triliun. Untuk diketahui, PNBP meliputi PNBP SDA minyak yang target ya naik Rp1,92 triliun karena asumsi tetap sama namun cost recovery turun dari 8,5 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS. Untuk PNBP SDA Gas targetnya naik Rp630 miliar, target DMO naik Rp130 miliar, dan target PNBP KL naik Rp2 triliun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan Pemerintah fokus untuk segera menetapkan total anggaran Program PEN tahun 2021 dan rencana pengelolaannya, untuk mendukung kontinuitas upaya pemulihan ekonomi nasional. Tahun ini, program PEN tidak hanya ditujukan untuk menangani aspek kesehatan, tapi juga untuk melindungi perekonomian dan sosial masyarakat.

”Dalam pengalokasian program PEN mendatang, perlu wajib mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas, dan dampak yang dihasilkan atas pelaksanaan bauran kebijakan PEN tahun ini. Misalnya, sisi permintaan dan produksi serta daya saing dan investasi masih perlu terus diperkuat sehingga kebijakan fiskal ekspansif memang masih harus kembali dianggarkan,” kata Puteri dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (11/9).

Sebagaimana disampaikan Presiden, perincian anggaran senilai Rp356,5 triliun ini terdiri atas, pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun. Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Ketiga, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) sekitar Rp136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM sekitar Rp48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, serta keenam, anggaran untuk insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun.

”Semua komponen PEN jumlahnya cenderung menurun, kecuali komponen dukungan sektoral/pemda. Terkait penyesuaian anggaran PEN ini, tantangannya adalah bagaimana Pemerintah dapat memastikan bahwa sektor riil tetap dapat tumbuh dan memiliki kinerja yang baik sehingga target pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5 persen di tahun depan dapat dicapai,” ungkap Puteri.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini kembali menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran PEN untuk mengurangi risiko berlanjutnya pelemahan ekonomi di tahun 2021. Lantaran, realisasi program PEN 2020 per Agustus 2020 baru mencapai 27,7 persen.

”Tentu saja keberhasilan penyerapan dan efektivitas program PEN tahun ini akan memengaruhi perencanaan dan penganggaran PEN tahun depan. Penyerapan anggaran yang masih rendah perlu segera dipercepat dan segala hambatan yang dihadapi Pemerintah juga perlu ditangani secepatnya,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (fin/ful)

Baca Juga

Berita Terbaru