JAKARTA – Keputusan serta pengumuman yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan terkait pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, memantik reaksi sejumlah pihak.
Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Anies Baswedan melanggar peraturan kedaruratan. ”Anies sudah layak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dasarnya jelas kok. Dalam konteks penetapan PSBB wilayah, tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tegas Arief Poyuono dalam siaran pers yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN).
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas dimasyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.”Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Baca Juga: Indeks Harga Saham Anjlok, Airlangga Salahkan Anies Baswedan
Untuk itu menurut Poyuono, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
”Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur,” tegasnya.
Partai Gerindra menurutnya juga.perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan. ”Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini,” ujarnya.
Baca Juga : Ferdinand: Buzzer Balai Kota Sedang Membela Anies yang Salah Kebijakan
Sementara itu pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet berpandangan penerapan kebijakan PSBB seperti awal pandemi yang diberlakukan Pemerintah DKI Jakarta akan membuat proses pemulihan ekonomi nasional kian sulit.
”Data yang ada DKI Jakarta menyumbang sekitar 15-17 persen kue ekonomi nasional. Apabila perekonomian DKI Jakarta melambat bahkan terkontraksi, ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Yusuf Rendy Manilet.
Ketika pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22 persen pada kuartal kedua, kondisi itu tidak tepaut jauh dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga minus 5,32 persen. ”Maka pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua minus 5,32 persen akibat dipengaruhi sedikit banyak dari kinerja perekonomian di DKI Jakarta,” kata Yusuf.
Baca juga : Anies Usul Sepeda di Jalan Tol, Ferdinand: Kebijakan Ngawur!
Nah berangkat dari fakta bahwa DKI Jakarta adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, tentu ini akan berdampak terhadap semakin besar pula peluang ekonomi Indonesia akan tetap berada di level negatif pada kuartal ketiga.
