Jangan Cuma Fokus Ekonomi

JAKARTA - Terus bertambahnya pasien positif COVID-19 yang menembus angka 200 ribu membuat wakil rakyat angkat bicara. Langkah pemerintah dianggap gagal dan kurang efektif. Bahkan akar masalah dinilai belum tersentuh.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani prihatin dengan kondisi yang memburuk ini. Pemerintah dinilai gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi. Sejak awal pemerintah lebih prioritas pada pemulihan ekonomi daripada menangani akar pandemi. Yaitu sektor kesehatan.

“Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. Angka kasus makin tinggi, kluster penularan baru bermunculan, ekonomi makin terpuruk. Rakyat bingung tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini sudah 59 negara menutup akses bagi kedatangan WNI. Indonesia menjadi negara yang ditakuti,” Netty di Jakarta, Kamis (10/9).

BACA JUGA:  Airlangga Bantah Anies Baswedan Lalu Apresiasi Gubernur Jatim, Jabar dan Jateng

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan mementingkan ekonomi, tapi meninggalkan kesehatan. “Pandemi COVID -19 adalah bencana kesehatan, sudah seharusnya kembali pada kebijakan berbasis kesehatan,” terangnya.

Dia memaparkan, saat ini perkantoran, keluarga dan bahkan proses pilkada telah menjadi kluster penularan. Jika tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, akan muncul kluster lainnya.

Terkait penghapusan kewajiban melakukan rapid test untuk pelaku perjalanan oleh Kemenkes RI, lanjut Netty, kebijakan yang berubah-ubah seperti itu membuat rakyat bingung.

BACA JUGA:  MUI Berikan Umrah Gratis ke Peserta yang Didiskualifikasi dari MTQ Karena Menolak Lepas Cadar

“Jika Rapid Test tidak lagi diwajibkan karena dianggap kurang akurat, lalu bagaimana cara mendeteksi pelaku perjalanan antar kota atau antar provinsi itu aman dari COVID -19? Sudahkah dipikirkan cara lain. Jika dianggap cukup dengan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kota, bagaimana dengan orang yang terinfeksi, namun tidak ada gejala,” tandasnya.

Seharusnya, kata Netty, testing terhadap masyarakat terus menerus dilakukan secara masif dan dengan alat yang akurat. Jika yang dianggap akurat itu adalah PCR, maka dibuat sebagai strategi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan dibebankan pada rakyat.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk mengendalikan dan menangani pandemi ini. Termasuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dia meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Corona. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

"Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara. Khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran COVID -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan," pungkas Puan. (khf/fin/rh)