Preman Jadi Pengawas Penerapan Protokol Kesehatan

Beranda Nasional Preman Jadi Pengawas Penerapan Protokol Kesehatan

JAKARTA – Para preman akan dikerahkan dalam upaya pendisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan aparat akan menggandeng preman pasar untuk mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker. Pelibatan para preman untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar.

“Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).

Pria yang juga menjabat wakapolri ini juga mengatakan akan menggelar Operasi Yustisi demi meningkatkan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Airlangga Bantah Anies Baswedan Lalu Apresiasi Gubernur Jatim, Jabar dan Jateng

“Operasi Yustisi ini, akan melibatkan jajaran dari Polri, TNI, Satpol PP hingga Kejaksaan dan kehakiman,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Operasi Yustisi akan menekankan pada pendisiplinan warga menggunakan masker.

“Saya ingin menyampaikan bahwa operasi yustisi terkait dengan penggunaan masker. Kenapa masker? Karena ini yang paling penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kita akan tegas ya untuk mengenakan operasi ini,” jelasnya.

Ditegaskannya, Operasi Yustisi akan digelar setiap hari dan setiap saat. Jajaran Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaannya.

“Akan dilakukan sepanjang hari, ada pagi, siang, dan ada beberapa daerah yang menerapkan jam malam, kita akan juga operasi pada malam hari. Kita akan koordinasikan dengan Bapak Kapolda, Bapak Kejati ya, untuk bisa bergabung dengan sesuai apa yang kita rencanakan,” katanya.

BACA JUGA: Trending, Ini Kalimat Bijak Ade Rai Tentang Kesehatan saat Pandemi

Selain itu, dikatakannya, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan klaster yang tergolong rawan penyebaran virus corona, seperti pasar, perkantoran, maupun permukiman.

“Tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan di klaster-klaster tersebut. Jadi mungkin jangan kaget kalau ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP, tujuan kita bukan untuk tujuan represif, tujuan kita untuk menyelamatkan,” tutur Gatot.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada kepala daerah ikut membantu penegak hukum dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepala daerah diminta tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas,” ujarnya.

“Imbau soal COVID-19 kepada warga yang tegas. Begitu pun kepada warga, pertokoan, perkantoran, pengusaha yang melanggar, sanksi setegas-tegasnya,” katanya.

BACA JUGA: MUI Berikan Umrah Gratis ke Peserta yang Didiskualifikasi dari MTQ Karena Menolak Lepas Cadar

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan langkah terbaik memutus penyebaran COVID-19 di masyarakat adalah tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Kedisiplinan warga harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak,” katanya.

Politisi PAN ini berharap kebijakan DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasa sosial berskala besar (PSBB) secara total harus bisa dijadikan pertimbangan daerah lain.

Terutama daerah yang dinilai masih zona merah. Mobilitas masyarakat harus betul-betul diatur dan dibatasi.

“Indonesia sedang dipantau dunia internasional. Sudah 59 negara yang melarang kita untuk berkunjung. Tentu ini pekerjaan besar untuk memulihkan kondisi agar kembali seperti semula,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan tegas dengan menarik kebijakan PSBB transisi menjadi pembatasan secara total. Kebijakan PSBB secara total ini mulai berlaku lagi pada Senin (14/9).

“Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat, maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” ucap Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Dengan menarik rem darurat tersebut, maka mulai Senin (14/9) seluruh kegiatan perkantoran, ibadah dan lain-lain akan kembali dilakukan dari rumah. Transportasi umum pun mulai dibatasi jam operasional dan kapasitasnya.(gw/fin)

Baca Juga

Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan

JAKARTA - Halal-haramnya vaksin COVID-19, masih dalam pengujian. Namun, jika kondisi darurat vaksin COVID-19 dapat digunakan meski ada unsur tidak halalnya. Menurut anggota Divisi Fatwa...

Truk Barang Dilarang Melintas

JAKARTA - Truk angkutan barang dilarang melintas di jalan tol jelang libur panjang akhir pekan (long weekend). Larangan dilakukan untuk memperlancar arus mudik yang...

Jangan Tinggalkan Petani

JAKARTA – Sektor pertanian menjadi sektor vital dan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, di tengah pandemi Covid -19 yang belum kunjung usai....

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Berita Terbaru

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Kista Tak Langsung Picu Mandul

MAKASSAR - Kista ovarium jadi momok yang menakutkan bagi wanita. Jika sudah divonis, maka ada kekhawatiran bisa munculkan kemandulan. Padahal tak selamanya demikian. Spesialis Obgyn,...

Boikot Produk Prancis

JAKARTA - Negara-negara Arab melalui asosiasi perdagangan mengumumkan untuk boikot produk Prancis, sebagai bentuk protes atas komentar terbaru yang dibuat oleh Presiden Emmanuel Macron...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

Fadli Zon Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Demokrat Beri Sindiran

JAKARTA- Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilkada Kota Medan 2020. Fadli...

Nusantara

Hasil Panen Anjlok, Petani Semangka Merugi

PURWOREJO - Para petani semangka di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo harus menanggung rugi akibat hasil panennya tahun ini merosot tajam. Cuaca yang tidak...

Bupati Banyuwangi Beberkan Inovasi Daerahnya

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sebanyak 189 desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optik untuk membuka akses ke dunia...

News

Unggah Foto Lari Pagi, Netizen Salfok di Balik Celana Gisel

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia kerap memposting kegiatannya di media sosial, baik saat sendiri atau sedang bersama sang buah hati, Gempita Nora...

Luqman Hakim: Jika Negara Tempatkan Diri sebagai Musuh Rakyat, Maka Tunggu Janji Allah

JAKARTA- Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat di era Presiden Joko Widodo. Hasilnya, mayoritas responden mengaku takut...

Bupati Hadiri di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PN Cikarang

BEKASI - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada Jumat (23/10). Acara ini...

Pasti Ada Efek Samping

JAKARTA - Seluruh jenis obat yang dugunakan untuk penyembuhan pasti memiliki efek samping. Demikian pula dengan vaksin COVID-19. Namun, yang harus dicatat, apakah efek...

Kinerja Setahun Jaksa Agung, Belasan Triliun Uang Negara Diselamatkan Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan RI telah menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp19 triliun selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Dalam setahun periode Jaksa Agung...

Komunikasi Kunci Sukses Penanganan Covid-19

JAKARTA - Komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci kesuksesan penanganan Covid-19. Sangat diperlukan optimalisasi penyediaan dan penyampaian informasi terkait Covid-19 secara transparan,...

7,6 Persen Masyarakat Tolak Divaksin

JAKARTA - Masih ada warga yang menolak divaksin, jika ada program vaksinasi. Umumnya warga tersebut merasa tak yakin dengan keamanan vaksin. Project Integration Manager of...