Data Amburadul, BST Tak Merata

MAROS - Sejumlah warga di Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale tak dijatah bantuan sosial (bansos).

Salah seorang warga Sanggalea, Fatmawati, mengaku sejak bantuan ini bergulir ia sama sekali tak pernah mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST). Padahal dia dan anak-anaknya

hanya menggantungkan hidupnya dari suaminya yang sehari-hari menjual buah-buahan.

"Ada lima anak di rumah harus kami biayai. Cuma suami yang jual buah," akunya, Senin, 7 September seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup).

BACA JUGA:  Christ Wamea Sentil Jokowi: Ada Pemimpin yang Baru Sadar, Semoga Buzzernya Juga Ikut Sadar

Diakuinya selama ini pihaknya pun tak pernah didata oleh Dinas Sosial. Padahal dia dan beberapa tetangganya juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Selama pandemi, penghasilan warga sekitar tak menentu.

Senanda juga diungkapkan warga lainnya, Darawisah. Dia mengaku selalu menunggu bantuan pemerintah tersebut, namun tak kunjung sampai. "Disini saya tinggal sama nenek, dan orang tua," akunya.

Ironisnya lagi pihaknya sudah pernah melaporkan hal ini ke Dinsos, tetapi belum mendapatkan respons sama sekali.

BACA JUGA:  Lawan Telkomsel, Denny Siregar akan Berhadapan dengan Sesama Pendukung Jokowi

"Tapi katanya yang digunakan itu data lama. Dan sampai sekarang kami belum pernah di data," ungkapnya.

Warga lainnya, Musdalifa menilai jika alasan dinas sosial menggunakan data lama tidaklah masuk akal. Sebab ia sudah menerima bantuan sosial sejak 2001, tetapi bantuannya terhenti pada 2018.

Bahkan ia bersama sekitar 50 orang tetangga menghadap ke dissos. Dia juga menegaskan, jika ada sekitar 20 KK yang tidak pernah mendapat bantuan. Apalagi ada warga yang dianggap mampu justru diberi bantuan.

"Semoga pihak pemerintah segera memberikan perhatiannya, karena kami betul-betul terdampak selama pandemi ini," akunya.

BACA JUGA:  MenkopUKM Harapkan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM

Pengelola Data Bantuan Sosial (Bansos) Dinas Sosial Kabupaten Maros, Darwis mengatakan pihaknya hanya mengacu pada data dan kuota dari Kementerian Sosial. Kuota Maros dari pusat hanya sekitar 14 ribu Kepala Keluarga (KK).

"Jadi memang sudah ada nama-nama dari pusat, meski memang ada beberapa nama yang dianggap tidak memenuhi. Jadi kuota kosong itulah yang kami penuhi," ungkapnya.

Dia menjelaskan data masyarakat yang melapor ke dissos baru bisa dimasukkan kalau ada kuota yang kosong.

"Pernah ada sekitar 500 orang yang melapor, itupun kami tidak bisa penuhi semua, karena kuota terbatas. Akan tetapi kami utamakan lansia," paparnya. (Arini)