KAIRO - Organisasi negara-negara Arab (Liga Arab) menolak permintaan Palestina mengeluarkan resolusi untuk mengutuk kesepakatan normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA)
Seperti dikutip Al-Monitor, Kamis (10/9), selama sesi virtual pada Rabu 9 September 2020, menteri luar negeri dari liga beranggotakan 22 orang itu menolak resolusi yang mengecam kesepakatan UEA-Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).
Rencana Palestina untuk mengecam kedua negara hanya memiliki sedikit peluang untuk disetujui di badan pan-Arab. Sebab, negara-negara termasuk Mesir, Omar dan Bahrain telah menyambut atau menawarkan dukungan mereka untuk normalisasi tersebut.
"Diskusi tentang hal ini serius juga berlangsung komprehensif dan membutuhkan waktu. Tapi itu tidak mengarah pada kesepakatan akhir tentang rancangan komunike yang diusulkan oleh pihak Palestina," kata pejabat senior Liga Arab Hussam Zaki.
Penolakan Liga Arab untuk mengutuk kesepakatan itu merupakan pukulan terbaru bagi Palestina. Sebelumnya, Palestina juga meminta untuk pertemuan darurat agar pakta Israel-UEA ditolak oleh kelompok itu bulan lalu.
Dikenal dengan Abraham Accord, Israel telah setuju untuk menangguhkan rencana aneksasi sebagian besar Tepi Barat dengan imbalan hubungan yang dinormalisasi dengan Uni Emirat Arab.
Para pemimpin Palestina mengatakan, perjanjian yang ditengahi AS, yang menjadikan UEA negara Arab ketiga yang menjalin hubungan dengan Israel, adalah "tikaman dari belakang". Ramallah telah memanggil duta besarnya untuk UEA sebagai tanggapan.
Mereka juga mengatakan, bahwa kesepakatan normalisasi itu melanggar Prakarsa Perdamaian Arab 2002 yang dipimpin Arab Saudi. Prakarsa dari Arab Saudi itu menyerukan Israel mundur dari tanah yang direbut sejak 1967 sebelum mendapat pengakuan dari negara-negara Arab.
Warga Palestina juga kecewa dengan langkah UEA, khawatir itu akan melemahkan posisi pan-Arab lama yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah pendudukan dan penerimaan kenegaraan Palestina sebagai imbalan untuk hubungan normal dengan negara-negara Arab.
Uni Emirat Arab menggambarkan, kesepakatan itu menguntungkan perjuangan Palestina dengan memaksa Israel untuk menunda pencaplokan tanah yang dibayangkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.
Warga Palestina kecewa dengan langkah UEA, khawatir itu akan melemahkan posisi pan-Arab lama yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah pendudukan dan penerimaan kenegaraan Palestina sebagai imbalan untuk hubungan normal dengan negara-negara Arab.
Sementara tu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengundang Israel dan Uni Emirat Arab ke Washington pada 15 September untuk upacara penandatanganan kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel.
Pejabat senior Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengumumkan rencana itu pada Selasa setelah kedua negara mengumumkan normalisasi hubungan pada 13 Agustus setelah 18 bulan pembicaraan.
Pejabat Gedung Putih itu mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed al-Nahyan, akan memimpin rombongan delegasi ke Washington.
"Saya bangga untuk berangkat ke Washington minggu depan atas undangan Presiden Trump, untuk mengambil bagian dalam upacara bersejarah di Gedung Putih atas dasar perjanjian damai antara Israel dan Uni Emirat (Arab)," tulis Netanyahu di Twitter, seperti dikutip Reuters. (der/fin)
