Indonesia Usul Penggunaan Hak Veto Diatur

Beranda Internasional Indonesia Usul Penggunaan Hak Veto Diatur

JAKARTA – Indonesia menolak wacana penghapusan hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota Dewan Keamanan PBB. Namun, Indonesia lebih mengusulkan terkait pengaturan penggunaan hak veto di DK PBB.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard mengatakan, bahwa penghapusan hak veto hanya akan mengubah isi Piagam PBB yang perubahannya harus berdasarkan kesepakatan dan ratifikasi lima negara (P5) yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan China.

“Menurut saya yang lebih masuk akal adalah mengatur penggunaan veto kira-kira di isu apa saya veto ini tidak boleh dipakai. Usulan ini lebih realistis daripada wacana penghapusan hak yang dimiliki oleh lima negara anggota DK lainnya,” kata Fabian dalam seminar daring, Rabu (9/9).

BACA JUGA: Denny Siregar dan Ferdinand Kompak Kritik Anies: Habis Peti Mati Terbit Rem Darurat

Fabian menjelasakan, maksud larangan penggunaan veto mungkin dapat diatur untuk pelanggaran berat seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang serta agresi.

Selain itu, yang dapat diatur dalam hak veto adalah alasan yang melatarbelakangi penggunaannya. Sebab, selama ini negara-negara yang memiliki hak veto memiliki hak prerogatif untuk tidak menjelaskan alasan di balik keputusannya melakukan veto.

“Menghapuskan veto saya rasa bukan suatu posisi yang realistis. Karena tidak mungkin negara P5 meratifikasi adanya perubahan (Piagam PBB) untuk melucuti veto-nya sendiri,” tuturnya.

BACA JUGA: Xiaomi Luncurkan Ponsel Gaming Poco X3, Ini Harga dan Spesifikasinya

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani menjelaskan, bahwa isu ini juga menjadi perhatian bagi Prancis dan Meksiko, yang telah mengajukan inisiatif agar hak veto tidak digunakan untuk isu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, pembahasan mengenai hak veto sebagai bagian dari reformasi DK PBB kini terhambat akibat pandemi Covid-19 yang mempersulit pertemuan tatap muka di antara anggota DK.

“Jadi perlu ditunda lagi pembahasannya,” ujar Djani.

BACA JUGA: Umar Hasibuan Anggap Pantas Arteria Dahlan Arogan Sebab Kakeknya Pendiri PKI

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana melihat, penghapusan veto oleh negara-negara P5 jelas sulit dan tidak akan terjadi dalam waktu singkat.

Menurutnya, wacana penghapusan hak veto diharapkan dapat direalisasikan oleh generasi muda di lima negara tersebut dengan dilandasi pemikiran bahwa penggunaan hak veto di dalam DK PBB sebetulnya tidak adil.

“Menurut saya akan menjadi prime mover untuk reformasi PBB, bukan kita-kita ini yang di luar negara P5,” kata Hikamahanto. (der/fin)

Baca Juga

Charlie Hebdo Buat Karikatur Cabul Erdogan

PARIS - Majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, ikut memanaskan perseteruan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan memasang karikatur di majalah terbarunya. Majalah itu...

WHO: Jangan Menyerah

JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan negara-negara di dunia agar tidak menyerah melawan pandemi COVID-19, meskipun melelahkan secara fisik dan mental. Terlebih lagi saat...

Lagi, Penyerangan Gereja di Prancis 3 Orang Dibunuh, Pelaku Teriak Allahu Akbar

PARIS- Serangan pisau terjadi di sebuah Gereja Nice di Côte d’Azur di pusat Kota Prancis Selatan pada Kamis (29/10) sekitar pukul 09:00 waktu setempat....

Nah Loh, Ulama Muslim Prancis Kecam Erdogan dan Dukung Emmanuel Macron

PIMPINAN organisasi yang mewakili ulama Muslim di Prancis, menolak serangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan seruannya untuk memboikot...

Muslim Dunia Kecam Macron.

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini telah memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Muslim dunia atas komentarnya yang membela sekularisme Prancis dan...

Berita Terbaru

Infografis: Perbedaan AN dan UN

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN) pada 2021. Terdapat beberapa perbedaan substansial pada pelaksanaan...

Penambang Batu Bara Leluasa Beroperasi

WATAMPONE - Pemerintah tidak hadir dalam mengawasi tambang batu bara di Kabupaten Bone. Penambang leluasa beroperasi. Warga di Desa Massenrengpulu misalnya, mulai resah atas kerusakan...

Vaksin Merah Putih Ada Enam Versi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memastikan, bahwa akan ada enam versi vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Pernyataan...

Sindir Denise Chariesta, Omongan Nikita Mirzani Mungkin Ada Benarnya Juga

JAKARTA - Presenter Nikita Mirzani dan selebgram Denise Chariesta menjadi bintang tamu dalam acara Brownis di Trans TV baru-baru ini. Tampil bareng dalam satu acara,...

Realisasi Bansos Tunai Capai 82 Persen

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) sudah mencapai 82 persen. Bantuan ini direncanakan rampung dalam waktu dekat. Direktur Jenderal...

Nusantara

Penambang Batu Bara Leluasa Beroperasi

WATAMPONE - Pemerintah tidak hadir dalam mengawasi tambang batu bara di Kabupaten Bone. Penambang leluasa beroperasi. Warga di Desa Massenrengpulu misalnya, mulai resah atas kerusakan...

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Nah Loh, Ulama Muslim Prancis Kecam Erdogan dan Dukung Emmanuel Macron

PIMPINAN organisasi yang mewakili ulama Muslim di Prancis, menolak serangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan seruannya untuk memboikot...

Muslim Dunia Kecam Macron.

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini telah memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Muslim dunia atas komentarnya yang membela sekularisme Prancis dan...

Turki dan Prancis Memanas, Charlie Hebdo Terbitkan Karikatur Cabul Presiden Erdogan

JAKARTA- Hubungan Prancis dan Turki mekin tegang, itu setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk dan meyerukan pemboikotan produk Prancis sebagai balasan terhadap penghinaan...

Hasil Uji Keamanan Vaksin Covid-19 Keluar Desember

WASHINGTON - Para ilmuwan dunia mengemukakan, bahwa hasil uji keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 baru akan diketahui pada awal Desember 2020 mendatang. Ahli penyakit menular...